BAB II
DEMOKRASI 

A.	Makna Dan Hakikat Demokrasi
        Demokrasi adalah sebuah pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi secara istilah pengertiannya dijabarkan oleh beberapa pakar berikut:
1.	Joseph A. Schmeter; demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai tujuan keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2.	Sidney Hook; demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3.	Philip C. Schmitter dan Terry Lynn Karl; demokrasi sebagai suatu system pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah public oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kerjasama dengan wakil rakyat yang terpilih.
4.	Henry B. Mayo; menyatakan demokrasi sebagai system politik merupakan suatu system yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.( Henry B.Mayo: 1960: 25)
5.	Affan Gaffar; memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normative) dan empirik (demokrasi empiric). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.
6.	Sri Soemantri M; demokrasi dapat dilihat dari dua segi, demokrasi dalam arti formal dan demokrasi dalam arti materiil. Demokrasi dalam arti materiil adalah demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau Negara. Demokrasi dalam arti formil adalah cara melaksanakan demokrasi itu sendiri. Ada 2 cara yaitu demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
7.	Robert Dahl; demokrasi adalah sebuah sistem politik, menekankan pada resposifitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya, yang setara secara politis, sebagai sifat dasar demokrasi.  Ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, yakni: (1) kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; (2) adanya kebebasan berekspresi; (3) adanya hak memberikan suara; 4) adanya egilibilitas untuk menduduki jabatan publik; (5) adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara;(6) adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;(7) adanya pemilu yang bebas dan adil;(8) adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya. (Jimly asshidiqie: 2006: xv)
8.	Abraham Lincoln; demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government from the people, by the people and for the people).
9.	Hertz; demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota masyarakat/kelompok yang mempunyai hak prerogratif politik. Carter dan Hertz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dengan dijalankannya prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dnegan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat  perwakilan rakyat yang efektif, (2) adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan, (3) persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan  sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik, (4) adanya pemilihan yang bebas disertai adanya model perwakilan yang efektif, (5) diberikannya kebebasan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa, (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya betapapun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu, (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perseorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasi dan diskusi daripada koersi dan represi (Eep Saefulloh; 1994:7)
10.	Amien Rais memaparkan adanya 10 kriteria yaitu (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen (tata krama politik, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerjasama, (10) hak untuk protes (Eep Saefulloh: 1994:8)
11.	Alfian mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah system politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Dengan demikian demokrasi memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, kelompok atau di antara keduanya, di antara individu dengan perintah dan di antara lembaga-lembaga pemerintahan sendiri. Namun demokrasi mensyaratkan bahwa segenap konflik itu berada dalam tingkatan yang tidak menghancurkan sistem politik. Sistem politik disebut demokrasi jika ia berkemampuan membangun mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik menjadi konsensus. (Eep Saefulloh; 1994: 8)
12.	Ulf Sundhaussen  mensyaratkan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menjalankan tiga kriteria; (1) dijaminnya hak semua warga untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang diadakan secara berkala dan bebas yang secara efektif menawarkan peluang kepada penduduk untuk mengganti elit yang memerintah dengan yang lainnya, (2) semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berorganisasi dan memperoleh informasi dan beragama serta (3) dijaminnya hak yang sama di depan hukum (Eep Saefulloh: 1994: 9)
13.	Clark D.Neher melihat demokrasi dari sudut jaminan terhadap plurarisme. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang didalamnya terdapat jaminan bagi setiap elemen pluralitas untuk mengekspresikan kepentingannya dengan disertai tetap terjaganya kestabilan dan kelangsungan sistem politik tersebut ( Eep Saefulloh: 1994: 9) 
   Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan  demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
         Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.
         Kekuasaan rakyat di tangan rakyat mengandung tiga hal; pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people); kedua, pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people). 
         Pemerintahan dari rakyat, mengandung makna pemerintahan yang legitimasi, yaitu pemerintahan yang mendapatkan dukungan dan pengakuan dari rakyat.
         Pemerintahan oleh rakyat, berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri dan dalam menjalankan kekuasaannya pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilannya di DPR. Pemerintahan untuk rakyat, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dan didahulukan di atas segalanya.
        Dalam rangka  dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values) Henry B.Mayo  telah mencoba merinci nilai-nilai demokratis dengan catatan bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci tergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai demokratis atau  lebih dikenal dengan teori Henry B.Mayo tersebut adalah sebagai berikut: (Henry B. Mayo, 1960; 218-243)
1.Guna menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict). Dalam seiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, consensus atau mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat. Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah mempergunakan persuasi serta paksaan. Dalam beberapa negara perbedaan antara dukungan yang dipaksakan dan dukungan yang diberikan secara sukarela hanya terletak dalam intensitas dari pemakaian paksaan dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya memperhatikan betapa sering kekuasaan dipakai, saran apa yang tersedia untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan dan dialog.
2.Menjamin terselenggaranya perubahan negara damai dalam masyarakat yang berubah (peaceful change in a changing society). Dalam setiap masyarakat yang memordenisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti  majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya kepada perubahan-perubahan ini dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalinya lagi. Sebab kalau hal itu terjadi, ada kemungkinan sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktatur.
3.Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers). Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri atau melalui coupd’etat, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi
4.Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum( minimum of coercion).  Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggungjawab.
5.Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman  (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaregaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (open society) serta kebebasan-kebebasan politic (politics liberties) yang akan memungkinkan timbulnya flexibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (way of live). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman, diperlukan juga persatuan dan integrasi
6.Menjamin tegaknya keadilan.
Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.
Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:
a.	Pemerintahan yang bertanggung jawab;
b.	Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
c.	Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
d.	Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
e.	Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.
                        
