BAB III
DEMOKRASI INDONESIA

A. Model Demokrasi
             Sklar mengajukan lima corak atau model demokrasi yaitu:
1.	Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. 
2.	Demokrasi Terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3.	Demokrasi sosial adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadian sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4.	Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5.	Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.
          Dari beberapa pendapat  mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara terletak pada landasan falsafah yang dipergunakan oleh demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara tersebut, yaitu:
a.	Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal.
b.	Demokrasi atas dasar kemajuan sosial dan ekonomi, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.

B. Demokrasi di Indonesia
	   Konsep bangsa Indonesia mulai lahir pada awal abad 20, ketika pergerakan kemerdekaan bangsa dan tuntutan mendirikan negara Indonesia bergelora. Diawali dengan munculnya pergerakan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 (sekarang diperingati sebagai Hari kebangkitan Bangsa). Dalam konsep ini dicakup suku-suku bangsa yang sebelumnya berjuang secara lokal yang terikat dengan wilayah dan suku masing-masing. Puncak identitas bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi sumpah pemuda yang berikrar untuk berbangsa, bertanah air dan berbahasa satu yaitu Indonesia.
	   Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan ternyata masalah yang pokok dihadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis?.  Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building,  dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator itu bersifat perorangan, partai atau militer?.
	   Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi di Indonesia,  dapat dibagi dalam 4 periode yaitu:
a.	Masa Republik Indonesia I,  yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer ( 1945- 1959)
b.	Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin  yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat (1959-1966)
c.	Masa Republik Indonesia III,  yaitu masa demokrasi pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil dan pelaksanaan UUD 1945, GBHN dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Atau juga disebut demokrasi orde baru (1966-1998)
d.	 Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi reformasi dimana kedaulatan rakyat dikembalikan. Meskipun prakteknya banyak terjadi penyimpangan secara konstitusional dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 terutama banyaknya pengurangan    kekuasaan eksekutif dan bertambahnya kekuasaan legislatif. Sehingga sistem pemerintahannya adalah sistem presidensiil quasi parlementer. (1998-sekarang). 

