Seminar Nasional II FISIP Universitas Andalas Penguatan Ilmu Sosial dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia

Transkripsi

1 KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH Isnaini Muallidin 1), M ukti Fajar Dew a nto 2), Leli J o ko Suryono 3) Dyah M utiarin 4) 1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Yo gyakarta 2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 3 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 4 Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif teori kelembagaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jateng secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua, Untuk kelembagaan sangat penting dalam implementasi CSR, namun dalam konteks saat ini forum hanya ditetapkan melalui surat keputusan gubernur, namun perlu dan akan diperkuat peran kelembagaan dalam peraturan daerah yang telah diinisiasi. Keyword: Kebijakan CSR, Pemerintah daerah, Teori Kelembagaan Abstract This study aims to identify and evaluate the condition of existing CSR policies in Yogyakarta and Central Java province in the perspective of institutional theory. To answer these objectives, the research method used is a normative juridical approach to the laws (statute approach) and juridical empirical (sociological). Based on the results and discussion can be concluded that: First, CSR policies by local governments, especially in Yogyakarta and Central Java in general is still very weak, which for DIY in the form of Central Java Governor Regulation while using Governor's decree. Second, for institutional vital to the implementation of CSR, but in the current context only forum established by decree of the governor, but need to be strengthened and institutional role in local legislation which have been initiated. Keywords: CSR policies, Local government, Institutionalism theory Biografi Singkat: (hanya di abstrak untuk keperluan buku acara) 1

2 1) Isnaini Muallidin sekarang sedang studi Doktoral di Program Stusi Administrasi Publik di Universitas Brawijaya, Malang. Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadyah Yogyakarta. Fokus kajian pada organisasi pubik, governance dan manajemen publik. 2) Mukti Fajar Dewanto adalah Doktor dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus kajian pada hukum bisnis dan CSR. 3) Leli Joko Suryono adalah Doktor dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus kajian pada hukun ketenagakerjaan dan kontrak. 4) Dyah Mutiarin adalah Doktor dan dosen di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus kajiannya pada Keuangan publik dan kebijakan publik. 1. PENDAHULUAN Pemerintahan saat ini telah menjadi aktor penting dalam mempromosikan agenda Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan pemerintah di seluruh dunia telah menjadi semakin proaktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk mengatur CSR. Sebab pemerintah melihat CSR sebagai subjek dengan sangat relevansi untuk kebijakan publik, karena kemampuannya untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan daya saing nasional dan serta mendorong investasi asing (Peters, 2010;8). Wilson dan Olsen (2003) berpendapat bahwa "pemerintah perlu meletakkan kembali perannya dengan memberlakukan undang-undang untuk membuat kerangka normatif yang akan memastikan perilaku bisnis memberikan hasil yang diinginkan untuk memenuhi tantangan sistemik yang dihadapi masyarakat. Pemerintah juga harus bekerja dengan bisnis untuk menciptakan insentif yang akan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan lebih lanjut pada tingkat berperan untuk saling menguntungkan bisnis dan masyarakat. Pada tahun 2007, Indonesia menjadi negara pertama yang memperkenalkan wajib persyaratan hukum untuk CSR ketika parlemen Indonesia mensahkan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Rosser and Edwin; 2010). Namun demikian, Waagstein (2010) melihat ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanan program CSR di Indonesia, yaitu: Pertama, kurangnya pengetahuan tentang