       Teori Prof. Merki; untuk tumbuhnya demokrasi perlu kondisi yang baik yaitu:
1.	Kesadaran individu akan hak dan kebebasan dirinya dari hak serta kebebasan orang lain;
2.	Sikap kerjasama;
3.	Kemampuan untuk mengemukakan alasan dan kompromi;
4.	Suatu standar hidup yang stabil;
5.	Persamaan kesempatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar;
6.	Suatu masyarakat yang beraneka ragam tetapi bebas.

        Prinsip Demokrasi secara umum  mempunyai 4 pilar utama:
1.	Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat;
2.	Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
3.	Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan UU;
4.	Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

       Negara Demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau suatu organisasi yang dilakukan rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
Prinsip/unsur dalam negara demokrasi:
1)	adanya pembagian/pemisahan kekuasaan;
2)	multi partai (lebih dari satu partai politik);
3)	adanya kehidupan pers yang bebas;
4)	prinsip pemilu yang bebas;
5)	ada prinsip pemerintahan konstitusional;
6)	ada pemerintahan berdasarkan hukum
         Namun dalam praktek, demokrasi ini menimbulkan ambiguos atau mempunyai arti ganda. Hal ini dapat dilihat, bahwa negara-negara yang sama-sama menganut asas demokrasi ternyata mengimplementasikannya secara tidak sama. Fakta tersebut bukan hanya pada pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi, tetapi juga menyangkut perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara maupun peranan rakyat, sehingga menimbulkan masalah siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi tertinggi, negara atau masyarakat? Negara yang menguasai masyarakat atau masyarakat yang menguasai negara?

B.	Perkembangan Konsep Demokrasi
1.  Abad V SM  
      Demokrasi Athena dengan city state (negara kota), dilangsungkan direct democracy  karena:
a.	Wilayah sempit;
b.	Penduduk sedikit (  kira-kira 300.000 dalam negara);
c.	Hak-hak terbatas pada warga negara  laki-laki, merdeka, dewasa, penduduk asli
2.   Abad Pertengahan ( 600 M – 1400 M)
             Bercirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai Paus, sedangkan kehidupan politiknya ditandai perebutan kekuasaan di antara para bangsawan (raja). Pada masa ini masyarakatnya terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan-kekuasaaan pemimpin-pemimpin agama, sehingga tenggelam para pemikir kenegaraan sehingga disebut sebagai masa kegelapan. Namun begitu ada Magna Charta (piagam besar)  tahun 1215, yang berisi semacam perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja John di Inggris yang mengatur bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan prevelegi bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang . Ini menandakan adanya pembatasan kekuasaan raja, serta hak-hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

3.    Zaman Renaissance 
        Dua perubahan besar yang mendasari demokrasi yaitu adanya renaissance dan reformasi. Renaissance menghasilkan pandangan-pandangan baru (rasional) dengan melepaskan semua ikatan yang ada dengan mengganti menjadi kebebasan bertindak seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang difikirkan, karena dasar dari ide ini adalah kebebsan bertindak dan berfikir bagi manusia tanpa ada orang lain membatasinya. Sedangkan reformasi menghasilkan pelepasan struktur idiil dan politik yang menjepit. Terjadinya peristiwa ini didorong adanyal perang salib yaitu suatu perang antara tiga umat, Nasrani, Islam dan Yahudi yang berlangsung selama 200 tahun dalam memperebutkan kota Yerussalem.