1.	Demokrasi Periode 1945-1959
         Demokrasi di Indonesia dimulai pada tanggal  17 Agustus 1945  sejak terjadinya  proklamasi kemerdekaan. Namun pada waktu merdeka tersebut, Indonesia baru memiliki rakyat dan wilayah. Padahal di dalam Konvensi Montevideo 1933 menetapkan syarat berdirinya  negara ada 4 yang terbagi dalam 2 syarat yaitu:
a. Syarat de facto  yaitu harus adanya rakyat, wilayah, pemerintahan yang  berdaulat ( yang dicantumkan dalam konstitusi)
b.  Syarat de jure, yaitu adanya pengakuan dari negara lain
         Pada tanggal    18 Agustus 1945 Indonesia baru mempunyai konstitusi UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  sekaligus menunjuk Soekarno sebagai Presiden dan M.Hatta sebagai Wakil Presiden.
   Sistem parlementer mulai berlaku sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 pada tanggal 16 Oktober 1945 yaitu diserahkannya kekuasaan legislatif kepada   KNIP (komite Nasional Indonesia Pusat), dimana sebenarnya jabatannya adalah membantu presiden. Penyerahan kekuasaan tersebut dilegitimasi dengan dikeluarkannya UU pertama kali di Indonesia, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan KNIP sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Dengan penggunaan sistem parlementer ini ternyata persatuan dalam menghadapi musuh yang mulai digalang tahun 1908 mulai kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR.
  Sebenarnya pada minggu-minggu pertama setelah kemerdekaan, pemerintah sudah mengambil 9 langkah untuk menuju pemerintahan konstitusional yaitu (Adnan Buyung Nasution; 2001: 16):
      1. Memperluas partisipasi politik;
      2. Memberi kekuasaan legislatif kepada wakil-wakil rakyat;
      3. Menolak pemerintahan otoriter;
      4. Tekad untuk memelihara kemerdekaan ke luar;
      5. Tekad untuk menjamin kebebasan ke dalam;
      6. Tekad untuk menjamin asas-asas universal pemerintahan yang baik
      7. Membentuk sistem multi partai;
      8. Menetapkan pertanggungjawaban pemerintah kepada wakil 
          rakyat
      9. Pengakuan terhadap asas pemilihan bebas.
	  Sehingga akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 diawali agresi militer I dari Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali dilakukan pada tahun 1948. disusul kemudian agresi militer II pada tahun 1949, yang melahirkan perjanjian KMB yang intinya Indonesia menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Mulai sejak itulah resmi Negara Indonesia berubah bentuk dari kesatuan menjadi serikat, dan masih menggunakan sistem parlementer. Pada saat ini juga dikeluarkannya konstitusi yang baru yaitu KRIS 1949.
        Semenjak Indonesia merdeka, sistem politik ketatanegaraan RI berlandaskan asas demokrasi; hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan di dalam UUD 1945; antara lain yang terdapat pada: (a) Pembukaan UUD 1945, dan (b) Batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer dan liberalistik, artinya bahwa terjadinya perubahan sistem pemerintahan pada waktu itu menunjukkan bahwa  sistem politik Indonesia dilandasi oleh demokrasi liberal. Sistem parlementer liberalistik mewarnai semua segi kehidupan bangsa terutama pada kehidupan politik, sehingga corak demokrasi yang berkembang di dalam ketatanegaraan RI adalah demokrasi parlementer dan liberalistik.  
Gaya politik pada demokrasi parlementer/liberal ini bersifat idiologik. Artinya lebih menitikberatkan pada faktor idiologi, karena idiologi cenderung bersifat kekal dan tidak kompromistik. Ekstrimnya gaya politik yang demikian itu dibawa-bawa oleh elitnya kepada rakyat, sehingga dalam masyarakat terjadi pengkotak-kotakkan idiologi yang berakibat terjadinya ketegangan dan perpecahan. Akan tetapi partisipasi massa tercatat sangat tinggi, bahkan tumbuh anggapan bahwa semua lapisan rakyat mempunyai kebudayaan politik sebagai partisan. Demikian pula dengan partisipasi militer, walaupun pada masa ini supremasi sipil sangat mewarnai pola kehidupan politik pemerintahan, namun militer secara perlahan tetapi pasti mencoba untuk tidak lagi mengambil jarak dengan kekuasaan. Lebih-lebih seringnya terjadi intervensi sipil terhadap urusan intern militer dan ancaman disintegrasi bangsa, mendorong militer untuk ikut bicara dalam percaturan politik. 
         Faktor ketidakberhasilan sistem parlementer  menurut  Miriam Budihardjo adalah sebagai berikut: (Miriam Budiharjo; 2001:70)
1.	Adanya pemilu tidak membawa stabilitas yang diharapkan malahan menimbulkan perpecahan antara pemerintah pusat dan daerah;
2.	Ada kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik padahal merupakan kekuatan yang penting yaitu presiden tidak mau bertindak sebagai  rubbrerstamp president ( presiden yang membubuhi cap saja) belaka;
3.	Adanya tentara yang lahir dalam revolusi merasa bertanggungjawab turut menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang dihadapi masyarakat;
4.	Kegagalan konsitusi dalam membentuk UUD yang baru; dan
5.	Seringnya terjadi pergantian kabinet, karena kekurangkompakkan antara anggota kabinet.
         Adanya faktor-faktor di atas, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.  Dengan demikian sistem parlementer telah berakhir karena kita telah kembali ke UUD 1945 dan kembali ke negara kesatuan. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah :
1.	Kembali ke UUD 1945, tinggalkan UUDS 1950;
2.	Bubarkan konstituante;
3.	Pembentukan DPAS.

