Browsing by Title
Now showing items 16244-16263 of 31253
-
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS NGREMANG-GARONGAN KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-04-15)Tanah memiliki peran yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat diantaranya untuk prasarana dalam bidang Perindustrian, Perumahan , maupun Jalan. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Ruas Nremang-Garongan menjadi ... -
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR TRADISIONAL GAMPING AMBARKETAWANG KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2012-08-13)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PASAR TRADISIONAL GAMPING AMBARKETAWANG KABUPATEN SLEMAN -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FH UMY, 2017-05-12)Pengangkatan anak merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan anak, bagi yang belum memiliki keturunan upaya yang dilakukan untuk mengangkat anak harus melalui lembaga pengadilan. Hal ini ditegaskan oleh ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SESUAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)
(FH UMY, 2019)Sepasang suami istri yang telah sah meniah, pastilah ingin segera memliki momongan yang akan dapat menambah keharmonisan keluarga dan meneruskan keturunan. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat diberikan amanah oleh ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ( STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 0013/PDT.P/2015/PA.BTL )
(FH UMY, 2017)Anak secara umum tidak terkecuali anak luar kawin sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan telah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta berhak mendapatkan perlindungan baik dari ... -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK YANG DI TEMUKAN TANPA IDENTITAS
(FH UMY, 2018-03-16) -
PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SLEMAN
(FH UMY, 2017-03-11)Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan Struktural merupakan kedudukan, wewenang, tanggung ... -
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG DIPENGARUHI OLEH GENDER INTERNASIONAL
(MHI UMY, 2016-12-26)Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN ADMINISTRASI TERHADAP PEGAWAI NEGRI SIPIL DI KEJAKSAAN NEGRI AMBON
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-29)Pelaksanaan pengawasan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK ASING OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
(FH UMY, 2017) -
PELAKSANAAN PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DIY
(FH UMY, 2012-10-05)Pelaksanaan pengawasan terhadpa produk hukum daerah (PERDA) Kab. Sleman yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY memiliki koordinasi secara langsung dengan menteri dalam negeri dan sekaligus melibatkan instansi daerah ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KEDISIPLINAN PNS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
(FH UMY, 2017-03-11)Negara dalam menjalankan kekuasaannya mempunyai alat untuk mengatur yang disebut pemerintah (government). Konsep, ajaran, dan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empirsi dengan ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN
(FH UMY, 2011-12-30)Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone telah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana ditentukan dalam PAsal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2010-08-28)Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Bantul sudah memadai, karena Pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan pelaksanaannya menggunakan sistem ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TANAH ABSENTEE DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DI KABUPATEN PONOROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-05)Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris). Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pemilik tanah pertanian ... -
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA (ASSET RECOVERY) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-02)Di Indonesia saat ini kasus tindak pidana korupsi sudah sangat marak, dari kasus korupsi tersebut banyak sekali koruptor yang lebih memilih pidana tambahan (subsaider) daripada mereka harus mengembalikan kerugian keuangan ... -
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Pengembangan karier yang baik akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai program dan tujuan dari pemerntahan yang baik. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana ... -
PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA DI KECAMATAN PENGASIH KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01)Pasca reformasi, desa mengalami beberapa perubahan akibat aturan perundangan yangbaru. Baik itu berupa perubahan tata pemerintahan desa maupun tugas dan kewenangan kepala desa. Hal ini turut memperngaruhi kondisi desa. ... -
PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ( STUDI KASUS : DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015)
(FISIPOL UMY, 2016)Pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Kabupaten Bantul tahun 2015 dilakukan melalui sistem aplikasi penilaian prestasi kerja PNS secara online. Penilaian prestasi kerja tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ...