BAB IV
PEMILIHAN UMUM

A.	PENGERTIAN PEMILU
    Pengertian pemilu menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam  Pasal 1 angka 1 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Pemilu  merupakan bagian penting dari lembaga-lembaga di dalam demokrasi modern. Seperti diketahui bahwa didalam negara demokrasi harus ada organ yang disebut parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Keanggotaan parlemen itu pada umumnya diisi melalui pemilu. 
           Di dalam pemilu seluruh rakyat diberikan kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen dan menggunakan wewenang-wewenang untuk kepentingan rakyat. 
Jumlah anggota parlemen atau lembaga legislatif pada setiap negara berbeda-beda tergantung pada junlah penduduk atau luas wilayah negara serta sistem pemilu yang digunakan.
     Lebih lanjut Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2008  menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Langsung, bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
Umum, bahwa pada dasarnya menjamin kesempatan kepada semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
Bebas, bahwa setiap warga Negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan ataupun paksaan dari siapapun.
Rahasia, bahwa pemilih dalam memberikan suara kepada siapapun yang dipilihnya, dijamin kerahasiannya oleh undang-undang, artinya tidak akan diketahui oleh orang lain.
Jujur, bahwa semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adil, bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Pasal 28 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk ikut serta menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu. Pemilu di dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilu sangat konstitusional, sangat penting, dan sangat mendasar dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi pilar bagi Negara yang menyebut dirinya sebagai Negara demokrasi.
Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan suatu transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan Negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Pemilu dan perwakilan dengan demikian merupakan sarana penghubung antara infra struktur politik dengan supra struktur politik yang telah diatur di dalam konstitusi. Dengan melalui kedua kedua lembaga tersebut, yaitu pemilu dan parlemen, maka rakyat dapat memasuki kehidupan politik di lingkungan pemerintahan, sehingga dimungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Melalui lembaga pemilu, masyarakat ikut menentukan kebijaksanaan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu dapat juga dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan. Hariss G. Warren mengemukakan pendapatnya bahwa election are the occasions when citizens choose their officials and decide what they the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep. Lebih kurang Hariss G. Warren menyatakan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi para warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang diinginkan warga Negara untuk dikerjakan oleh pemerintah, dan dalam membuat keputusan itu para warga Negara menentukan apakah yang sebenarnya diinginkan warga Negara untuk dimiliki terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. 
A.	Sudiharto Djiwandono berpendapat bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, yang merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga Negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakilnya-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, artinya rakyat ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung. ( Dahlan Thaib dan Ni,matul Huda, 1992: xiii)
         Pemilu adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Karena itu, suatu  pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia jika pemerintah tidak mengadakan pemilu, artinya pemilu menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan ham warga Negara. Hak warga Negara untuk ikut serta di dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih dalam pemilu terdiri tas hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih). 
Hak pilih aktif, adalah hak warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilu. Hak ini diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditatapkan di dalam undang-undang pemilu. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak warga Negara untuk dipilih menjadi angota suatu DPR atau DPRD dalam pemilu. Hak inipun diberikan kepada setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat.
Perumus UUD 1945 telah menetapkan tentang ajaran kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan institusi Negara dan pemilihan pejabat-pejabat Negara sebagai pengemban kedaulatan rakyat.
Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. (Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:329)
Kedelapan kriteria di dalam Negara demokrasi yang telah ditetapkan oleh Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul Poliarchy: Participation and Opposition, tahun 1971, seperti dikutip oleh Arend Lijphart adalah:  ( Arend Lijpart, 1999: 329)
(1) hak untuk memilih (the right to vote); 
(2) hak untuk dipilih (the right to be elected); 
(3)  hak para pemimpin politis untuk bersaing untuk dukungan dan suara (the right of political leaders to compete for support and vote); 
(4) pemilihan yang bebas dan adil (elections that are free and fair); 
(5) kebebasan untuk berorganisasi (freedom of association); 
(6) kebebasan berekspresi (freedom of expression), 
(7) sumber alternatif informasi (alternative sources of information); dan 
(8) institusi-institusi dalam membuat kebijakan publik sangat tergantung pada pilihan suara dan pilihan ekspresi yang lainnya (institutions for making public policies depend on vote and other expressions of preference)