CSR. Pemahaman CSR sebagai konsep di Indonesia masih kurang dan tidak konsisten. CSR sering dianggap sebagai konsep Barat yang terkait dengan tindakan filantropi. Persepsi umum bahwa CSR masih merupakan biaya tinggi dan sebagai lawan investasi, sehingga perusahaan mepunyai keengganan dalam mengadopsi CSR di perusahaan mereka. Kurangnya informasi tentang CSR di Indonesia juga berlaku untuk pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pada level pemerintah konsep ini telah diperkenalkan, tapi masih dalam tahap awal kesadaran saja sedangkan pada tinggakt implementasinya masih lemah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kurangnya pengetahuan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan CSR secara eksplisit di Indonesia. Kedua, Masalah sosial dan hukum di Indonesia. Seperti disebutkan sebelumnya, kurangnya penegakan hukum, korupsi, dan tumpang tindih antara hukum yang berbeda telah menjadi masalah umum untuk semua sektor dalam pemerintahan, terutama yang terkait dengan CSR. Hal ini disebabkan masalah yang berkaitan dengan kurangnya standar operasional bagi perusahaan dalam masyarakat dan pengembangan usaha atau tata kelola perusahaan, yang mendorong adopsi standar internasional perusahaan harus disesuaikan untuk konteks nasional tertentu. Pengaturan CSR tersebut menimbulkan berbagai persoalan praktis dilapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundanagan, serta isi kentuan yang berbeda. Seperti tidak adanya kelembagaan daerah yang jelas yang menjadi pengawas pelaksanan program tersebut, munculnya bermacam tafsir terhadap penggunaan dana CSR, ketidakjelasan hak dan 2

3 kewajiabn perusahan pemerintah maupun masyarakat penerima program, dan sistem evaluasi pelaksanan CSR yang rancu. Bahkan dibeberapa daerah telah muncul kasus hukum dari pelaksanan CSR termasuk pola kelembagaan yang dibentuk. Karena secara yuridis, pemerintah tidak diperkenankan untuk menerima dana dan mengelolah dana dari perusahaan swasta. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan program CSR perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan lebih lanjut sekaligus melihat dari perspektif kelembagaannya. Penelitian ini akan dilakukan studi terhadap kebijakan pengelolan program CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) karena masing masing daaerah tersebut memiliki kebijakan yang berbeda beda. 2. TINJAUAN PUSTAKA CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu pada kewajiban moral untuk mempromosikan nilai-nilai sosial yang layak bagi masyarakat tertentu oleh perusahaan yang melaksanakan operasinya secara sah. Menurut Wilson (2003), pada level normatif, perusahaan bisnis harus tunduk pada aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dari negara dimana ia beroperasi, sehingga peran pemerintah dalam kebijakan CSR saat ini sangat strategis dalam dalam memainkan peran tekait dengan kebijakan publik. Oleh karena itu, CSR merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk memastikan masyarakat yang adil dan menganggap bahwa CSR akan membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, kebijakan diperlukan untuk peduli kepada masyarakat dan lingkungan yang diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Fox, Ward, Howard (dalam Bhave, 2009; 16) bahwa peranan pemerintah dalam kebijakan CSR dapat dilihat dalam empat model, yaitu: mandat, fasilitasi, kemitraan, dan dukungan. Sebagaimana yang dilihat dalam tabel 1 dibawah ini: Mandat Tabel 1. Empat (4) Peran Pemerintah Dalam Kebijakan CSR Komando dan control melalui legislasi Regulator dan inspektorat Legal, penalti dan reward fiskal Fasilitasi Enabling legislasi Menciptakan insentif Membangun kapasitas Dukungan dana Meningkakan Stimulasi pasar kesadaran Kemitraan Melibatkan Melibatkan Dialog sumberdaya stakeholders Dukungan Dukungan politik - Publiksitas dan penghargaan Sumber: Bhave, 2009 Dalam melakukan peran yang strategis tersebut, diharapkan pemerintah mampu membangun kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Menurut