Show simple item record

dc.contributor.advisorSULAKSONO, TUNJUNG
dc.contributor.authorMULYANUS, MUHAMMAD RACHMAT
dc.date.accessioned2017-09-20T08:32:36Z
dc.date.available2017-09-20T08:32:36Z
dc.date.issued2017-08-11
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/14852
dc.description.abstractAdanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, banyak dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk menjadi dasar hukum dan landasan otonomi daerah dengan tujuan mewujudkan demokratisasi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah agar mempunyai kekuasaan dan kewenangan politik yang begitu besar dalam realitasnya juga memunculkan sebuah fenomena politik identitas yang berasaskan etnis dan agama. Secara umum salah satu prinsip demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang bebas, terutama pada pemilihan kepala daerah secara langsung telah menunjukkan adanya peran etnisitas yang sangat mempengaruhi oleh bagian dari politik identitas. Mobilisasi jaringan kekerabatan, etnis dan keagamaan kemudian diciptakan untuk memenangkan persaingan politik tersebut. Seperti yang terjadi terjadi pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan tahun 2015 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan unit analisa dilakukan dengan melihat kondisi yang nyata dan sebenarnya terhadap fenomena pergulatan politik terjadi di Kabupaten Bulungan dengan studi kasus keterlibatan etnis Jawa dan etnis Dayak dalam mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data pada penelitian ini. Politik Etnis dalam Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015 yang melibatkan peran kelompok etnis Jawa dan kelompok etnis Dayak yang dibantu oleh partai politik dalam memberikan dukungannya untuk memenangkan pasangan calon Kepala Daerah yang pada saat itu dimenangkan oleh pasangan Sudjati dan Ingkong Ala. Seperti pembuatan Tim Relawan untuk mempermudah proses memobilisasi massa berdasarkan etnis. Kemudia adanya beberapa isu-isu politik etnisitas dalam kampanye menjadi strategi sendiri untuk menarik massa yang tergolong bukan berasal dari etnis Jawa dan Dayak. Isu-isu tersebut adalah Pemindahan Birau ke Tanjung Palas Meresmikan Keberadaan Lembaga Adat Dayak (LAD) Pembuatan dermaga penyebrangan di desa Salimbatu, Kec Tg. Palas Mendirikan los agro untuk berjualan di Pasar Induk Sengkawit. Sehingga peran peran kelompok etnis Jawa dan kelompok etnis Dayak dalam kemenanga pasangan Sudjati-Ingkong Ala sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Bulungan agar dapat melakukan kajian-kajian mengenai etnisistas sehingga kemajuan politik identitas yang sudah terjadi tidak hanya menjadi instrumen oleh kelompok elit seperti untuk memobilisasi kekuatan politik pada saat pemilihan kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan terus lebih mewaspadai adanya kebangkitan politik etnisitas agar tidak mengarah pada primordialisme dan lebih memperhatikan pluralisme pada masyarakat etnis sebagai wujud dari keberadaan mereka.en_US
dc.publisherFISIP UMYen_US
dc.subjectPeran, Etnis Jawa, Etnis Dayak, Pemilukadaen_US
dc.titlePOLITIK ETNIS DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BULUNGAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015en_US
dc.title.alternative(STUDI KASUS : PERAN KELOMPOK ETNIS JAWA DAN ETNIS DAYAK DALAM KEMENANGAN PASANGAN SUDJATI DAN INGKONG ALA)en_US
dc.typeThesis SKR FISIP 566en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record