Georg Sorensen, mengatakan untuk keperluan praktis, pada dasarnya dari kedelapan kondisi yang disampaikan oleh Dahl tersebut di atas dapat dirangkum menjadi elemen-elemen dasar demokrasi politik adalah kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dengan latar bekang ini, demokrasi politik dapat dilihat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi kondisi-kondisi berikut: (George Sorensen, 2003: 19-20)
a.	Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi, khususnya partai-partai politik pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekuasaan;
b.	Tingkat partisipasi politik inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial yang disingkirkan; dan
c.	Tingkat kebebasan politik dan sipil-kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi cukup memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya. (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000: 64). Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan  pemerintahan  yang sah dan diakui (legitimate government ) di mata rakyat. (Moh.Mahfud. MD, 1995: 5).
Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003: 111). Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.
Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik. (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000:64).
         Kriteria pemilihan umum yang bebas dan adil mencakup dua hal yaitu sistem pemilihan umum dan proses pemilihan umum.   Sistem pemilihan umum yaitu hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum. Proses pemilihan umum yaitu mengenai bagaimana pemilihan umum tersebut bisa diselenggarakan dalam praktek untuk menjamin agar hukum dengan tegas dan adil diterapkan dan agar tidak ada malpraktek yang bisa membuat hasil pemilihan umum dipertanyakan.
Dieter Nohlen, mengatakan bahwa di dalam negara dengan demokrasi sebagai sistem politik, maka sifat pemilihan umumnya adalah pemilihan umum yang kompetitif (competitive elections) (Dieter Nohlen, 1993: 11). Pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama yang membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada kontrol rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara para warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara mereka (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000:59). Terdapat hubungan yang erat antara demokrasi dengan pemilihan umum, yaitu bahwa tanpa pemilihan umum, tanpa kompetisi terbuka antara kekuatan sosial dengan kekuatan kelompok-kelompok politik (political groups), maka tidak akan ada demokrasi. Pemilihan umum juga akan melegitimasi kepemimpinan politik (political leadership). 
Disamping juga pemilihan umum merupakan elemen penting dari partisipasi demokrasi. (Dieter Nohlen, 1993:11) Fungsi pemilihan umum yang kompetitif menurut Dieter Nohlen, ada tiga yaitu: (1) para pemilih dapat mengekspresikan kepercayaannnya kepada seseorang yang dipilihnya; (2) dapat memilih parlemen yang baik dan responsif; dan (3) pemerintahan yang terpilih dapat dikontrol, dipilih ulang, dan digulingkan (Dieter Nohlen, 1993: 16) . 
Selanjutnya mengenai manfaat pemilihan umum yang kompetitif dapat dilihat di tabel 1. (Sumber : Dieter Nohlen, 1993)
Tabel 1. Meaning of Competitive Election
No	Competitive Election	
1	Meaning of elections in the political process	High	
2	Freedom of candidacy and choice	High	
3	Freedom of elections	Assured	
4	Transition of power possible	Yes	
5	Legitimation of the political system	Yes	
6	Type of political system	Democratic	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemilihan yang kompetitif adalah pemilihan yang memiliki arti yang tinggi dalam proses politik yang ditandai dengan tingginya tingkat kebebasan untuk menggunakan hak pilih aktif maupun hak pilih pasif seseorang, karena kebebasan di dalam pemilihan terjamin. Pemilihan yang kompetitif memungkinkan adanya transisi kekuasaan dan adanya legitimasi pada sistem politik hasil pemilihan. 
Demokrasi dipercaya sebagai sistem politik yang paling mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam system demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. (Abdul Gafar Karim, Sigit Pamungkas, Eddy O.S.Hiariej, 2009: 7) Selain itu, pemilu juga adalah arena bagi warga negara untuk mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas. Yang termasuk dalam hak-hak dasar warga Negara adalah hak untuk menyatkan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat , serta hak untuk bebas dari rasa takut.
Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Karim dkk, bahwa yang juga sangat penting , pemilu adalah sarana untuk membentuk pemerintahan yang memiliki keabsahan di hadapan rakyat. Dengan dipilih oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih, pemerintahan memiliki keabsahan lebih kuat ketimbang hanya dipilih oleh sekelompok kecil masyarakat. Senada dengan itu, pemilu juga merupakan jaminan berlangsungnya peralihan kekuasaan secara regular dan damai. Dengan pemilu, pejabat public yang sudah tidak lagi memiliki kapabilitas dan kepercayaan dari masyarakat dapat diturunkan dan digantikan oleh orang lain, dengan cara-cara yang nir- kekerasan. Kita bisa pahami pula bahwa pemilu merupakan mekanisme untuk mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai. Lewat pemilu konflik kepentingan dalam masyarakat bisa dialihkan menjadi debat kebijakan di lembaga perwakilan. (Abdul Gafar Karim, Sigit pamungkas, Eddy O.S.Hiariej, 2009: 7)
Pemilihan yang bebas dan adil mencakup dua hal, yaitu: (1) sistem pemilihan umum, yaitu hukum-hukum yang mengatur mengenai pemilihan umum; dan (2) proses pemilihan umum, yaitu terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Tipe pemilihan umum yang kompetitif dinilai oleh kepentingan politik yang sedang berlangsung di sebuah negara. Menurut Rod Hague, dkk., di dalam pemilihan umum yang kompetitif sebagai pertukaran pengaruh antara elit dan pemilih. Elit akan mendapatkan tambahan otoritas bila mau mendengarkan pemilih, dan tentu saja para elit tidak akan memenangkan sesuatu untuk sesuatu yang sia-sia (winning something for nothing). Begitu juga, pemilih akan memberikan pengaruh terhadap keputusan-keputusan pemerintah, tetapi hanya menentukan sebagian dari keputusan-keputusan tersebut, dan seterusnya dituntut untuk mematuhi keputusan pemerintah. Secara keseluruhan pemilihan yang kompetitif memperluas otoritas pemerintah. Disamping juga ada kemungkinan menurunkan otoritas pemerintah sehingga tidak bisa digunakan lagi. Rod Hague, Martin Harrop, dan Shaun Breslin menyatakan bahwa, 
”a competitive election is a free and fair election. A free election is any electoral process which respects human rights and freedoms, including freedom of speech;, freedom of association; freedom to register as an elector, a party, or a candidate; freedom from coercion; freedom of access to the polis; freedom to vote in secret; and freedom to complain. A fair election is an electoral process with a level playing field, including: non-partisan administration of the election; constitutional protection of electoral law; universal suffrage and accessible polling places; balanced reporting by media; equitable access to resources for campaigns; open and transparent counting of the vote; equitable and non-coercive treatment of parties, candidates and electors by the government, the police, the military, and the judiciary ”.(Rod Hague, Martin Harrop dan Shaun Breslin, 1998:99)