Lozano, Albareda dan Ysa (2007) dengan model relasional dalam pelaksanaan CRS yang ideal dengan melibatkan tiga pihak, yaitu: pemerintah, bisnis, dan civil society. Sehingga teori kelembagaan sangat relevan untuk melihat implementasi CRS itu dapat berjalan dengan baik. Dalam perspektif teori kelembangaan, CSR haruslah diatur dengan regulasi yang memungkinkan diaturnya perilaku perusahaan dengan melembagakan nilai dan norma sesuai dengan norma yang ada dengan membentuk lembaga yang independen dalam melaksanakan kebijakan CSR. Campbell (2007) berpendapat bahwa hubungan antara kondisi ekonomi dasar 3

4 dan perilaku perusahaan dalam CSR dimediasi oleh beberapa kondisi kelembagaan: peraturan pemerintah dan swasta, kehadiran organisasi independen non-pemerintah dan lainnya yang memantau perilaku perusahaan, norma dilembagakan mengenai perilaku perusahaan yang sesuai, perilaku asosiatif antara perusahaan sendiri, dan terorganisir dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingan mereka. Teori kelembagaan dapat menarik pelaku usaha untuk berperilaku dengan cara tertentu melalui penggunaan insentif yang lebih positif, penghargaan, dan mekanisme lainnya. Teori kelembagaan ini telah digunakan oleh Fifka dan Pobizhan (2014) dalam penelitiannya tentang pendekatan kelembagaan CSR di Rusia yang menyinpulkan bahwa institusi politik dan sosial-ekonomi nasional menentukan praktik CSR, dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional, seperti standar CSR, kerangka kerja, dan harapan pemangku kepentingan asing. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran untuk CSR telah dikonsepkan dari pola bisnis Barat, tetapi pemahaman dan praktek CSR dominan ditentukan oleh lingkungan kelembagaan negara. CSR sebagian besar merupakan perluasan dari peran sosial tradisional yang bisnis Rusia. Berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Muthuri dan Gilbert (2010) dalam menganalisis kelembagaan CSR di Kenya dengan menyimpulkan bahwa untuk pelembagaan CSR di Kenya, kurangnya didukung peraturan pemerintah, dan kapasitas pemerintah serta komitmen untuk menegakkan peraturan. Sehingga pembentukan lembaga CSR fungsional dan masyarakat sipil yang dinamis yang memajukan peraturan harus didorong. 3. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara maupun pengamatan langsung dengan melakukan wawancara kepada responden, yaitu; (1) Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun yudikatif yang terkait dengan pengelolaan CSR; (2) wakil masyarakat/lsm penerima program CSR, dan;(3) Pengurus Perusahaan atau asosiasi bisnis. Data sekunder menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, data statistik, gambar dan berbagai hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Data yang diperoleh tersebut disusun sistematis dan dianalisis secara deskriptif pendekatan kualititatif (Starus, 2003: 45), yaitu: dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (verstehen) dengan maksud mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kebijakan CRS dan pelaksanaan CSR Provinsi Jawa Tengah dari perspektif kelembagaan baru. 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN CSR sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Organisasi Internasional untuk (International Organization for Standardization in the International Organization for Standardization, 2007) standar berarti "tanggung jawab organisasi untuk dampak keputusan dan kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui transparan dan perilaku etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhitungkan harapan stakeholder, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional perilaku dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungan nya ". Definisi di atas lebih dari sinkretisme dari definisi yang ada dan interpretasi dari istilah "tanggung jawab sosial perusahaanintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan, dilakukan dalam tiga hal yaitu: Kebijakan daerah tentang CSR, Forum CSR daerah. 4