2.	Demokrasi Periode 1959-1965
         Demokrasi pada masa ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin ada dua hal yaitu: (1) tiap orang wajib berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara, dan (2) tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. 
         Adapun ciri-ciri periode ini  antara lain: 
a. Dominasi dari kekuasaan presiden; 
b. Terbatasnya peranan parpol; 
c. Berkembangnya pengaruh komunis; 
d. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
         Adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.
   Dalam periode ini nampak keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal itu ditandai dengan reaksi yang menentang kebebasan ekonomi yang diperoleh dalam periode Demokrasi Liberal, untuk kemudian digantikan dengan ekonomi terpimpin (sebagai konsep bidang ekonomi dari Demokrasi Terpimpin) yang lebih menekankan keterlibatan pemerintah bahkan menjurus kearah “Etatisme”.
   Gaya politiknya masih bersifat idiologik, walaupun sudah ada penyederhanaan kepartaian. Tokoh politik sebagai titik pusat politik bertindak sangat memaksa (coersive). Sehinga stabilitas bersifat semu, yang dipertahankan dengan cara-cara tangan besi.
         Partisipasi massa dibatasi saluran inputnya, yaitu hanya melalui Front Nasional. Untuk menunjukan kesiapan kelembagaannya maka ditumbuhkan output simbolik yang dinyatakan antara lain dalam rapat-rapat raksasa yang menguntungkan regim ketika itu. Hal ini telah berarti memanipulasikan daya responsive pemerintah melalui pembentukan dukungan sebagai kamuflase, yang pada hakikatnya bersifat maya (imaginer) semata. Sedangkan partisipasi dari militer mulai nampak dengan jelas sejak pembentukan Denas dan Front Nasional. Indikatornya ditandai dengan kedudukan penting dalam pemerintahan. 
        Pada masa kepemimpinan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, ternyata banyak penyimpangan yang dilakukan. Penyimpangan Presiden Soekarno, antara lain: (Miriam Budiharjo;2001:72)
1.	TAP MPRS NO. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup (penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945 yang menetapkan 5 tahun).
2.	Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 ( dalam penjelasan UUD 1945 Presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan DPR) sebagai gantinya dibentuk DPRGR yang ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah dan menghilangkan fungsi kontrolnya. Apalagi pimpinan DPR dijadikan sebagai menteri.
3.	UU Nnonor 19 Tahun 1964, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif.
4.	Peraturan tata tertib presiden Nomor 14 Tahun 1960 , wewenang presiden untuk turut campur tangan di bidang legislatif dalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat.
5.	Kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan Penetapan Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit Presiden sebagai sumber hukumnya.
6.	Didirikan badan-badan ekstra konstitusional (misal Front Nasional yang ternyata dipakai pihak komunis sebagai arena kegiatan).
7.	Parpol dan pers yang dianggap menyimpang dari ”rel revolusi” tidak dibenarkan dan dibreidel.
8.	Adanya politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri menyebabkan keadaan ekonomi dalam negeri bertambah parah.
          Akhirnya meletus G 30S/PKI yang mengakhiri periode ini dan kembali ke Demokrasi Pancasila.