4.  Abad Pemikiran
        Setelah itu Eropa masuk ke age of reason (abad pemikiran) dan nationalisme (dengan wawasan rasional menurut islam). Di sini ada gagasan bahwa manusia mempunyai hak politik yang tak boleh diselewengkan oleh raja. Gagasan ini melahirkan  pendobrakan kekuasaan absolut yang bermunculan di eropa (1500 – 1700). Di bidang politik melahirkan ide social contract  dengan tokohnya Thommas Hobbes dan J.J. Rousseau

5.  Pada Abad 17. 
        Teori John Locke (1632 – 1704) dan Montesquieu (1685 – 1755) yang memberikan sumbangan besar bagi gagasan pemerintahan demokrasi.
a.	John locke mengemukakan bahwa hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (live, liberal, property). Selain itu juga mengusulkan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dengan 3 kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan federatif, yudikatif dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Pemegang kekuasaan itu harus organ yang berbeda, untuk mencegah adanya kesewenangan dari pemerintah. Hal ini dituliskan dalam bukunya ”two treaties of goverment”.
            b. Montesquieu mengemukakakan sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik melalui ”Trias Politika” yakni suatu pemisahan kekuasaan dalam negara ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing  harus dipegang oleh organ yang merdeka, artinya secara prinsip semua kekuasaan itu tidak boleh dipegang oleh satu orang saja. Hal ini dituliskan dalam bukunya ”L’ esprit des lois”. Pendapat Montesquie lebih dapat diterima, yang oleh Immanuel Kant juga disebutkan tiga pusat kekuasaan negara yaitu Legislatora, Rectoria, dan Judiciaria.
               	
6.  Glorius Revolution di Perancis dan declaration of independence di Amerika. Revolusi tersebut telah melahirkan sistem pemerintahan yang memberikan batasan-batasan pada kekuasaan pemerintah. Pembatasan ini yang dimasukkan ke dalam konstitusi bagi kekuasaan pemerintah.

C. Demokrasi konstitusional
	        Ciri khas dari demokrasi konsitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan itu terdapat dalam konstitusi, maka sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan adanya konstitusi ini dapat menjamin hak-hak politik da menyelenggarakan pembagian kekuasaan sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga hukum. Selain itu konstitusi juga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. UUD (konstitusi tertulis) dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara  dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil  ” government by laws, not by men”. Gagasan ini dipelopori oleh Lord Acton dengan mengeluarkan dalil power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannnya) (Miriam Budiharjo, 2001: 52).
                    Menurut Carl J. Friedrich konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah ( a set of activities organized and operated on behalf of the people but subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing). Pembatasan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Undang-Undang  Dasar. ( Carl J.friedrich,  1967)
                     Pada abad ini, negara  yang berdasarkan konsitusinalisme disebut dengan rechsstaat atau rule of law. Perkembangan selanjutnya pada abad 20 dengan ciri-ciri rule of law modern yang berbeda.
          Friedrich J. Stahl mengemukakan  ciri-ciri rechsstaat sebagai berikut: (dikutip Miriam Budiharjo: 2001; 58)
a.	Adanya Hak-hak  Asasi Manusia (HAM);
b.	Pemisahan /pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM;
c.	Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
d.	Peradilan administrasi dalam perselisihan.

        Sedangkan pendapat A.C.Dicey mengatakan bahwa  ciri-ciri rule of law adalah
a.	Supremasi hukum (supremacy of law) tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of abitraty power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
b.	Kedudukan yang sama di bidang hukum (equality before the law) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa atau pejabat
c.	Terjaminnya HAM oleh UU atau keputusan pengadilan.

        Ciri-ciri rule of law dari Konferensi International Commission of Jurist 1965
1.	perlindungan konstitusional; dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2.	badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3.	pemilu yang  bebas;
4.	kebebasan menyatakan pendapat;
5.	kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
6.	pendidikan kewarganegaraan.