5 A. Kebijakan CSR Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Peran serta pemerintah dalam kebijakan CSR menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Steurer (2010) bahwa ada lima alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan CSR. Pertama, pemerintah tertarik CSR karena dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari perusahaan tersebut. Motivasi ini tidak hanya pada tujuan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Liston-Heyes dan Ceton (2007) menyatakan bahwa CSR berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya perusahaan untuk tujuan umum (non bisnis). Kedua, Dengan adanya kebijakan CSR ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh kelompok kepentingan khusus. Untuk meletakkannya secara positif, penurunan intervensi negara 'mungkin membuka kemungkinan lebih' 'bertanggung jawab' 'bentuk interaksi antara kelompok pemangku kepentingan', termasuk bentuk-bentuk baru dari intervensi pemerintah seperti Kebijakan CSR. Ketiga, pemerintah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan konsep dan mendorong praktik perusahaan dengan inisiatif tidak mengikat. Keempat, pendekatan kebijakan CSR memperkuat pemerintahan untuk melakukan regulasi hirarkis dan co-regulasi. Kelima, CSR berkaitan dengan mengelola hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan, konsep jelas membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen tetapi juga peran, dan hubungan antara, bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, CSR mengarah ke 'pergeseran keterlibatan masyarakat dan swasta sektor. Berdasarkan temuan lapangan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam merespon CSR berbeda-beda. Untuk DIY misalnya, pemerintah memperkuat kebijakan CSR dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang terkait dengan pembentukan forum CSR dengan leading sector nya adalah Dinas Sosial DIY. Pengaturan CSR dalam kebijakan daerah masih bersifat sektoral yang di koordinasikan oleh Dinas Sosial yang terkait dengan masalahmasalah kesejahteraan sosial saja, Misalnya Nikah Masal, Bantuan Ambulan, dll. Kebijakan dalam bentuk Pergub ini masih banyak kekurangannya dikarenakan belum diaturnya masalah CSR secara komprehensif. Karena hanya pada sector kegiatan dari dinas social saja,tidak mencakup kegiatan lainnya. Akibatnya sektor lainya tidak bisa terlibat dalam program CSR. Begitupula dengan perusahan juga hanya diarahkan untuk kegiatan sesuai dengan program dinas social, padahal implementasi CSR bisa sangat luas. Oleh karena itu, pemerintah DIY di bawah Bappeda bidang Perekonomian melakukan kajian terkait CSR yang pada hasil kajian sementara diperlukan CSR perlu di atur dalam bentuk Perda atau Pergub. Tapi berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Biro Hukum Pemprov DIY sebaiknya di Perda-kan. Selain dari Pemda DIY, DPRD DIY juga sudah ada inisiatif untuk membuat Perda CSR ini. Dengan adanya Perda ini nantinya CSR akan disinergikan dengan program-program pemerintah sehingga tidak tumpang tindih dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan di DIY. Selain juga nantinya CSR ini tidak hanya dibidang sosial saja, tapi lebih multi sector terutama terkait masalah pendidikan, pemberdayaan masyakar dan UMKM, lingkungan serta kebencanaan. (Wawancara dengan Istiqomah, Bidang Bina Kapasitas, Bagian Perekonomian Pemda DIY, 03 Juni 2015 Jam ) Sedangkan masalah kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan CSR di DIY memang belum maksimal dikarenakan Peraturan Gubernur ini hanya mengkordinasikan forum CSR yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Dalam Perda tersebut Forum CSR daerah hanya berfungsi sebagai lembaga koodinatif. ehingga tidak ada kekuatan bagi pemerintah daerah untuk mewajibkan bagi perusahaan untuk melakukan dan mengecek perusahaan yang telah melakukan program CSR. Kerjasama pemerintah daerah dengan Forum CSR DIY selama ini bersifat koordinatif dan fasiltasi saja. Dimana, pemerintah daerah memberikan data-data terkait peta daerah atau program sasaran yang akan memudah forum CSR untuk melakukan program CSR. Sebab sesuai ketentuan bahwa pemerintah tidak boleh menerima duit dari perusahaan, sehingga peran pemerintah daerah 5

