| dc.contributor.advisor | WINARSIH, ATIK SEPTI | |
| dc.contributor.author | KURNIAWAN, IKBAL | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T03:56:51Z | |
| dc.date.available | 2017-07-26T03:56:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11912 | |
| dc.description | Sejak mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang perbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah melakukan inovasi sejak mulai diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem meritokrasi. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menghasilkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta pemerintahan terbuka berbasis teknologi informasi. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada salah satu persoalan aplikasi IT dalam manajemen SDM aparatur di Kabupaten Bantul yaitu persoalan penilaian kinerja SDM aparatur tepatnya pada Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk guru.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai Inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem meritokrasi yang dilakukan di Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sudah melakukan Inovasi dalam mewujudkan sistem meritokrasi dalam pengelolaan SDM aparatur berbasis Teknologi Informasi dengan menciptkan sebuah aplikasi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk guru. Itu dikarenakan SDM di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sudah cukup untuk menjadi pondasi terciptanya sebuah inovasi. Untuk pengelolaan SDM aparatur di BKD Bantul sudah mewujudkan sistem meritokrasi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014. Untuk teknologi informasi peralatan seperti perangkat keras, perangkat lunak dan manusia pengguna komputer itu sudah cukup baik di BKD Bantul.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan lebih bisa memberikan dukungan yang lebih agar Aparatur Sipil Negara bisa semangat dalam berkreasi untuk memberikan pelayanan yang teerbaik untuk masyarakat. untuk menunjang kompetensi ASN di BKD Bantul, harus menerapkan sistem meritokrasi ini agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. untuk penambahan alat perangkat keras di BKD sebagai penunjang ASN di BKD Bantul dan saran yang lainnya ialah diadakannya Diklat untuk Teknologi Informasi sebagai penunjang kompetensi ASN di BKD Bantul. | en_US |
| dc.description.abstract | Sejak mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang perbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah melakukan inovasi sejak mulai diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem meritokrasi. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk menghasilkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, serta pemerintahan terbuka berbasis teknologi informasi. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada salah satu persoalan aplikasi IT dalam manajemen SDM aparatur di Kabupaten Bantul yaitu persoalan penilaian kinerja SDM aparatur tepatnya pada Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk guru.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai Inovasi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem meritokrasi yang dilakukan di Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sudah melakukan Inovasi dalam mewujudkan sistem meritokrasi dalam pengelolaan SDM aparatur berbasis Teknologi Informasi dengan menciptkan sebuah aplikasi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk guru. Itu dikarenakan SDM di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sudah cukup untuk menjadi pondasi terciptanya sebuah inovasi. Untuk pengelolaan SDM aparatur di BKD Bantul sudah mewujudkan sistem meritokrasi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014. Untuk teknologi informasi peralatan seperti perangkat keras, perangkat lunak dan manusia pengguna komputer itu sudah cukup baik di BKD Bantul.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diharapkan lebih bisa memberikan dukungan yang lebih agar Aparatur Sipil Negara bisa semangat dalam berkreasi untuk memberikan pelayanan yang teerbaik untuk masyarakat. untuk menunjang kompetensi ASN di BKD Bantul, harus menerapkan sistem meritokrasi ini agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. untuk penambahan alat perangkat keras di BKD sebagai penunjang ASN di BKD Bantul dan saran yang lainnya ialah diadakannya Diklat untuk Teknologi Informasi sebagai penunjang kompetensi ASN di BKD Bantul. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
| dc.subject | Inovasi, Sistem Meritokrasi, Teknologi Informasi. | en_US |
| dc.title | INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM MERITOKRASI SDM APARATUR (STUDI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN SDM PAK GURU DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014-2017) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
254 | en_US |