3.	Demokrasi Periode 1965-1998
         Demokrasi pada masa ini dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Landasan formilnya adalah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah dilakukan beberapa tindakan korektif: (Miriam Budiharjo, 2001; 73) 
1.	Ketetapan MPRS yang menetapkan presiden seumur hidup telah dibatalkan dari jabatan kembali 5 tahun sesuai dengan UUD 1945.
2.	Ketetapan MPRS No XIX/MPRS/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif antara lain:
a.	UU Nomor 19 Tahun 1964 diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1974 dengan menetapkan kebebasan badan-badan kehakiman;
b.	DPRGR diberi hak kontrol, di samping tetap mempunyai fungsi membantu pemerintah, pimpinannya tidak berstatus menteri. Juga meniadakan turut campur tangan prresiden apabila anggota DPR tidak mencapai mufakat;
c.	ABRI yang pada waktu itu memainkan peranan penting diberi landasan konstitusionail yang lebih formil;
d.	Kebebasan pers lebih luas, parpol bergerak untuk menyusun kekuatan menghadapi pemilu 1971.
         Perumusan Demokrasi Pancasila adalah sbb: (1) demokrasi di bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan kepastian hukum; (2) demokrasi di bidang ekonomi, pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara; (3) demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah  pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.
   Namun Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya retorika belum sampai pada penerapannya, karena praktek kenegaraan dan pemerintahan rezim ini sangat tidak memberikan ruang gerak kehidupan demokrasi. Partisipasi massa dikendalikan dan terbatas dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja (pemilu) karena konsep massa mengambang. Sedangkan partisipasi militer (ABRI) makin meningkat dengan doktrin kekaryaan dan Dwi Fungsi ABRI, partisipasi militer dalam lembaga perwakilan melalui pengangkatan. Tingkat stabilitas meningkat melalui pendekatan keamanan (security approach) di samping pendekatan persuasive (persuasive approach). Gaya politik idiologi sudah ditanggalkan, diganti dengan gaya pragmatik yang berorientasi pada program serta pemecahan masalah lebih menonjol. Ada pendapat yang mengatakan bahwa rezim Orde Baru ditandai dengan: (a) dominannya peran ABRI, (b) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (c) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (d) campur tangan pemerintah ke dalam urusan partai politik dan publik; (e) masa mengambang; (f) monolitisasi ideologi Negara; (g) inkorporasi lembaga non-pemerintah.
    Adanya tindakan korektif terhadap demokrasi terpimpin tersebut, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 juga banyak disimpangi oleh Presiden Soeharto. Kelemahan yang dimanfaatkan, sehingga beliau mempunyai kharisma yang menimbulkan kepercayaan rakyat untuk menunjuknya menjadi presiden sampai 32 tahun. Beberapa tindakan untuk memanfaatkan kelemahan UUD 1945 antara lain:
a.	Masa jabatan presiden. Pasal 6 memberikan batasan 5 tahun. Namun tidak ada pembatasan sampai berapa kali seorang presiden bisa menjabat. Hal ini dimanfaatkan Soeharto, untuk memeproleh kepercayaan dari rakyat sehingga dapat menjadi presiden untuk ketujuhkalinya;
b.	Dalam hal pembuatan RUU, semuanya didominasi oleh presiden. Legislatif didikte dengan keinginan-keinginan eksekutif melalui UU, APBD;
c.	Kekuasaan yudikatif juga sangat dipengaruhi;
d.	Semua PNS harus memilih menjadi golongan karya;
e.	Adanya pembatasan dalam HAM terutama hak untuk mengeluarkan pendapat dan berorganisasi

