| dc.contributor.advisor | WIDODO, BAMBANG EKA CAHYA | |
| dc.contributor.author | JUNAEDI, AHMAD | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-19T01:47:45Z | |
| dc.date.available | 2018-01-19T01:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16995 | |
| dc.description | Penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak lepas dari timbulnya sengketa dalam pelaksanaannya. Dalam penyelenggaraan pemilukada serentak di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 terdapat sengketa yang terjadi pada periode pra - pemilu. Penelitian ini untuk mengkaji dan menilai apakah Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu Provinsi sebagai supervisi telah melakukan proses penyelesaian sengketa yang telah memadai dalam perspektif sistem keadilan pemilu. penyelesaian sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur : a) adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa pemilu; b) adanya perangkat standar dan prosedur pemilu yang jelas terdefinisikan; c) adanya badan pemutus perkara yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak; d) adanya sistem peradilan yang memperlancar tercapainya keputusan; e) adanya pengaturan yang jelas tentang beban pembuktian dan standar pengajuan bukti yang ditetapkan dengan jelas; f) adanya sistem penyelesaian yang efektif dan bermakna; f) adanya pendidikan pemangku kepentingan yang efektif.
Maka dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan key – informan secara indeepth interview dan dokumentasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelesaian sengketa pemilu, mengidentifikasi dampak tidak terealisasinya sistem keadilan pemilu dan mengembangkan konsep alternatif dalam penyelesaian sengketa pemilu.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa Panwaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu Provinsi Mojokerto telah melaksanakan unsur-unsur penyelesaian sengketa pemilu dalam persepektif sistem keadilan pemilu untuk menyelesaikan sengketa pemilukda Kabupaten Mojokerto. Meskipun terjadi perbedaan hasil keputusan antara Panwaslu Kabupaten Mojokerto, PT TUN dengan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pemilukada Kabupaten Mojokerto. Alur gugatan yang terjadi pula pada saat hasil putusan KPU menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Agung membuktikan perlu adanya perubahan regulasi terkait proses penyelesaian sengketa pemilukada. | en_US |
| dc.description.abstract | In Indonesia, political election has always been associated with disputes during its implementations. Upon the Mojokerto District local leaders’ election in 2015, there was dispute that took place during pre-election. This research is aimed at studying and evaluating whether the Mojokerto District Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu/Election Supervisory Committee) and Province Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu/Election Supervisory Agency) as the supervisors have accomplished the dispute resolution process according to the perspective of electoral justice system. Well-established dispute resolution has to fulfill the criteria of: a) the existence of rights to acquire the electoral dispute resolution; b) the existence of standard components and clearly defined electoral procedures; c) the existence of knowledgeable case verdict agency that is impartial; d) the existence of judicial system that reinforces the resolution; e) the existence of clear systematizations towards the burden of proof as well as clear standard of evidence submission; f) the existence of effective and meaningful resolution system; g) the existence of effective stakeholders education.
The researcher used a qualitative method with interview as the data gathering technique. Interview with the key-informant was administered through an in-depth interview. Documentation was also conducted in order to identify the ongoing issues, to identify the electoral resolution’s supporting and obstacle factors, to identify the implication of unaccomplished judicial system in the election, and to develop alternative concepts in resolving the electoral dispute.
The result of the study reveals that the Mojokerto District Panwaslu and the Mojokerto Province Bawaslu have implemented the criteria of electoral dispute resolution within the perspective of electoral justice system in resolving the Mojokerto District local leaders’ election dispute. Nevertheless, there has been distinct decision between the Mojokerto District Panwaslu, PT TUN and Mahkamah Agung (Supreme Court). There has been also plot of lawsuit when KPU declared the verdict result as the follow-up from the Supreme Court. The plot of lawsuit proves that there should be shift of regulation regarding the local leaders’ election dispute resolution. | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | Electoral Dispute Resolution, Regulation, Electoral Justice System. Penyelesaian sengketa pemilu, Regulasi, Sistem keadilan pemilu | en_US |
| dc.title | PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DALAM PEMILUKADA KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
746 | en_US |