6 hanya sekedar koordinatif dan fasilitasi saja. Sedangkan untuk fasilitasi pemerintah daerah hanya menyediakan tempat pertemuan saja. Rencana pengaturan dalam Perda tentang CSR DIY ini memang nantinya mencakup multi sektoral yang tidak hanya terkait dengan masalah kesejahteraan social saja, melainkan pada bidang-bidang lain yang terkait dengan Pendidikan, Lingkungan, Kebencanaan, Ekomoni, dll. Nantinya dengan adanya Perda ini nantinya dibentuk Pokja-Pokja per SKPD yang terkait dengan program CSR di DIY. Untuk kedepannya pemerintah DIY akan mendorong pengaturan dalam bentuk Perda CSR yang nantinya bisa lebih memberikan program CSR yang ada di DIY bisa lebih terkoodinasi dan adanya kepastian hukun dari perusahaan untuk melakukan CSR di DIY. Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan CSR hanya menggunakan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 460/110 Th Tentang Forum CSR DinKesos. Dimana, SK Gubernur ini memberikan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan terbentunya Forum Kesos. Forum CSR DinKesos ini dibawah bidang perberdayaan sosial yang sesuai tupoksi membawahi potensi sumber dan CRS ini merupakan potensi sumber Kesos yang nanti dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 5 juta jiwa di Jawa Tengah. Sehingga masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sosialisasi Forum CSR Kesos ke seluruh Jawa Tengah dengan meminta masukan dari Bupati dan Walikota se Jawa Tengah. Dari hasil sosialisasi tersebut mendapat banyak masukan karena dalam melaksanakan mengkoordinasikan TJSP ini pemerintah daerah belum punya pengangan yang kuat yang bisa dijadikan dasar hukum sehingga belum optimal. Sebab dalam realitasnya di Jawa Tengah masih susah untuk mengajak peran serta dunia usaha dalam mensinergikan dengan program pemerintah, sebab CSR perusahaaan masih berorientasi pada lingkungan nya sendiri dan branding saja. Sehingga untuk CSR, masalah-masalah sosial belum banyak perusahaan yang perhatian ke sana dikarenakan tidak adanya aturan dari yang bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah untuk mengarahkan dunia usaha melakukan CSR. (Wawancara dengan Bu Heny, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Jawa Tengah, 11 Juni 2015 Jam 10.00) Kendala dalam kebijakan CSR bidang Kesos ini masih banyak ketidaktahuan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memahami CRS Kesos dan juga perusahaan belum ada kegairahan untuk mengarahkan CRS nya dalam bidang Kesos. Daya dukungnya dari pelaksanaan CSR Kesos ini karena adanya komitmen pemerintah dalam membentuk Forum CSR Kesos yang sangat perhatian terhadap masalah yang terkait bidang Kesos. Terdapat 4 [empat] permasalahan yang terjadi apabila Program CSR dilakukan sendiri- Sendiri oleh masing-masing pihak, yaitu: (1). Kurang tepat sasaran; (2). Terjadi penumpukan sasaran; (3). Pelaksanaan program kurang komprehensif; (4). Tidak menemukan kelompok sasaran ideal. Perusahan hanya mengambil sikap gampang dan praktis saja yauti, melaksanakan CSR di masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Dengan program yang diinginkan masyarakat setempat yang kadang juga tidak berdampak jangka panjang. Lebih pada bantuan bantuan fisik semata dan tidak bersifat pemberdayaan masyarakat (community development.). Berdasarkan permasalahan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jateng mengusulkan untuk memperkuat CSR ini dalam bentuk Perda. Saat ini Raperda CSR sudah dibicarakan di tingkat Pansus. Intinya dengan adanya CSR ini nantinya pemeritah daerah punya acuan dalam memberikan arahan bagi perusahaan dalam melakukan CSR secara koordinatif dan kompresensif. Sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah yang disenergikan dengan program CSR dari perusahaan swasta. Dengan adanya Raperda Provinsi Jateng Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak pihak terkait dengan operasional perusahaan diseluruh wilayah Jawa Tengah. Sehingga terjalin 6

7 hubungan Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kotaserta masyarakat dalam menunjang program pembangunan di Jateng. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat dengan melibatkan Forum CSR yang beranggotakan Perusahaan, Asosiasi Perusahaan, SKPD Provinsi Jateng dan masyarakat. Mekanisme keterlibatan perusahaan dalam Forum CSR dengan jalan menyusun rencana dan menentukan program CSR bersama Forum TJSLP, setelah itu penandatangan naskah kerjasama Program CSR apabila melibatkan Pihak Ketiga. Pelaksanaan Program CSR dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Program CRS bersama Forum CSR, Pelaporan Hasil Pelaksanaan CSR kepada Forum CSR. Sedangkan penghargaan dan sanksi yang akan diatur dalam Raperda CSR adalah dimana akan gubernur memberi penghargaan kepada Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang sekurang-kurangnya memenuhi 1 (satu) dari beberapa kreteria berikut ini : 1. Memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pembangunan Daerah; 2. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 3. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 4. Menjaga dan mempertahankan lingkungan; 5. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 6. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan 7. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi. Sedangkan sanksi bagi Perusahaan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis; dan/atau dan diumumkan di media massa cetak dan elektronik daerah tentang daftar perusahaan yang belum melaksanakan CSR di Provinsi Jateng. B. Kelembagaan Forum CSR di Pemerintah Daerah Forum CSR KESOS adalah suatu lembaga yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dan difasilitasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Latar belakang adanya forum CSR didasarkan pada dua landasan, yaitu: Pertama, memang keberadaaan Forum ini dibentuk untuk membantu pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial dan Disnsos dalam hal ini untuk mengatasi masalah 7 masalah PKMS di Jawa Tengah dan DIY (Kemiskinan, Ketelantaran, Kecacatan, Keterpencilan, keterpencilan, ketunaan social dan penyipangan perilaku perilaku, korban bencana, dan diskrimisasi), ini permasalahan awal terbentukknya forum ini. Kedua, adanya landasan hukum dari SK Gubernur Jateng dan Peraturan Gubernur DIY. Prinsip dasar dalam CSR Kesos adalah: 1. Mutualitas, pelaksanaan CSR - Kesos didasarkan pada saling menguntungkan antar tiga pihak, yaitu dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. 2. Sensitivitas, yakni kepekaan dunia usaha terhadap permasalahan yang dialami oleh para PMKS, sehingga bersikap responsif dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. 3. Keberpihakan, yaitu bahwa CSR Kesos dilaksanakan secara pro aktif untuk mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dibantu (individu, kelompok, keluarga dan masyarakat) atau para PMKS agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 4. Inisiatif, yakni bahwa CSR Kesos dilaksanakan atas dasar prakarsa dunia usaha sendiri, bukan atas dasar pemaksaan oleh pihak tertentu. 5. Kemitraan, yaitu bahwa CSR Kesos dilaksanakan atas dasar kerja sama yang baik (kolaborasi) antar dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Dengan sasaran program pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan PMKS lainnya. Tujuan dari Forum CSR di Jateng sebagaimana yang termaktub dalam SK gubernur ada 4, yaitu: 1). Membantu Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social. 2). Menghimbau kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk 7

8 disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan social. 3). Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4). Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam Forum CSR di Jateng ini terdapat 23 perusahaan yang tergabung baik yang terdiri dari BUMN, BUMD dan Swasta. Namun, dalam forum yang terlibat banyak dan mudah ajak bekerjasama adalah dari swasta. Namun bila dilihat dari pemahaman terhadap isu Kesos, hampir semua perusahaan yang ada tidak atau belum banyak yang tertarik dengan CSR di bidang kesos ini. Mereka tahu ada kemiskinan dan keterlantaran tapi mereka lebih tertarik dengan isu branding. Seharusnya berimbang antara branding dengan tanggungjawab sosial. Namun sekarang ini lebih dominannya brading. Kita juga lihat bahwa perusahaan dalam CRS selalu prioritas pada lingkungan dimana perusahaan ini berada sehingga terkesan politis hanya untuk kepentingan keaamanan sendiri disekitar lingkungan perusahaan. Pengelolaan kelembagaan CSR ini, Dinas Sosial Jateng hanya sebagai fasilitasi dan koordinatif saja. Untuk fasilitasi, Forum CSR diberi ruang kantor untuk koordinasi program dan staf. Selain itu juga Dinsos juga menyediakan anggaran bagi forum CSR. Keberatan perusahaan dalam CSR ini sering kali pemerintah dearah salah kaprah dalam melihat forum ini dengan harapan yang berlebih, Padahala forum ini khan terkait dengan CSR bidang kesos, Namun pemerintah daerah selalu menyodorkan untuk hal2 fisik sehingga beberapa perusahaan mengalami keberatan kerana besarnya budget yang dibebankan ke perusahaan untuk proyek fisik. Forum ini tidak boleh menerima uang dan lebih bersifat makelar, namun masih didanai oleh APBD tahun pertama 2 juta perbulan, tahun kedua 12 juta setahun dan tahun ketiga 10 pertahun. Dalam forum ini saya bisa rasakan mana yang setia kawan dan konsens terhadap CSR ini. Perusahaan tidak ada yang membiayai sehingga kita sukarela dan menyatu aja visinya bagaimana fokus pada PMKS (Wawancara dengan Andaru, Pengurus Forum CSR Jateng, Tanggal 11 Juni 2015, Jam 11). Memang seharunya Forum ini harus dikuatkan kewenangan dan sekarang sudah akan di kuatkan dengan perda lebih bagus lagi. Dan beberapa daerah kabupaten/kota sudah membentuk forum CSR dan CFCD. Forum ini belum terbentuk disemua dearah kabupaten/kota. Kerana sesuaia dengan aturan permensos bahwa forum CRS itu hanya ada di pusat dan provinsi. Namun, di jateng berusaha untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk membentuk forum, yaitu: 1. Forum CSR Kesos Kabupaten Banyumas 2. Forum CSR Kesos Kabupaten Rembang 3. Forum CSR Kabupaten Wonogiri 4. Forum CSR Kabupaten Klaten 5. CFCD (Community Forum for Community Development) Kabupaten Semarang. 6. CFCD Kabupaten Sragen 7. CFCD Kota Pekalongan. Bila dilihat dari antusias daerah kabupaten kota untuk membentuk forum yang berbeda nama, namun pada intinya adalah sama lebih pada komitmen pada CRS bidang Kesos. Keterbatasan Forum CSR ini masih banyak kendala terkait dana operasional karena selama ini lebih banyak menggunakan tenaga sukarela dan kadang menggunakan uang pribadi dalam operasionalnya dan kewenangan yang dilmiliki sangat terbatas. Cara mereka untuk mensiasati biaya operasional ini, masing- masing pengurus forum disesuaikan dengan agenda kegiatan perusahaan yang melakukan perjalanan ke daerah. Dan Forum CSR ini lebih menggunakan dana pribadi dan saweran untuk mencukupi kegiatan operasional. Mekanisme kerja forum CSR adalah bekerjasama dengan Dinsos untuk melakukan mapping dulu, buat program kemudian membuat proposal dan setelah itu baru ditawarkan ke anggota forum untuk diakeskusi oleh forum. Selain itu forum juga punya program kegiatan tahunan ada yang biasa dalam bentuk penguatan UMKM, Expo dan bedah rumah. Laporan pertanggungjawabannya CRS kepada dinsos setiap tahun dan di share ke perusahaan sedangkan 8