Pemilihan umum adalah salah satu metode politik, dimana warga masyarakat memilih para wakil dan pemimpin mereka. Yang dipilih dalam pemilu adalah anggota-anggota lembaga perwakilan (legislatif) dan kepala pemerintahan (eksekutif). Selanjutnya dijelaskan bahwa di beberapa negara, legislatif dan eksekutif dipilih secara terpisah, namun di beberapa lain keduanya dipilih tidak secara terpisah. Perbedaan ini terkait dengan pilihan sistem pemerintahan di suatu negara. Pada dasarnya terdapat dua ragam utama sistem pemerintahan, yang dikenal sebagai sistem presidensiil dan sistem parlementer. Perbedaan utama antara kedua sistem tersebut terletak dalam mandat bagi eksekutif dan legislatif. Dalam sistem presidensiil, eksekutif dan legislatif memperoleh mandat secara terpisah. Baik anggota badan perwakilan maupun pimpinan pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala pemerintahan sekaligus berperan sebagai kepala negara, dan disebut sebagai presiden. Karena itulah sistem ini disebut sebagai sistem presidensiil. Jika telah dipilih dan dilantik, presiden menyusun kabinetnya yang terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuknya. (Abdul Gafar Karim, Sigit Pamungkas, Eddy Hiariej, 2009:5).
Dalam sistem parlementer, hanya legislatif yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Kepala pemerintahan tidak dipilih oleh rakyat. Dalam sistem ini, partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas (50%+1) di lembaga perwakilan secara otomatis membentuk pemerintahan. Pimpinan partai mayoritas tersebut diangkat sebagai kepala pemerintahan yang biasanya bergelar perdana menteri (prime minister). Ia selanjutnya menyusun kabinet yang terdiri dari anggota partainya (atau gabungan partai) di dalam lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, perdana menteri dan anggota kabinet adalah anggota parlemen. Karenanya itu disebut sebagai sistem parlementer. (Abdul Gafar Karim, Sigit Pamungkas, Eddy Hiariej, 2009: 6)
.

