Search
Now showing items 1831-1840 of 2072
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun 2010-2015) Disusun oleh : JUANDA 20110520104 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016
(FISIP UMY, 2016-12-09)
Pertambangan Ilegal adalah suatu usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ...
IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hak-hak atas tanah yang belum bersertifikat di Kota Yogyakarta. Ini karena anggapan dari masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu sangat sulit, lama dan biayanya ...
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS OLEH DIFA CITY TOUR KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2016)
Adapun yang melatar belakangi penelitian ini dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah di bidang transportasi bagi disabilitas saat ini masih sangat terbatas khususnya Yogyakarta dikarenakan ...
KINERJA PELAYANAN APARATUR BIROKRASI BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA STUDI KASUS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 Oleh
(FISIPOL UMY, 2016)
Skripsi ini merupakan penelitian tentang kinerja Pelayanan aparatur birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara lebih khusus membahas mengenai kinerja pelayanan pada Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan ...
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 4 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu pelayanan publik yang ...
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH MENJADI KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN (KAJIAN STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014)
(FISIPOL UMY, 2016)
Kabupaten Sleman melakukan penataan struktur organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman menjadi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Perubahan merupakan dampak dari implementasi ...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK TIM PEMENANGAN PASANGAN BUPATI TERPILIH DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA PERDANA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG 2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Pada tanggal 09 Desember tahun 2015, Kabupaten Pesisir Barat menyelenggarakan Pemilukada perdana secara langsung untuk memilih calon Bupati untuk masa bakti tahun 2016-2021. Pemilukada tersebut di ikuti oleh empat pasangan ...
DAYA SAING PROVIDER DAERAH DALAM MENGIKUTI LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK SECARA TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia merupakan sebuah kegiatan yang sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan. E-procurement adalah salah satu wujud komitmen untuk mewujudkan pembangunan Indonesia. Dengan ...
MONITORING PELAKSANAAN DESA SIAGA KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Program Desa Siaga Kesehatan adalah sebuah inisiasi program dari Kementrian Kesehatan pada tahun 2006. Inti kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Tujuan dari penelitian ...
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMBERDAYAAN LANSIA TAHUN 2016 ( Studi Kasus Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mappakasunggu Kota Parepare)
(FISIP UMY, 2016-12-19)
Dengan adanya Undang - Undang No 13 tahun 1998 tentang
kesejahteraan lanjut usia dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 tentang
upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, maka akan mendukung upaya
mengidentifikasi ...