9 ke masyarakat belum. Mungkin lewat koran sudah tapi belum dalam bentuk report dan kami ada ide untuk mengaktifkan website kita nanti. Kita juga sudah kerjasama dengan Koran Tribun dalam setiap kegiatannya. Sama halnya dengan DIY, keberadaan Forum CSR adalah disebabkan adanya angka kemiskinan di Yogyakarta masih cukup tinggi banyak memunculkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sehingga dibentuklah Forum Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial (Forum CSR Kesos) DIY, untuk mengentaskan permasalahan sosial di masyarakat. Ketua Forum CSR Kesos DIY, GKR Pembayun mengatakan, selama ini program CSR yang dilakukan oleh dunia usaha, BUMN lebih banyak pada sektor kesehatan ataupun pendidikan. Sedangkan yang fokus untuk menangani masalah sosial masih sangat minim. Hal inilah yang mendasari dibentuknya forums CSR Kesos. Forum ini nantinya hanya akan mengadvokasi dan memfasilitasi kepada perusahaan untuk menyalurkan program CSR pada masalah sosial. Saat ini Forum telah memiliki data warga yang mengalami masalah sosial. Dari data ini akan diberikan kepada dunia usaha, pemerintah, BUMN maupun swasta untuk ikut terlibat dalam pengentasan masalah sosial. Mereka bisa melakukan pendampingan sendiri, atau melibatkan forum yang ada. Masalah sosial, tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Namun perlu dukungan dari semua pihak termasuk swasta BUMN, maupun masyarakat. Mereka yang ada di dalam forum, terdiri dari kalangan pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga akademisi dan pakar. (Sindonews.com, 18 Juni 2013). 5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: a. Kebijakan CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Menyadari adanya kelemahan dalam kebijakan CSR, maka kedua daerah tersebut mengusulkan untuk membuat aturan hukum yang lebih kuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Untuk Jawa Tengah, usulan draft Perda sudah sampai di Pansus DPRD. Sedangkan untuk DIY masih dalam kajian di instansi terkait. b. Untuk kelembagaan sangat penting dalam implementasi CSR, namun dalam konteks saat ini forum hanya ditetapkan melalui surat keputusan gubernur, namun perlu dan akan diperkuat peran kelembagaan dalam peraturan daerah yang telah diinsisi. 6. DAFTAR PUSTAKA Bhave, Ajay Gajanan Experiences of the Role of Government in promoting Corporate Social Responsibility initiatives in the private sector Recommendations to the Indian state of Gujarat. Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Sciences, Policy & Management Lund, Sweden. Campbell, John L Why Would Corporations Behave In Socially Responsible Ways? An Institutional Theory Of Corporate Social Responsibility. Academy of Management Review 2007, Vol. 32, No. 3, Campbell, John L Institutional Analysis and the Paradox of Corporate Social Responsibility. American Behavioral Scientist Volume 49 Number 7 Fika, Matthias S., Pobizhan, Maryna An Institutional Approach to Corporate Social Responsibility in Russia. Journal of Cleaner Production 82 Fox.T. Ward.H. Howard.B Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study. The World Bank, October. Harkristuti Harkrisnowo Handout Kuliah Metode Penelitian Hukum, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 9

10 Kusumaatmadja, Muhtar Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya tulis, Bandung, Penerbit Alumni. Albareda, Laura., Lozano, Josep M., Ysa, Tamyko Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe. Journal of Business Ethics 74. Liston-Heyes, C., & Ceton, G. C, Corporate Social Performance and Politics. Journal of Corporate Citizenship. Spring, Marzuki, Mahmud Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Muthuri, Judy N., Gilbert, Victoria An Institutional Analysis of Corporate Social Responsibility in Kenya Peters, Anna The Role of Governments in Promoting Corporate Responsibility and Private Sector Engagement in Development. New York; UN Global Compact and Bertelsmann Stiftung Rosser, Andrew., Edwin, Donni The Politics of Corporate Social Responsibility in Indonesia. The Pacific Review, Vol. 23 No. 1 March: 1 22 Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta, Raja Grafindo. Steurer, Reinhard The Role of Governments in Ccorporate Social Responsibility Characterising Public Policies on CSR in Europe. Policy Science 43: Waagstein, Patricia Rinwigati The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications. Journal of Business Ethics 98:455 4 Wilson, Andrew., Olsen, Leon Corporate Responsibility-who is responsible. The Ashridge Journal (Spring). 10