B.	TUJUAN PEMILU
Pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat yang diselenggarakan sebagai wujud pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan.
Dalam kaitan itu, terdapat tiga tujuan dalam pemilu, yaitu: (1) sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternative kebijakan umum (public policy). (2) sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan (conflict of interest) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan pemilu sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. (3) sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. 
Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim di Republik Indonesia, paling tidak ada tiga macam tujuan pemilu, yaitu: (1) memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; (2) untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan (3) dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara.
Tujuan pemilu menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah untuk memilih wakil rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD ) sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah  serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. 

C.	FUNGSI PEMILU
Pemilu dikatakan mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi sebuah Negara demokrasi, karena pemilu merupakan cara terbaik yang paling demokratis untuk memperbaiki system politik suatu Negara dan demi mendapatkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat. Melalui pemilu yang luber dan jurdil, maka rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang menjadi konsensus bersama. 
Terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu: 
(1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya. 
(2) fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan. 
(3) sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.
Menurut Dieter Nohlen bahwa fungsi pemilihan umum tergantung pada sistem pemilihannya dan sistem pemilihan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem politik suatu Negara. Dieter mengkategorikan ada tiga sistem politik yaitu sistem demokrasi sistem pemilihannya kompetitif (competitive elections); sistem otoriter sistem pemilihannya semi-kompetitif (semi-competitive election); dan sistem totaliter sistem non-kompetitif (non-competititve system). Fungsi pemilihan umum di dalam sistem demokrasi menurut Dieter Nohlen adalah sebagai berikut: (Dieter Nohlen, 1993: 12)
a.	legitimation of political system and of the government, comprising one party or a party coalition (melegitimasi sistem politik dan pemerintahan yang berisikan atau terdiri atas satu partai atau koalisi partai);
b.	transfer of trust to persons and political partie (mentransfer kepercayaan orang-orang dan partai politik);
c.	recruitment of the political elite (rekruitmen elit politik);
d.	representation of opinions and interest of the electorate (representasi opini dan kepentingan pemilih);
e.	linking of political institutions with voters preferences (menghubungkan antara institusi Negara dengan pilihan pemilihnya);
f.	mobilization of electorate for social values, political goals and programmes, party political intersest (mobilisasi pemilih atau orang yang mempunyai hak pilih sebagai nilai-nilai sosial, tujuan politik dan program-program politik dan kepentingan partai politik);
g.	enhancement of the population political consciousness by clarification of the political problems and alternatives (menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dengan mengklarifikasi problem-problem politik dan alternatif penyelesaiannya;
h.	chanelling of political conflicts in procedures for their peaceful settlement (menghubungkan konflik politik dalam prosedur penyelesaian damai);
i.	integration of social pluralism and formation of a common will for political action (integrasi dari pluralitas sosial dan menyatukan keinginan masyarakat untuk ditetapkan sebagai kegiatan politik;
j.	giving rise to a competition for political power on the basis of alternative policy programmes (meningkatkan kompetisi kekuasaan politik yang berdasarkan pada alternatif program-program politik);
k.	bringing about a decision on government leadership by means of the formation of parliamentary majorities (menemukan keputusan terhadap kepemimpinan pemerintahan berasal dari mayoritas parlemen);
l.	establishment of an oppositions being capable of exerting control (mendirikan oposisi yang memiliki kapabilitas sebagai pengontrol); dan
m.	readiness for change of power (pergantian kekuasaan).

