Browsing by Title
Now showing items 16156-16175 of 31253
-
PELAKSANAAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2014-04-24)Pelaksanaan IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggara yang sifatnya administrai ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh ... -
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT. GAPURA ANGKASA CABANG YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-08-16)Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja yang relatif mempunyai risiko dalam melaksanakan pekerjaannya. Peraturan yang mendasari jaminan sosial kepada pekerja terdapat dalam ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-04-02)Masyarakat di Kecamatan Depok dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak menerapkan hukum adat yaitu melakukan perbuatan pemindahan hak antara penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat yang ... -
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2018-03-28)Research on implementation of disaster risk reduction policy through land use planning in Cangringan, sleman district plays an important role for human survival and nature conservation. This research aims to answer the ... -
PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKILIMA (PKL) KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2010-04-20)Dari hasil akhir yang didapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Klithikan Pakuncen merupakan kebijakan yang bisa dikategorikan ideal, karena kebijakan yang dilaksanakan ... -
PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER CALON MUBALIGH DALAM PENDALAMAN MATERI PAI DI MAN 2 YOGYAKARTA
(FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)Karya tulis yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler CM (Clon Mubalig) dalam pendalaman Materi PAI di MAN 2 Yogyakarta, untuk mengetahui keaktifan siswa dalam keorganisasian di ... -
PELAKSANAAN KEGIATAN HUMAS DALAM PELAYANAN ADUAN MASYARAKAT KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS LAYANAN ADUAN PADA PPID DI BAGIAN HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERIODE JANUARI 2015-AGUSTUS 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-04-29)Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ... -
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2017-09-07)Perkembangan ekonomi di Indonesia terutama di kota besar terjadi sangat cepat dan sangat pesat. Data pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia juga berbanding lurus dengan kebutuhan pimer manusia khususnya tempat tinggal. ... -
PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PT. TIMAH (PERSERO) TBK DI KABUPATEN BANGKA BARAT
(FH UMY, 2017-05-13)Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam di Indonesia dapat dilihat dari sumber daya mineralnya yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kepulauan Bangka ... -
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CIREBON
(FH UMY, 2019)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri merupakan warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu. Dapat diketahui bahwa pegawai negeri merupakan ... -
PELAKSANAAN KEWENGAN ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN BERDASARKAN PERDA ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017
(FH UMY, 2019)Fokus penelitian ini membahas permasalahan mengenai kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa tersebut diantaranya adalah terkait Pemanfaatan tanah dimana dalam pemanfaatan tanah kasultanan dianggap ... -
PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD) (STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)
(FISIPOL UMY, 2016)Skripsi ini mengambil judul “PELAKSANAAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)( STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)”. Seiring banyaknya prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti Wajar ... -
PELAKSANAAN KOMUNIKASI S-BAR DI RUANG ICU RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
(MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT, 2018)Latar Belakang : Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman pelaporan kondisi pasien yang berdampak pada keselamatan pasien saat diberikan tindakan. Perawat sebagai salah satu dari ujung tombak rumah ... -
PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(2016-12-01)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait hak-hak dan kewajiban anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas. Berkembangnya kejahatan saat ini memungkinkan anak sebagai sosok yang masih rentan ... -
PELAKSANAAN KONSINYASI DALAM PEMBEBASAN TANAH (Studi Kasus Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di PLTU Batang)
(FH UMY, 2019)Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pelaksanaan konsinyasi untuk mengakhiri perikatan dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ...