BAB V 
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pemilu Di Indonesia
Ketentuan-ketentuan pasal UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilu antara lain: (1) Pasal 6A Perubahan Ketiga mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu; (2) Pasal 18 ayat (3) Perubahan Kedua mengatur pemilihan anggota DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh rakyat melalui pemilu; (3) Pasal 19 ayat (1) Perubahan Kedua mengatur pemilihan anggota DPR oleh rakyat melalui pemilu; (4) Pasal 22C ayat (1) Perubahan Ketiga mengatur pemilihan anggota DPD oleh rakyat melalui pemilihan umum; dan (4) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD; dan (5) Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD, UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Hanya pemilihan kepala daerah yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Perubahan Kedua tidak disebutkan sebagai pemilihan umum, melainkan hanya pemilihan kepala daerah yang akan dipilih  secara demokratik. Landasan konstitusional pemilihan kepala daerah langsung sebenarnya ada dua yaitu selain di dalam Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga yang merupakan landasan prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung

B.	SEJARAH PEMILU INDONESIA
         Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia , telah diselenggarakan sepuluh kali  pemilu. Pelaksanaan pemilu dapat dikelompokkan dalam tiga pelaksanaan pemilu, yaitu (1) Periode Orde Lama; (2) Periode Orde Baru; dan Periode Reformasi.

1)	Periode Orde Lama (1955)
2)	Pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan diawah naungan UUD Sementara 1950 yang pemerintahannya berdasarkan kabinet parlementer, di bawah cabinet Burhanudin. Peraturan yang mengaturnya adalah UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu dilaksanakan untuk  memilih anggota badan perwakilan (DPR)  yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955  dan untuk memilih anggota  Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.  Peserta pemilu meliputi partai politik, organisasi non-politik dan perseorangan, sehingga pada waktu itu peserta pemilu sangat banyak. ( 35 partai politik). Pemilu diikuti oleh hampir 39 juta rakat, dengan rincian  91,54% menggunakan hak suara, 2,5% meninggal, 6% golput) Partai yang keluar sebagai pemenang pemilu diantaranya PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang menimbulkan catur mayoritas dan menimbulkan gerakan separatisme, juga konflik ideologi antara pancasila dan ideologi islam. Pemilu 1955 berlangsung demokratis dan relative aman, karena diwakilinya semua partai di dalam badan penyelenggara yaitu Lembaga Pemilu yang independen.

3)	Periode Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997)
      Dalam pemilu orde baru, anggota DPR terdiri atas anggota yang dipilih dalam  pemilu, dan anggota yang diangkat yaitu golongan fungsional ABRI dan Non-ABRI. Sistem yang dianut dalam pemilu orde baru tidak seluruhnya proporsional, tapi sedikit bervariasi dengan sistem distrik, misalnya pemilu 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Namun  pada pemilu 1977 hingga 1997 menggunakan sistem proporsional dengan Dati II sebagai basis daerah pemilu. Peserta pemilu disederhanakan menjadi tiga organisasi politik, yaitu PPP yang merupakan fusi partai-partai Islam, PDI yang merupakan fusi partai-partai nasional (antara lain PNI, Kristen dan Katolik), serta Golkar. Konsekuensi penyederhanaan parpol, tahun 1977 hanya diikuti 3 parpol. Hal ini merupakan konsekuensi hasil konsensus yaitu penyederhanaan parpol dan keikutsertaan TNI/POLRI dalam keanggotaan MPR/DPR. Konsep fusi dikukuhkan dengan UU 3/1975 dan terus berlangsung mulai pemilu 1977,1982,1987,1992,1997. Sampai pemilu 1987 Golkar tetap menjadi partai mayoritas tunggal, dan Golkar memperkenalkan calon Vote getter, yang umumnya tokoh/pejabat/artis yang hanya digunakan namanya untuk menarik suara. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II