D.	SISTEM PEMILU
Fungsi sistem pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota DPR. Sistem pemilu dibedakan atas dua macam, yaitu: (1) sistem pemilihan mekanis, dan (2) sistem pemilihan organis.
1) Sistem pemilihan mekanis
Dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilith aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Dalam pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem perwakilan proporsional.
(1)	Sistem Perwakilan Distrik
Disebut sistem distrik, karena wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota DPR yang dikehendaki. Sistem ini bisa disebut sistem mayoritas, karena untuk menentukan siapa saja yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh perolehan suara terbanyak (suara mayoritas), dan tidak perlu mayoritas mutlak. Wakil terpilih diberi mandat untuk mewakili aspirasi seluruh rakyat di distrik yang bersangkutan, atau dikenal dengan istilah the winner takes all. Pemilu dilaksanakan sekali, suara-suara yang tidak terpilih di satu distrik pemilihan tidak digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan yang lain. Akibatnya sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan partai.
Sistem ini ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis  yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Negara membagi wilayahnya ke dalam sejumlah besar distrik-distrik dan jumlah distrik sama dengan jumlah anggota parlemen.

		Jumlah Anggota Parlemen = Jumlah Distrik

Partai yang mendapat suara terbanyak di dalam setiap distrik berhak mengisi kursi parlemen dari distrik yang bersangkutan sehingga calon anggota dari partai yang mendapat suara terbanyak itulah menjadi anggota parlemen. Suara yang diperoleh partai lain yang tidak menang menjadi terbuang, karena berapapun jumlah suara itu tidak akan ada wakilnya di parlemen berhubung kursi yang diperebutkan hanya satu. Contoh: Negara AS, Inggris, Kanada, India.
Kelemahannya:
•	Kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik. Sebaliknya menguntungkan partai-partai besar.
•	Kurang representatif, karena calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang mendukungnya, dikarenakan tidak adanya penggabungan suara.
•	Kemungkinan akan terjadi wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR hanya memperjuangkan kepentingan daerahnya. Seharusnya seroang anggota DPR belongs to the nation dan speak for the nation, not represent the elector of his constituency.
Kelebihannya:
•	Akan melahirkan kualitas wakil terpilih yang dapat dipertanggungjawabkan, karena fokusnya individu yang mewakili atau yang dicalonkan. Sehingga terdapat kekuatan hubungan yang erat antara rakyat dengan wakilnya.
•	Dapat mencegah praktek penjatahan, yang berakibat pada adanya kesenjangan antara kepentingan masyarakat yang secara formal diwakilinya.
•	Dapat mendorong ke arah integrasi partai politik, karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
•	Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai dan mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.
•	Lebih sederhana dan murah untuk dilaksanakan, karena hanya satu kali jalan dan tidak menghendaki penggabungan suara. 

(2)	Sistem Perwakilan Proporsional
Disebut juga sistem perwkilan berimbang. Sistem proporsional menetapkan bahwa dalam satu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil sesuai dengan jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilu sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh partai tersebut. Sistem proporsional dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu Hare system dan List system.
Hare system, adalah suatu sistem bahwa pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari daerah pemilihan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya. Sistem ini menghendaki suatu penghitungan yang akurat.
List system, adalah memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.
Jumlah Kursi seimbang dengan Jumlah Suara yang Diperoleh

Kelemahannya:
•	Mempermudah fragmentasi partai, kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerjasama. Sebaliknya banyak mendirikan partai baru, mengingat adanya peluang untuk memperoleh kursi dengan penggabungan suara tersisa melalui pemilu.
•	Memberikan kekuasaan partai politik yang sangat besar, karena yang menentukan caleg adalah pimpinan pusat dari partai politik yang bersangkutan.
•	Hubungan antara pemilih dan wakil rakyat kurang erat.
•	Pengembangan kepemimpinan dalam sistem proporsional sulit menghasilkan kader-kader mandiri.
•	Penghitungan suara rumit sudah dapat dipastikan akan membutuhkan biaya yang sangat banyak.
Kelebihannya:
•	Adanya penggabungan sisa-sisa suara menunjukkan bahwa tidak ada suara yang hilang.  Lebih menjamineksistensi partai-partai kecil.
•	Menjamin terwujudnya suatu keterwakilan yang sempurna dalam parlemen. Karena memberi peluang bagi semua golongan masyarakat, termasuk masyarakat minoritas, untuk menampilkan wakilnya di parlemen.

