Department of Lawhttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2142024-03-28T17:43:07Z2024-03-28T17:43:07ZIMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/174272018-02-21T03:25:53Z2018-02-05T06:53:35ZPenelitian skripsi ini membahas tentang aturan Presidential Threshold dalam Pemilu tahun 2019, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji implikasi dari penerapan konsep Presidential Threshold terhadap Pemilihan Umum Serentak di Indonesia tahun 2019 mendatang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis, penyusun melakukan telaah atas bahan penelitian secara kualitatif, kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan Pemilu Serentak tahun 2019 tidak bisa menggunakan ketentuan Presidential Threshold untuk pemilihan Presiden karena pelaksanaan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Presiden. Penelitian ini memberikan saran bahwa sebaiknya jika tetap menggunakan aturan Presidential Threshold, Pemilihan Umum dilaksanakan terpisah antara legislatif dan eksekutif. Namun jika harus menggunakan sistem Pemilu yang serentak antara legislatif dan eksekutif, maka aturan Presidential Threshold harus ditinjau ulang relevansinya
(STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019
2018-02-05T06:53:35ZPENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA SYARIAH CABANG YOGYAKARTAHN, FRENGKIhttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/120482017-12-02T05:48:05Z2017-01-01T00:00:00ZAsuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan syariah.
Di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber data terdiri dari data sekunder dengan menghimpun dan mengkaji berbagai kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad mudharabah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis) dan dalam akad tabarru‟ peserta memberikan hibah yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan.
Asuransi syariah merupakan prinsip perjanjian berdasarkan hukum islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dalam mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang di selenggarakan sesuai dengan syariah.
Di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan undang-undang. Sumber data terdiri dari data sekunder dengan menghimpun dan mengkaji berbagai kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad mudharabah perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis) dan dalam akad tabarru‟ peserta memberikan hibah yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan.
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
2017-01-01T00:00:00ZPENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEAMANAN PBB MENGHADAPI KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN KELOMPOK ISIS ( Studi Tentang Kebijakan Dewan Keamanan PBB dan Penerapan Aturan Hukum Internasional Dalam Kasus ISIS )Gaib, Rihdo Fahri Dirgantarahttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/363812021-05-25T07:19:20Z2018-01-01T00:00:00ZISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dideklarasikan oleh sekelompok orang
yang mengklaim secara sepihak sebagai kekhalifahan Islam secara global dengan
cara yang jauh sekali dari ajaran Islam. Kelompok ISIS memakai cara yang
mengedepankan kekerasan, ketidaktoleranan, dan sikap yang tidak beradab,
melanggar hukum internasional dan konvensi internasional tentang hak asasi
manusia dan perdamaian dunia. Bagaimana peran Perserikatan Bangsa Bangsa
khususnya Dewan Keamanan PBB sebagai Peacekeeper menangani kelompok
ekstrimis yang dinilai membawa dampak buruk bagi perdamaian dunia. Piagam
PBB adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan obligasi negara
anggota dan menetapkan organ dan prosedur PBB. Sebagai perjanjian
internasional, Piagam PBB menetapkan prinsip utama hubungan internasional
yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasaan di
hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama PBB.
Tujuan PBB sesuai dengan piagam PBB menjaga perdamaian dan keamanan
internasional. Penelitian Normatif ini melibatkan studi pustaka tentang kelompok
ISIS dan peranan Dewan keamanan PBB serta sanksi apa saja yang dapat
dijatuhkan pada kelompok ISIS dengan menggunakan metode
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas ini dewan keamanan PBB harus bertindak sesuai
dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa, sesuai dengan Piagam
PBB. Dewan keamanan PBB telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian
dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di irak dan suriah resolusi
dewan keamanan PBB pelaku kejahatan akan diajukan ke pengadilan, namun
awal dari proses agar para pelaku kejahatan secara individu dapat
mempertanggung jawabkan secara pidana perbuatannya. Terlepas dari upaya
positif dewan keamanan PBB menyelidiki kekejaman yang dilakukan kelompok
ISIS di irak dan suriah dan membawa ISIS ke muka pengadilan akan sulit
diwujudkan karena faktor dugaan keterlibatan Amerika dalam pembentukan ISIS
maka dari itu membuat ISIS tidak terjamah oleh PBB. Hasil penelitian ini
menunjukkan terpenuhinya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan
kelompok ISIS yang seharusnya sudah dapat dilakukan penanganan oleh Dewan
Keamanan PBB namun hingga sekarang belum ada satu penanganan yang nyata
yang dilakukan oleh PBB.
PENEGAKAN HUKUM OLEH DEWAN KEAMANAN PBB MENGHADAPI KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN KELOMPOK ISIS ( Studi Tentang Kebijakan Dewan Keamanan PBB dan Penerapan Aturan Hukum Internasional Dalam Kasus ISIS )
2018-01-01T00:00:00ZPARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIKCahyo, Sigit Nurhttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/363802021-05-25T07:05:19Z2018-01-01T00:00:00ZTujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi penyandang disabilitas serta faktor yang menghambat dan mendorong terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisa tentang partisipasi penyandang disabilitas meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasaan dan pengesahan berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris. Selain mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang terkait dan menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah,jurnal dan dokumen terkait yang dapat membantu proses analisis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 orang meliputi Ketua Pansus Raperda Pelayanan Publik, Direktur CIQAL dan Direktur SIGAB yang selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyandang disabilitas belum dilibatkan secara maksimal terhadap keselurahan tahapan pembentukan peraturan daerah sehingga belum sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada tahapan perencanaan dan penyusunan penyandang disabilitas tidak dilibatkan oleh Komisi A DPRD DIY sebagai pengusul raperda pelayanan publik sehingga dalam tahapan pembahasaan penyandang disabilitas melalui koalisi masyarakat sipil yogyakarta melakukan audiensi untuk mendesak pansus melibatkan penyandang disabilitas dalam tahapan pembentukan peraturan daerah. Secara umum tahapan pembentukan raperda pelayanan publik telah berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang kurang efektif antara komisi A DPRD DIY sebagai pengusul dan pansus raperda pelayanan publik dengan penyandang disabilitas menyebabkan partisipasi yang dilakukan penyandang disabilitas tidak di mulai dari awal tahapan yaitu tahapan perencanaan.
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
2018-01-01T00:00:00Z