| dc.contributor.advisor | SURANTO, SURANTO | |
| dc.contributor.author | KHAERUNNISA, RIZQI | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-13T02:02:32Z | |
| dc.date.available | 2018-01-13T02:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16733 | |
| dc.description | PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY diberlakukan dengan sistem baru seperti sistem zonasi dan sistem kuota 20% bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Peraturan Kepala Disdikpora DIY Nomor 871 dan Nomor 872 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang merasa bingung karena kurangnya sosialisasi dan ditemukannya berbagai permasalahan sehingga masyarakat melakukan laporan pengaduan kepada Lembaga Ombudsman DIY sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan etika usaha swasta, termasuk PPDB SMA di DIY. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY dalam pengawasan PPDB SMA tahun 2017/2018 di DIY.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah LO DIY dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY melakukan peran seperti menerima pengaduan dari masyarakat, menyelidiki pengaduan, memberikan rekomendasi, dan menerbitkan laporan. LO DIY pada 6 Juli 2017 menerima pengaduan dari 50-an orang tua peserta didik yang mengadukan terkait permasalahan penyelenggaraan PPDB. Kemudian LO DIY melakukan tindak lanjut dengan klarifikasi kepada Kepala Disdikpora DIY dilanjutkan dengan koordinasi dan investigasi untuk memperoleh informasi yang akurat untuk perumusan produk akhir. Selanjutnya, rekomendasi jangka pendek diberikan oleh LO DIY pada saat dilakukan pertemuan dengan orang tua dan Disdikpora DIY, namun untuk produk akhir resmi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi masih dalam tahap penyusunan. Selanjutnya LO DIY menerbitkan laporan triwulan dan laporan satu tahun yang diberikan kepada Gubernur DIY, pengaduan tentang PPDB SMA dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Tugas LO DIY Triwulan Kedua dan Ketiga Tahun 2017.
Peran yang dilaksanakan LO DIY belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal perumusan produk akhir yang berupa rekomendasi dimana membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, sebaiknya LO DIY membuat prioritas penyusunan produk akhir terhadap pengaduan kasus yang krusial substansi dan dampaknya. Kemudian, LO DIY juga perlu melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi yang lebih masif terhadap stakeholder dan masyarakat, agar tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat dipahami dengan baik dan benar oleh publik dan tidak ada anggapan LO DIY sebagai lembaga yang merumitkan perkara dan tugas penyelenggara pelayanan publik di DIY. | en_US |
| dc.description.abstract | PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY diberlakukan dengan sistem baru seperti sistem zonasi dan sistem kuota 20% bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Peraturan Kepala Disdikpora DIY Nomor 871 dan Nomor 872 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang merasa bingung karena kurangnya sosialisasi dan ditemukannya berbagai permasalahan sehingga masyarakat melakukan laporan pengaduan kepada Lembaga Ombudsman DIY sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan etika usaha swasta, termasuk PPDB SMA di DIY. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Ombudsman DIY dalam pengawasan PPDB SMA tahun 2017/2018 di DIY.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah LO DIY dalam pengawasan penyelenggaraan PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY melakukan peran seperti menerima pengaduan dari masyarakat, menyelidiki pengaduan, memberikan rekomendasi, dan menerbitkan laporan. LO DIY pada 6 Juli 2017 menerima pengaduan dari 50-an orang tua peserta didik yang mengadukan terkait permasalahan penyelenggaraan PPDB. Kemudian LO DIY melakukan tindak lanjut dengan klarifikasi kepada Kepala Disdikpora DIY dilanjutkan dengan koordinasi dan investigasi untuk memperoleh informasi yang akurat untuk perumusan produk akhir. Selanjutnya, rekomendasi jangka pendek diberikan oleh LO DIY pada saat dilakukan pertemuan dengan orang tua dan Disdikpora DIY, namun untuk produk akhir resmi yang berisi kesimpulan dan rekomendasi masih dalam tahap penyusunan. Selanjutnya LO DIY menerbitkan laporan triwulan dan laporan satu tahun yang diberikan kepada Gubernur DIY, pengaduan tentang PPDB SMA dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Tugas LO DIY Triwulan Kedua dan Ketiga Tahun 2017.
Peran yang dilaksanakan LO DIY belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal perumusan produk akhir yang berupa rekomendasi dimana membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, sebaiknya LO DIY membuat prioritas penyusunan produk akhir terhadap pengaduan kasus yang krusial substansi dan dampaknya. Kemudian, LO DIY juga perlu melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi yang lebih masif terhadap stakeholder dan masyarakat, agar tugas, fungsi, dan wewenangnya dapat dipahami dengan baik dan benar oleh publik dan tidak ada anggapan LO DIY sebagai lembaga yang merumitkan perkara dan tugas penyelenggara pelayanan publik di DIY. | |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | Peran, Pengawasan, Lembaga Ombudsman DIY, PPDB SMA 2017/2018 DIY | en_US |
| dc.title | PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI DIY | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
730 | en_US |
