| dc.contributor.advisor | SULAKMONO, TUNJUNG | |
| dc.contributor.author | AZET, MUHAMMAD AMHAR | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T02:06:45Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T02:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18122 | |
| dc.description | Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, peran calon kandidat sangat menentukan. Kombinasi sistem pemilihan proposional terbuka dengan tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye merupakan dua penyebab mahalnya biaya politik. Persaingan tidak hanya terjadi antar partai, tetapi juga persaingan calon di dalam satu partai. Pengaturan dana kampanye menjadi agenda kajian politik yang sangat fundamental bagi demokrasi dan politik di Indonesia. Pengaturan bukan hanya membuat aturan yang ketat, tetapi juga memastikan kepatuhan dari partai politik dan kandidat untuk melaksanakannya. Pengaturan dana kampanye bukan hanya mampu mencegah praktek korupsi, tetapi juga bisa mendorong politisi makin responsif terhadap kepentingan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sebernarnya. Unit analisa atau obyek dalam penelitian ini adalah DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dengan didukung oleh informan (narasumber) yang terlibat atau mengalami secara langsung tentang obyek yang diteliti. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan FGD. Setelah mendapatkan semua data, penulis akan mereduksi data tersebut terlebih dahulu, kemudian diinterpretasikan untuk dianalisis lebih lanjut. | en_US |
| dc.description.abstract | Perubahan penggunaan sistem pemilu proporsional tertutup menjadi terbuka berdampak pada pengaturan dana kampanye, mengingat pada sistem pemilu proporsional daftar tertutup, peran partai politik sangat besar. Sedangkan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, peran calon kandidat sangat menentukan. Kombinasi sistem pemilihan proposional terbuka dengan tidak adanya pembatasan pengeluaran dana kampanye merupakan dua penyebab mahalnya biaya politik. Persaingan tidak hanya terjadi antar partai, tetapi juga persaingan calon di dalam satu partai. Pengaturan dana kampanye menjadi agenda kajian politik yang sangat fundamental bagi demokrasi dan politik di Indonesia. Pengaturan bukan hanya membuat aturan yang ketat, tetapi juga memastikan kepatuhan dari partai politik dan kandidat untuk melaksanakannya. Pengaturan dana kampanye bukan hanya mampu mencegah praktek korupsi, tetapi juga bisa mendorong politisi makin responsif terhadap kepentingan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sebernarnya. Unit analisa atau obyek dalam penelitian ini adalah DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan dengan didukung oleh informan (narasumber) yang terlibat atau mengalami secara langsung tentang obyek yang diteliti. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara dan FGD. Setelah mendapatkan semua data, penulis akan mereduksi data tersebut terlebih dahulu, kemudian diinterpretasikan untuk dianalisis lebih lanjut. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | PEMBIAYAAN DANA KAMPANYE | en_US |
| dc.subject | PEMILU LEGISLATIF | en_US |
| dc.title | ANALISIS PEMBIAYAAN DANA KAMPANYE PARTAI GERINDRA KOTA PEKALONGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