2). Sistem Pemilihan Organis
Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Persekutuan hidup inilah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih (hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat). Menurut sistem ini, partai-partai tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

E. Partisapasi Masyarakat Dalam Pemilu
		   Dalam pemilu,  seluruh warga negara memilik peluang yang sama untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian arti penting pemilu yang selanjutnya adalah tersedianya peluang rekrutmen politik secara terbuka dan adil. Dalam hal ini pemilu kerap disebut  sebagai jembatan politik yang sangat penting untuk menghubungkan dua kebutuhan yang bisa saling berseberangan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sistem, di sisi lain ada kebutuhan untuk menyegarkan kinerja sistem tersebut. Pemilu bisa memberikan jaminan bahwa penyegaran personal dalam kinerja sistem itu dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan sistem tersebut.
		    Sebagai instrumen perwujudan kedaulatan rakyat dalam proses politik, pemilu sangat membutuhkan partisipasi yang optimal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting, yang akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam usaha mewujudkan pemilu yang berkualitas. Sebuah pemilu dapat dikatakan berkualitas apabila warga negara bisa menggunakan hak pilihnya secara otonom dan tanpa tekanan; apabila di dalam pemilu itu terdapat kompetisi yang adil; serta apabila pemilu itu mampu mewujudkan keterwakilan yang imbang dan dapat dipertanggungjawabkan. (Abdul Karim, Sigit Pamungkas, Eddy Hiariej, 2009: 8) 
          Selanjutnya dibahas oleh Abdul Karim, bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi dalam 2 bagian, yakni partisipasi minimal dan partisipasi optimal.
1.	   Partisipasi minimal adalah turut memberikan suara dalam pemilu. Memang, keputusan untuk tak memberikan suara dalam pemilu (yang dikenal dengan golongan putih) adalah pilihan yang dapat dibenarkan. Akan tetapi upaya untuk membangun pemilu yang berkualitas memerlukan pula kesediaan masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya. Dengan memberikan suaranya, masyarakat telah turut menyumbangkan kehendaknya bagi arah pengelolaan negara.
2.	   Partisipasi optimal adalah dengan turut memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan cara yang baik dan memilki kualitas yang kuat. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan pemilu, baik  secara individual maupun dengan cara-cara yang lebih terkelola dan terorganisir.

        Dalam penjelasannya, Abdul Karim mengatakan bahwa partisipasi di atas sangat penting dengan dilatarbelakangi bebeberapa alasan yaitu: (Abdul Karim, Sigit Pamungkas, Eddy Hiariej, 2009: 9)
1.	Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam pemilu akan memastikan bahwa pemilu itu mampu memberikan hasil yang paling sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Diharapkan bahwa semakin tinggi derajat partisipasi masyarakat, semakin representatif hasil sebuah pemilu.
2.	Pengawasan yang terus menerus oleh seluruh masyarakat akan turut mencegah munculnya penyimpangan dalam pemilu. Persaingan politik yang sangat kuat dalam pemilu sangat mudah mendorong pelaku politik untuk melakukan kecurangan dan penyimpangan agar dapat memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya. Kecenderungan semacam ini tak bisa dihilangkan sama sekali. Namun, pengawasan oleh masyarakat akan bisa meminimalisasi kecenderungan tersebut.
3.	Partisipasi aktif dalam pemilu adalah sarana pendidikan politik yang paling efektif bagi masyarakat. Dalam pemilu, intensitas aktifitas politik meningkat sangat pesat, dan masyarakat bisa secara aktif mempelajari pengetahuan-pengetahuan politik baru. Pengetahuan politik yang luas ini adalah salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis dan lebih berkualitas

 EVALUASI  MATERI

1.	Jelaskan pengertian Pemilu menurut UU No. 10/ 2008!
2.	Apa saja tujuan pemilu tersebut!
3.	Apa maksud asas LUBER dalam Pemilu?
4.	Apa sebenarnya fungsi Pemilu tersebut dalam berdemokrasi?
5.	Jelaskan sistem Pemilu yang menggunakan sistem distrik!
6.	Sebutkan 3 kelemahan sistem distrik tersebut!
7.	Sebutkan 3 kelebihan sistem distrik tersebut!
8.	Jelaskan sistem Pemilu yang menggunakan perwakilan berimbang!
9.	Sebutkan 3 kelemahan sistem perwakilan berimbang!
10.	Sebutkan 3 kelebihan sistem perwakilah berimbang!