Browsing Master of Political Science and International Relationship by Title
Now showing items 18-37 of 76
-
HAMBATAN KERJASAMA LUAR NEGERI KOTA PADANG STUDI KASUS SISTER CITY KOTA PADANG DENGAN VUNG TAU
(MIHI UMY, 2017-05-18)Penelitian ini akan membahas mengenai hambatan kerjasama Luar Negeri Kota Padang. Sister City Kota Padang dengan Vung Tau. Penelitian ini berisi tentang proses pembuatan kebijakan Kota Padang melakukan kerjasama dengan ... -
HAMBATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING (2013-2014)
(MIHI UMY, 2018-09-20)Tesis ini akan membahas tentang faktor-faktor hambatan pemerintah Kabupaten Brebes untuk menarik investasi asing. Dalam pembahasannya, artikel ini menggunakan teori Otonomi Daerah, Ivestment Asing, Kebijakan Publik dan ... -
HAMBATAN PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING
(MHI UMY, 2016-12-26)Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. There is no (economic) growth without investment. Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu ... -
IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN KOTA SUWON TAHUN 1997-2015
(MHI UMY, 2016-12-24)Paradiplomasi memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional, salah satu contohnya adalah sister city. Kota Bandung dengan segala keunggulannya membuat banyak kota lainnya termasuk kota yang berada ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) DI PROVINSI PAPUA BARAT
(MIHI UMY, 2017-05-26)Penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) Indonesia khuusnya Provinsi Papua Barat. Impelementasi REDD+ mencakup tentang berdirinya program REDD+ ... -
KEBERHASILAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI JAWA TENGAH (2013-2016)
(MIHI UMY, 2017-05-18)Penelitian kali ini membahas mengenai keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan investasi di wilayah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2016 yang dimana ditahun tersebut merupakan tahun pemerintahan ... -
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MENGHADAPI KELOMPOK ABU SAYYAFDI FILIPINA SELATAN (2001-2010)
(MIHI UMY, 2018-09-10)Penelitian ini fokus pada pembahasan serangan teroris terhadap kebijakan Amerika Serikat pada Gedung World Trade Center di New York dan Gedung Pentagon di Washington pada 11 September 2001 (9/11). Dimana pelaku Tragedi ... -
KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 2010-2018
(MIHI UMY, 2018)This research explains about the disability-friendly policy owned by Australia regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities. The problems regarding the disability services have become a major concern ... -
KEBIJAKAN DIPLOMASI BENCANA MALAYSIA STUDI KASUS : WABAH PENYAKIT FLU BURUNG
(MIHI UMY, 2018)Since 2004, Malaysia experienced an outbreak of avian influenza (H5N1) in August caused by illegal chicken imports on the border of Thaliand and Malaysia. Outbreaks of avian influenza returned to Malaysia almost every year, ... -
KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP ISU KONFLIK BLOK-NATUNA DI LAUT CINA SELATAN (2014-2018)
(MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNATIONAL, 2018)Klaim sepihak oleh Cina terkait wilayah blok Natuna merupakan bagian dari wilayahnya membuat hubungan Indonesia dengan Cina memanas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana politik Indonesia dalam ... -
KEBIJAKAN LINGKUNGAN INDONESIA PASCA DIRATIFIKASINYA PROTOKOL KYOTO PERTAMA (KONTEN ANALISIS UNDANG-UNDANG PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA)
(MKEP UMY, 2018-09-10)This research reviewing about of Indonesia's environmental policy after first Kyoto Protocol ratification (content analysis Act on reducing greenhouse gas emissions). Indonesia as one of the countries that has ratified the ... -
KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA DI LAUT TIMOR (STUDI KASUS KEBOCORAN LADANG MINYAK MONTARA DI TERITORIAL AUSTRALIA)
(MIHI UMY, 2018-09-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pemerintah Australia dan Perusahaan Minyak PTTEP-Australasia akibat kebocoran sumur minyak Montara The Montara Well Head Platform pada 21 Agusutus ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN DAN MEREALISASIKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGURANGI RESIKO BENCANA ALAM
(MIHI UMY, 2018-09-20)Masyarakat Indonesia menjadikan bencana sebagai momok yang terus menerus dipandang sebagai kejadian negative. Ketakutan terhadap dampak dari bencana menjadi alasan utama bagi masyarakat di Indonesia. Tulisan ini bertujuan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
(MIHI UMY, 2018-09-20)This study aims to explain about the policy of Indonesia government as the reaction of Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) activities. Government’s policy that led to the dissolution of Hizbut-Tahir organization was considered ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KALIMANTAN BARAT MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA PADA TAHUN 2016-2018
(MIHI UMY, 2018)This study discusses the policy of the government of West Kalimantan to increase foreign tourist arrivals in 2016-2018. The study began with the development of tourism through programs in 2005 to 2009 and from 2010 ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM INVESTASI SEKTOR PERHOTELAN PERIODE 2012-2017
(MIHI UMY, 2018-09-20)The consequence of the existence of regional autonomy, provides a considerable opportunity for a City Government to empower all its capacities and abilities. As a region that has been formed as a city of pariwsata and ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DALAM MELAKUKAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGATASI BENCANA ALAM
(MIHI UMY, 2018-09-10)This study will examine the factors of failure of disaster diplomacy in Bengkulu Province to reduce the risk of natural disasters. Bengkulu which is a region that has a high risk level to the need of cooperation with several ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENINGKATKAN INVESTASI ASING (2015 – 2016)
(MIHI UMY, 2017-05-18)Thesis ini bertujuan untuk menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk kebijakan – kebijakan baru guna meningkatkan investasi asing di NTB. Selama beberapa tahun terakhir, ... -
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING DI BATAM TAHUN 2015-2017
(MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-18)Batam merupakan gerbang masuknya investasi asing dari beberapa negara di dunia. BP Batam selaku penanggung jawab terkait masuknya investasi asing di Batam tidak hanya mengandalkan FTZ (Free Trade Zone) sebagai terobosan ... -
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDIA TERHADAP ASEAN DALAM KERANGKA“ ACT EAST POLICY PADA ERA NARENDRA MODI’
(MIHI UMY, 2018-09-20)This study aims to explain about the Foreign policy of India Modi is a leader who is very sensitive to the environment so it is not surprising if the attitude of modi in the international environment is very aggressive. ...