4.	Demokrasi Periode 1998-sekarang
   Dengan adanya demokrasi yang dilakukan banyak pihak (rakyat sipil, akademis, praktisi, parpol, mahasiswa, pelajar, ) menuntut adanya reformasi akhirnya menjadi kenyataan dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998.  Maka Demokrasi Pancasila berakhir sudah, berganti dengan program reformasi untuk menata pemerintahan yang ada di Indonesia. Usaha yang paling demokratis adalah adanya amandemen UUD 1945 I, II, III,  dan  IV. 
   Namun alam reformasi ini semakin menjadikan negara Indonesia terpuruk, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Beberapa hal yang patut dicatat peristiwa yang terjadi pada awal masa reformasi antara lain:
1.	Dimulai adanya pemisahan propinsi Timor Timur menjadi negara merdeka yang sebelumnya adanya perseteruan antara pemerintah RI dan para pejuang Timor-Timur;
2.	Pergolakan terjadi di daerah-daerah (Aceh, Poso, Ambon,Papua) yang disebabkan oleh masalah yang sepele dengan membawa korban jiwa yang besar. Selain itu bencana terjadi, adanya banjir, kekeringan, tanah longsor, ancaman bom, ledakan bom, anjloknya nilai rupiah terhadap dollar, turunnya kepercayaan internasional kepada Indonesia, perseteruanantara TNI dan POLRI di daerah-daerah dan masih banyak peristiwa lain;
3.	Amandemen terhadap UUD 1945 yang membawa perubahan besar bagi demokrasi di Indonesia, antara lain tahun 2004 diselenggarakan Pemilu langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD I  dan DPRD II.
4.	Selama reformasi hingga sekarang telah terjadi pergantian kepemimpinan sebanyak 4 kali (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono);
5.	Adanya perselisihan kasus TKI yang bekerja secara ilegal di Malaysia dideportasi oleh pemerintah Malasyia dan ditampung di Nunukan, ini merupakan cermin bahwa Indonesia belum mampu memberikan lapangan kerja bagi rakyatnya;
6.	 Terjadi perseteruan antara parpol, atau dalam parpol itu sendiri;
7.	Adanya kebebasan pers
8.	dll
   Bergulirnya reformasi mengiringi runtuhnya rezim orde baru, sekaligus menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke arah mana demokrasi yang akan dibangun. 
         Sukses gagalnya transisi demokrasi sangat begantung kepada empat faktor, yakni: (1) komposisi elit politik; (2) desain institusi politik; (3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit; dan (4) peran civil society. Keempat faktor tersebut harus berjalan secara sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi.
         Langkah yang harus dilakukan dalam transisi demokrasi menuju demokrasi, menurut Azyumardi Azra sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu: Pertama, reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis.
  Partisipasi masyarakat semakin luas dan tidak hanya dalam pemilu saja. Pada awalnya terjadi supremasi sipil yang merupakan gerakan sosial untuk meruntuhkan supremasi militer pada masa orba, akan tetapi sekarang partispasi massa dan militer terlihat berimbang. Orientasi pemeritahan pada masa ini lebih menekankan pada pulihnya kondisi ekonomi bangsa dari krisis, serta perlindungan dan penegakan hak-hak massa.
   Ryaas Rasyid mengatakan bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan dibangun berdasarkan kesepakatan dari rakyat, adanya pembagian kekuasaan (separation of power), supremasi hukum (law supremacy), kesederajatan (equality), dan kebebasan (liberty). Kelima hal yang dikemukakan Ryaas Rasyid mungkin bisa digunakan untuk menganalisis kondisi dan keberhasilan demokratisasi di Indonesia pada masa sekarang.

C.   Sistem Pemerintahan Indonesia
1.   Susunan Ketatanegaraan 
	   Susunan ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan peraturan, susunan, dan bentuk pemerintahan Negara, serta hukum tata Negara. Dengan kata lain, susunan ketatanegaraan mempunyai pengertian yang sama dengan susunan pembagian kekuasaan dan the structure of government. Oleh karena itu, susunan ketatanegaraan juga berkenaan dengan susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenangnya serta mengenai hubungannya satu sama lain. Sedangkan sistem pemerintahan negara adalah kaidah hukum wewenang dan tata cara bekerjanya lembaga-lembaga negara, beserta hubungan di antara kekuasaan-kekuasaan tersebut.
	    Sistem pemerintahan juga berarti sistem hubungan antara kekuasaan eksekutif di satu pihak dengan kekuasaan legislatif di lain pihak. Eksekutif dalam konteks ini adalah eksekutif dalam arti sempit menunjuk kepada kepala cabang kekuasaan eksekutif atau the supreme head of the executive department.
	    Sejarah pembagian kekuasaan Negara itu bermula dari gagasan tentang pemisahan kekuasaan Negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di satu tangan. Gagasan tersebut dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu.
          Menurut John Locke melalui bukunya yang berjudul “Two Treaties of Government”, John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam Negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ Negara yang berbeda. Menurutnya agar pemerintah tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam Negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:
a.	Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b.	Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c.	Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain)
  Teori tersebut disempurnakan oleh Montesqueiu melalui bukunya “L’esprit des lois”, Montesquieu pada tahun 1748 mengatakan bahwa untuk tegaknya Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan Negara ke dalam organ-organ, yaitu:
a.	Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang
b.	Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang
c.	Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut.
           Perbandingan antara kedua konsep Locke dan Monetsquieu sbb:
(1)	Menurut Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
(2)	Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

2.	Sistem Pemerintahan Parlementer
         Dalam Sistem pemerintahan parlementer atau the parliamentary executive, kaitannya dengan hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif tersebut, maka kekuasaan eksekutif berada di bawah pengawasan kekuasaan legislatif/parlemen/DPR.
        Menurut Moh. Mahfud MD, di dalam sistem pemerintahan parlementer prinsip-prinsip yang dianut adalah: (Moh. Mahfud : 1999: 54)
a.	Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa).
b.	Pemerintah dilakukan oleh sebuah Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
c.	Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
d.	Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dan tergantung pada parlemen.
e.	Kabinet dapat meminta kepada Kepala Negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif. Dalam waktu yang relatif pendek Kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru.
         Menurut CF.Strong, dalam sistem pemerintahan parlementer atau the parliamentary executive terdapat lima karakteristik, yaitu 
“….the political conception of the cabinet as a body necessarily consisting:
1.	Of members legislation;
2.	Of the same political views, and chosen from the party possessing a majority in the House of Commons;
3.	Prosecuting a concerted policy;
4.	Under a common responsibility to be signified by collective resignation in the event of parliamentary cencure, and
5.	Acknowledging a common subordination to one chief minister.
         Secara garis besar dapat dikatakan bahwa karekteristik sistem pemerintahan parlementer  yaitu (1) bahwa  anggota kabinet adalah juga anggota parlemen atau dewan perwakilan rakyat; (2) anggota kabinet harus mempunyai pandangan yang sama dan dipilih dari partai yang memiliki mayoritas di parlemen atau DPR; (3) dituntut adanya politik berencana; (4) perdana menteri dan kabinetnya adalah bagian dari parlemen atau DPR dan karenanya harus bertanggungjawab pada parlemen atau DPR; (5) bahwa para menteri mempunyai kedudukan di bawah perdana menteri.
         Sri Soemantri mengatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan parlementer, memiliki karakteristik:
1.	Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen.
2.	Para anggota kabinet mungkin sebagian atau seluruhnya adalah anggota parlemen atau mungkin seluruhnya bukan anggota parlemen. 
3.	Kabinet dan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada parlemen. Apabila kabinet, seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri.
4.	Kepala Negara dengan saran Perdana Menteri dapat membuabarkan parlemen.

3.	Sistem Pemerintahan Presidensiil
         Sistem pemerintahan presidensiil mengandung prinsip kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan kekuasaan legislatif. 
Moh. Mahfud MD, menyatakan sistem pemerintahan presidensiil dapat dicatat adanya prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.	Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif).
b.	Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).   Pemerintah dan parlemen sejajar.
c.	Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.
d.	Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.
CF.Strong dan Alan R.Ball menyebutnya sebagai the presidential types of government, yaitu:
1.	Kedudukan presiden adalah ganda (double executive) sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan (the president is both nominal and political head of the state).
2.	Presiden tidak dipilih oleh lembaga legislative atau DPR melainkan oleh sejumlah pemilih atau badan pemilih (the president is elected not by the legislature, but directly by the total electorate).
3.	Presiden bukan bagian dari DPR, dan presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui suatu prosedur dakwaan atau impeachment (the president isn’t part of the legislature, and cannot be removed from office by legislature except through rare legal impeachment).
4.	Presiden juga tidak dapat membubarkan lembaga legislatif, presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk jangka waktu tertentu (the president cannot disolve the legislature and call a general election. Usually the president and the legislature are elected for fixed terms). 

