Show simple item record

dc.contributor.advisorSYAFIIE, INU KENCANA
dc.contributor.authorPRATAMA, AR RAFI ADE
dc.date.accessioned2018-01-04T03:28:22Z
dc.date.available2018-01-04T03:28:22Z
dc.date.issued2017-12-15
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16569
dc.description.abstractSetiap provinsi, kota, maupun kabupaten yang ada di Indonesia ini sejatinya telah memiliki otonomi daerah yang mana masing-masing wilayah telah diberikan kewenangan tersendiri untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya sehingga hal tersebut menjadi urusan dari pemerintahan daerah masing-masing yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Adanya otonomi daerah membawa perubahan besar yang mana perubahan tersebut adalah mengenai perluasan maupun pemekaran wilayah yang diinginkan oleh setiap daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan mengenai perluasan maupun pemekaran wilayah tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan muncul suatu konflik antara wilayah. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali adanya penetapan batas wilayah antara daerah yang berkonflik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada bab pertama akan disampaikan mengenai latar belakang masalah, kajian teori, metodologi penelitian, dan teknik analisis data. Latar belakang masalah akan membahas tentang ruang lingkup mengenai batas wilayah yang menjadi konflik. Kajian teori yang akan disampaikan berkaitan dengan konflik, otonomi daerah, dan batas wilayah. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi menggunakan metodologi kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Pada bab kedua akan disampaikan mengenai objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Objek penelitian terkait penulisan skripsi membahas tentang kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, pemerintahan yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Magelang. Pada bab ketiga akan disampaikan mengenai pembahasan dan anailisis terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai konflik otonomi daerah yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang. Pembahasan disini akan disampaikan oleh penulis berdasarkan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ditemui langsung dilapangan. Sedangkan analisis yang disampaikan oleh penulis merupakan hasil keseluruhan dari uraian yang telah disampaikan berdasarkan pembahasan dari seluruh narasumber yang ditemui di lapangan. Terakhir pada bab keempat akan disampaikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan faktor, dampak dan penyelesaian akhir dari konflik otonomi daerah.en_US
dc.publisherFISIPOL UMYen_US
dc.subjectKATA KUNCI: KONFLIK, OTONOMI DAERAH, BATAS WILAYAH.en_US
dc.titleKONFLIK OTONOMI DAERAH Studi Kasus: Penetapan Perbatasan Wilayah Antara Kota dan Kabupaten Magelang Tahun 2016en_US
dc.title.alternativeSTUDI KASUS: PENETAPAN PERBATASAN WILAYAH ANTARA KOTA DAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016en_US
dc.typeThesis SKR 783en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record