4)	Periode Reformasi (1999 )
      Pada pemilu 1999, jumlah partai politik peserta pemilu meningkat drastis dan partai-partai baru bermunculan. Hal ini terjadi sebagai reaksi ketidakpuasan pemerintah orde baru yang mengekang kebebasan rakyat dalam berpolitik. Pada saat itu diikuti oleh 48 partai politik. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1999 adalah sistem proporsional tertutup (stelsel daftar). Pemilih hanya memilih tanda gambar tanpa mengetahui siapa yang akan duduk sebagai wakilnya. Sistem ini menghendaki penggabungan suara. Partai politik mempunyai peranan dan kepentingan yang besar, terutama dalam menentukan daftar calon wakil rakyat. Pelaksanaan pemilu 1999 diatur dengan UU No. 3/1999.

5).  Periode Reformasi (2004)
Pada pemilu 2004 menerapkan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka (sistem proporsional yang diperkaya sistem distrik) untuk memilih angota DPR, dan DPRD serta Sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.

C.	LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Penyelenggaraan pemilu dari awal kemerdekaan hingga lebih setengah abad kemerdekaan adalah sebuah fakta sejarah yang sangat besar nilainya dalam mengantar bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi yang lebih bermartabat. Pelaksanaan demokrasi berubah seiring dengan perubahan tata cara pemilu. Pada masa yang akan datang kemungkinan perubahan-perubahan itu terus berlangsung namun tidak terlepas dari landasan berpikir ke arah tujuan pelaksanaan demokrasi yang lebih bermartabat. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara secara terpadu.  Berikut penulis paparkan kronika penyelenggara pemilu yang pernah ada di dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. 
Tabel 2. Kronika Penyelenggara Pemilu di Indonesia
No	Nama	Tahun	Dasar Hukum	Keterangan	
1	Badan Pembaharu Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPS – KNIP)
	1946	UU No. 12 Tahun 1946	Menyelenggarakan pemilihan 110 anggota KNIP dari pusat sampai daerah	
2	Kantor Pemilihan Pusat (KPP)	1948	UU No. 27 Tahun 1948	Menyelenggarakan Pemilu anggota DPR di Pusat. Di daerah dibentuk Kantor Pemilihan (Provinsi) dan Cabang Kantor Pemilihan (Kabupaten)

3	Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)	1953	UU No. 7 Tahun 1953	Menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan Anggota DPR. Dibantu oleh Panitia Pemilihan Provinsi; Panitia Pemilihan Kabupaten; dan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan.
	
4	Lembaga Pemilihan Umum (LPU)	1970	UU N0. 15 Tahun 1969
Keppres No. 3 Tahun 1970	Menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 
Selanjutnya dibantu oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tingkat pusat; Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I) tingkat Provinsi; Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) tingkat Kabupaten/Kotamadya; dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa.
	
5	Lembaga Pemilihan Umum (LPU)	1977-1997	UU No. 15 Tahun 1969	Menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Dibantu oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tingkat pusat; Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I) tingkat Provinsi; Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) tingkat Kabupaten/Kotamadya; dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa.
	
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU) didampingi Panitia Pemilihan Indonesia	1999	UU No. 2 Tahun 1999
Keppres No. 17 Tahun 1999	Menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. 
Dibantu oleh PPI Pusat; PPD I Provinsi; PPD II Kabupaten/Kota; dan PPS serta KPPS.	
7	Komisi Pemilihan Umum	2004	UU No. 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 23 Tahun 2003
	Menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.	
Sumber: Soedarsono, 2006.
Dengan adanya pemilu 2009 maka tabel di atas menjadi bertambah seperti di bawah ini:
8	Komisi Pemilihan Umum	2009	UU No. 22 Tahun 2007, UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 42 Tahun 2008
	Menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.	

D.	SISTEM PEMILU BERDASARKAN UU NO. 10 TAHUN 2008
Menurut Ramlan Surbakti, setiap sistem pemilu yang diatur di dalam perundang-undangan setidaknya mengandung tiga variable pokok, yaitu penyuaraan (balloting), distrik pemilihan (electoral district), dan formula pemilihan.
Pertama, penyuaraan. Penyuaraan artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suaranya. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan alternative bagi pemilih, yaitu: memilih partai politik, memilih daftar calon, atau keduanya.
Hal penyuaraan menurut UU No. 10/2008, bahwa:
a.	Untuk anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota pemilih memilih salah satu tanda gambar partai politik dan mencontreng satu nama calon yang telah ada urutannya di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu.
b.	Untuk anggota DPD pemilih memilih dan mencontreng satu calon anggota DPD yang ada dalam daftar urutan.
Kedua, distrik pemilihan. Daerah pemilihan adalah batas wilayah dan atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan berdasarkan: (a) wilayah administrasi pemerintahan (Nasional, Propinsi, atau Kabupaten/Kota), (b) jumlah penduduk, atau (3) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk.
Lingkup daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD menurut UU No. 10/2008 adalah kombinasi wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk, sedangkan besaran daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD adalah berwakil banyak. Lingkup dan besaran daerah pemilihan DPR dan DPRD dapat diilustrasikan sbb:
•	Daerah pemilihan anggota DPR adalah Propinsi atau bagian-bagian propinsi. Daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi adalah Kabupaten/Kota, dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, serta daerah pemilihan anggota DPD adalah Propinsi. 
•	Jumlah anggota DPR ditetapkan 560 orang. Jumlah kursi anggota DPR minimal 3 dan maksimal 10 kursi setiap daerah pemilihan. Jumlah kursi anggota DPRD Propinsi minimal 35 maksimal 100 orang sesuai dengan jumlah penduduk. Jumlah kursi DPRD setiap Kabupaten/Kota minimal 20 maksimal 50 sesuai dengan jumlah penduduk. Jumlah kursi anggota DPD ditetapkan 4 orang setiap propinsi
•	Setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mendapat alokasi kursi antara 3 sampai dengan 12 kursi.
•	Jumlah kursi DPR untuk setiap Propinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan memperhatikan perimbangan yang wajar yang dirumuskan dengan ketentuan berikut, yaitu (a) kuota setiap kursi maksimal 425.000 jiwa untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, sedangkan untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah kuota setiap kursi minimal 325.000 jiwa; (b) jumlah kursi setiap Propinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi Propinsi pada pemilu 1999; dan (c) Propinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 memperoleh kursi sekurang-kurangnya tiga kursi.
Ketiga, format pemilihan. Formula pemilihan meliputi formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang (proportional representation). Dalam formula pluralitas, seseorang atau partai dapat dikatakan menang pada suatu daerah pemilihan jika orang atau partai tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon atau partai-partai lain walaupun satu suara atau lebih. Apabila menggunakan formula mayoritas, maka seorang calon atau partai harus mencapai suara terbanyak dengan rumus 50%+1. selanjutnya menurut formula perwakilan berimbang, setiap partai politik akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Suara per kursi ditetapkan dahulu (jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan yang bersangkutan).
Sistem pemilu di Indonesia menggunakan formula perwakilan berimbang diperlihatkan dengan telah ditetapkannya jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan dan ketentuan kursi di DPR harus berdasarkan pada ketentuan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yaitu jumlah suara yang sah seluruh partai politik peserta pemilu dibagi dengan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

E.	PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pasal 1 angka 1, Pemilu Presiden dan Wapres adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Presiden dan Wapres. 
Menurut UU No. 42 Tahun 2008, dinyatakan beberapa ketetentuan sebagai berikut:
1.	Pemilu Presiden dan Wapres dilaksanakan diseluruh wilayah NKRI sebagai 1 daerah pemilihan. Daerah pemilihan tersebut dibagi lagi kedalam TPS-TPS yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan masing-masing jumlah pemilih ditiap TPS sebanyak-banyaknya 800 orang.
2.	Asas Pemilu, (1) langsung; (2) umum; (3) bebas; (4) rahasia; (5) jujur; (6) adil. 
3.	Sistem Pemilihannya, dengan menggunakan sistem Mayoritas Mutlak, dengan dimungkinkan adanya putaran kedua, apabila pemenang belum mencapai suara sebanyak 50% + 1. 
4.	Penyelenggara pemilu Presiden dan Wapres adalah KPU.
5.	Pemberian Suara  dilakukan dengan mencontreng salah satu pasangan calon dalam surat suara. Di dalam surat suara berisi nomor urut, foto, dan nama pasangan calon.
6.	Pelanggaran pemilu baik administratif maupun pidana dilakukan Bawaslu
7.	Penyelesaian pelanggaran administratif serta tata cara pemilu dilakukan oleh KPU.
8.	Penyelesaian pelanggaran pidana dilakukan di lingkungan peradilan umum.
9.	Penyelesaian perselisihan terhadap hasil pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

F.	PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LANGSUNG MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004
      Landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak didapati di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut (hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratik), melainkan di dalam Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 yang nyata-nyata disebutkan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung”. Sedangkan prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan prinsip yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga untuk pelaksanaan pemilihan umum. 
   Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Indonesia diselenggarakan oleh KPUD Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPUD Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta KPUD Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Kewenangan KPUD sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tertuang di dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 6 Tahun 2005, dengan tidak menyebutkan eksistensi KPU Pusat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih lanjut. Akan tetapi menurut UU No. 22 Tahun 2007 disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga merupakan bagian dari pemilu di Indonesia. Menurut ketentuan  Konsekuensi dari kedudukan struktural baik KPUD Provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan tanggungjawab terhadap seluruh fungsi dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung, yakni pembuatan aturan pemilihan (electoral regulation), proses pemilihan (electoral process), dan penegakan hukum pemilihan (electoral law enforcement).  Dalam fungsi electoral regulation, KPUD berwenang membuat berbagai peraturan dan keputusan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung yang kekuatan hukumnya mengikat dan sejalan dengan ketentuan perundangan di atasnya. Dalam fungsi electoral process, KPUD berkewajiban menangani persoalan-persoalan teknis, administratif, dan logistik sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lancar. Dalam fungsi electoral law enforcement , KPUD berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang berfungsi memaksimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung. 
Perbedaan tugas dan tanggungjawab KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif terletak pada kedudukan KPUD sebagai bagian dari KPU Pusat yang menyelenggarakan pemilihan di wilayahnya, sehingga fungsi KPUD dalam hal ini hanya melakukan electoral process dan electoral law enforcement dalam lingkup wilayahnya. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa KPUD merupakan bagian dari KPU. Akan tetapi di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sama sekali tidak diatur hubungan organisatoris maupun hirarki antara KPU dengan KPUD, jadi dalam hal ini kedudukan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat mandir

EVALUASI MATERI

1.	Bagaimana pemilu yang berlanggsung pertama kali di Indonesia pada tahun 1955?
1.	Mengapa Pemilu pada waktu itu dikatakan demokratis?
2.	Pemilu pada tahun 1955 tersebut diselenggarakan untuk memilih apa?
3.	Bagaimana pemilu pada waktu orde baru?
4.	Mengapa pada waktu orde baru hanya ada 3 partai politik?
5.	Sebutkan berapa kali pada masa orde baru diselenggarakan pemilu!
6.	Bagaimana penyelenggaraan pemilu pada waktu 1999?
7.	Sistem pemilu apa yang digunakan pada pemilu 1999? Jelaskan!
8.	Pada tahun 2004 telah diselenggarakan pemilu secara demokratis, sistem apa yang digunakan pada waktu itu?
9.	Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2009!
10.	Sistem pemilu apa yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif!
11.	Sistem pemilu apa yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil presiden!
12.	Sudah berapa kali Indonesia menyelenggarakan pemilu!
13.	Dari sekian penyelenggaraa pemilu tersebut, menurut anda mana yang paling demokratis?