         Simposium Negara Hukum 1966
1. Pengakuan dan perlindunan HAM (politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kultur);
2.   Peradilan bebas dan tidak memihak;
3.   Llegalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

      Menurut Sceltema, unsur-unsur rechsstaat adalah ( dikutip Muhammad Tahir, 2003: 90)
1. Kepastian hukum
2. Persamaan
3. Demokrasi
4. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum

D.  Negara Menurut Hukum Islam
               Ibnu Khaldun berpendapat  bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum yaitu:  (1) siyasah diniyah atau nomokrasi Islam dan (2) siyasah ‘aqliyah atau nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum islam (syari’ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi islam, baik syariah maupun hukum yang didasarkan  pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.  ( Muhammad Tahir Azhary: 1992;85)
	 Selanjutnya Muhammad Tahir Azhary mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:
1.	Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2.	Prinsip musyawarah 
3.	Prinsip keadilan
4.	Prinsip persamaan
5.	Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia
6.	Prinsip peradilan bebas
7.	Prinsip perdamaian
8.	Prinsip kesejahteraan
9.	Prinsip ketaatan rakyat
               Menurut Louis Gardet sebagaimana dikutip H.M.Rasjidi bahwa konsep negara dalam hukum islam adalah satu negara yang penguasa-penguasanya adalah orang-orang biasa yaitu tidak merupakan lembaga kekuasaan ruhani, dengan satu ciri yang sangat menonjol adalah “egaliter” yang berarti persamaan hak antar penduduk, baik yang biasa maupun yang alim mengetahui agama. Baik yang beragama islam maupun yang bukan islam. Karena itu, predikat negara dalam islam yang paling tepat adalah nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis. (Rasjidi, 1980:84)

          Berikut ini disampaikan perbandingan konsep-konsep negara hukum sebagai berikut:
Bagan 3
Perbandingan Konsep-konsep Negara Hukum

Konsep	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama	
Nomokrasi Islam	Bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah dan ra’yu nomokrasi, bukan teokrasi, persaudaraan dan humanisme teosentrik, kebebasan dalam arti positif	Sembilan prinsip:
1.	Kekuasaan sebagai amanah
2.	Musyawarah
3.	Keadilan
4.	Persamaan
5.	Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
6.	Peradilan bebas
7.	Perdamaian
8.	Kesejahteraan
9.	Ketaatan rakyat 	
Konsep	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama	
Rechsstaat	Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistik, humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan	Menurut Stahl:
1.	Pengakuan atau perlindungan hak-hak asasi
2.	Trias Politika
3.	Wetmating bestuur
4.	Peradilan administrasi

Menurut Scheltema:
1.Kepastian hukum
2.Persamaan
3.Demokrasi
4.Pemerintahan yang melayani kepentingan umum	

Konsep	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama	
Rule of law	Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistik, humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara rigid, freedom of religion dalam arti positif dan negatif, ateisme dimungkinkan	1. Supremasi hukum
2. equality before the law
3. individual rights
Tidak memerlukan peradilan administrasi, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat pemerintah. Kalau rechsstaat menekankan pada peradilan administrasi, maka rule of law menekankan pada equality before the law	

Konsep	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama	
Socialist legality	Bersumber dari rasio manusia, komunis, ateis, totaliter,kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama	
1.Perwujudan sosialisme
2.Hukum adalah alat di bawah sosialisme
3.Penekanan pada sosialisme. Realisasi sosialisme ketimbang hak-hak perorangan	

Konsep	Ciri-ciri	Unsur-unsur Utama	
Negara Hukum Pancasila 	Hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang,asas kekeluargaan dan kerukunan	1. Pancasila
2. MPR
3. Sistem konstitusi
4. Persamaan
5. Peradilan bebas	

(Sumber: Muhammad Tahir Azhary, 2003: 100-102)

F. Evaluasi
1.	Jelaskan makna dan hakekat demokrasi!
2.	Berikanlah contoh bentuk-bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara!
3.	Jelaskan bagaimana proses terjadinya demokrasi sejak jaman Yunani Kuno!
4.	Jelaskan persamaan dan perbedaan teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke!
5.	Jelaskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menurut paham demokrasi konstitusional!
6.	Jelaskan perbedaan substansi antara konsep rechtstaats  dan konsep  rule of law?
7.	Bandingkan demokrasi orde baru dan orde reformasi!
8.	Bagaimana pendapat anda terhadap konsep negara hukum islam!
9.	Buatlah perbandingan antara konsep negara hukum Indonesia dan negara hukum Islam!
10.	Buatlah opini bebas terhadap perkembangan demokrasi pada abad 21 ini!