4.	Sistem Pemerintahan Campuran
         Sri Soemantri mengatakan bahwa disamping kedua sistem pemerintahan tersebut masih ada kemungkinan berlakunya atau dianutnya sistem pemerintahan yang lain, atau yang dinamakan sistem pemerintahan campuran yaitu didasarkan pada 2 kemungkinan: Pertama, sistem pemerintahan  dimana yang dominan adalah segi parlementer, tetapi ada segi-segi presidensiilnya; Kedua, sistem pemerintahan dimana yang dominan adalah segi presidesiil tetapi ada segi-segi parlementernya.

5.	Sistem Pemerintahan Berdasarkan Tiga UUD
         Pada dasarnya asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada 3 menurut Inu Kencana Syafii, yaitu:
      1.   Asas Negara Hukum
Asas yang mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku,   dengan mana bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga Negara, demikian juga rakyat dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggunjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan asas wetmatigeheid dan asas rechtmatigeheid.
2.  Asas Semangat Kekeluargaan
Asas yang mempedomani rasa kemanusiaan dan cinta kasih senasib sepenanggungan. 
3.  Asas Kedaulatan Rakyat 
Asas yang mempedomani bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat atau asas demokrasi, bahwa sistem pemerintahan didasarkan pada musyawarah mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan satu orang.

          Implementasi sistem pemerintahan dalam Negara Indonesia terdapat empat periode sistem pemerintahan, yaitu:
1.	Periode 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
Landasan pemerintahannya adalah UUD 1945, tetapi tidak secara murni dan konsekuen, sehingga pada awal kemerdekaan sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensiil. Akan tetapi semenjak dikeluarkannya Maklumat Presiden 14 Nopember 1945 maka sistem presidensiil berubah ke sistem pemerintahan parlementer.
2.	Periode 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
Dalam periode ini bentuk Negara Indonesia adalah Negara serikat (disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KRIS, dengan belandaskan pada Konstitusi RIS. Sistem pemerintahannya yang berlaku adalah sistem pemerintahan parlementer, seperti disebutkan di dalam Pasal 69, “Presiden ialah Kepala Negara” dan Pasal 118 ayat (2), “tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri, tetapi apabila kebijaksanaan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri. Atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya”.
3.	Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
Landasan konstitusionalnya UUDS 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi kembali menjadi NKRI. Sistem pemerintahannya tetap sistem pemerintahan parlementer, yaitu para menteri (kabinet) bertanggungjawab kepada parlemen (Pasal 83 ayat (2)) dan parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Presiden hanya sebagai kepala Negara (Pasal 45 ayat (1)) dan Presiden berhak membubarkan DPR (Pasal 84).
4.	Periode 5 Juli 1959 s.d. sekarang 
Pada awal kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan presidensiil, dasarnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.
Demikian pula, ketika UUD 1945 telah diubah, sistem pemerintahannya tetap sistem pemerintahan presidensiil.

D. Evaluasi
1.	Jelaskan perkembangan demokrasi parlementer pada masa 1950-1959!
2.	Mengapa demokrasi parlementer dikatakan gagal dalam sistem demokrasi di Indonesia?
3.	Apakah dengan berakhirnya demokrasi pada orde lama dan berganti orde baru dapat merubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
4.	Bagaimana pendapat anda terhadap demokrasi pancasila!
5.	Bagaimana pendapat anda terhadap demokrasi reformasi!
6.	Jelaskan ciri-ciri sistem presidensiil!
7.	Jelaskan ciri-ciri sistem parlementer!
8.	Kemukakan pendapat anda tentang suatu pernyataan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensiil quasi parlementer!
9.	Bagaimana pendapat anda terhadap perkembangan demokrasi pasca reformasi dan amandemen UUD 1945?
10.	Buatlah opini bebas tentang demokrasi reformasi di Indonesia untuk masa yang akan datang!