Search
Now showing items 1-10 of 12
MODEL AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA
(2016-09-08)
PEMETAAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN BANTUL
(KPU Bantul, 2015-08-01)
Election is an important element of democracy. As a consequence of a democracy, post-New Order Indonesia held four legislative elections regularly that were held in 1999, 2004, 2009, and 2014 and presidential elections in ...
DIKTAT ANALISIS KUANTITATIF
(IP UMY, 2015-12)
The book discuss about inference statistics which is used to analyse social phenomena.
PEMETAAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN BANTUL
(UMY, 2015-08-01)
Election is an important element of democracy. As a consequence of a democracy, post-New Order Indonesia held four legislative elections regularly that were held in 1999, 2004, 2009, and 2014 and presidential elections in ...
PROGRAM EFFECTIVENNESS ANALISYS OF TOURISM AREA REHABILLITATION PARANGTRITIS BEACH IN BANTUL REGENCY
(2015)
Pe nurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtitis sejak tahun 2004 membuat pemerintah daerah Kabupaten Bantul mencoba membuat program untuk mengatasi persoalan tersebut- Tujuan dariprogram tersebut adalah ...
KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)
(FISIPOL UMY, 2016-12)
Tujuan jangka panjang penelitian terapan/operasional ini adalah tercapainya penjelasan (eksplanasi) dan rekomendasi kebijakan terhadap fenomena empiris penataan struktur organisasi Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta, ...
KINSHIP POLITICS AND UNGOVERNABILITY PRATICE IN BANTEN
(IPDN, 2017-08-22)
FINAL REPORT OF INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AND SCIENTIFIC PUBLICATION (2nd Year) EVALUATION OF UNIVERSAL HEALTH COVERAGE POLICY : A COMPARISON STUDY BETWEEN INDONESIA AND THAILAND
(UMY, 2016-11-02)
This research basically is the second year stage of evaluation study on UHC both Indonesia and Thailand. The results for the first year shows that there is tendency of overburden of public finance for both Indonesia and ...
IMPLEMENTASI KEWENANGAN KELEMBAGAAN DALAM KERANGKA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(2016-10-01)
Kebijakan otonomi daerah dalam model desentralisasi asimetris terus berkembang di Indonesia sejak tahun 2001 yang lalu. Kebutuhan akan desentralisasi asimetris menjadi keputusan politik Pemerintah Republik Indonesia. Saat ...
KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI BERBASIS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA, DINAS PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)
(DIKTI, KEMENDIKNAS RI, 2015-11)
Kebijakan restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, khususnya organisasi pelayanan perizinan,
didasarkan pada aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, yakni Peraturan ...