Browsing Master of Government Science by Title
Now showing items 37-56 of 155
-
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
(MIP UMY, 2018-09-10)Undang-Undang 6 tahun 2014 menyebutkan tentang Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) sebagai Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh Desa dan berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola kesejahteraan masyarakat ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH (TKIB) DARI MALAYSIA DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016
(Megister Ilmu Pemerintahan, 2018)Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi entry point penampungan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dideportasi dari Malaysia. Tingginya jumlah TKIB yang dideportasi dari Malaysia ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-20)AIDS caused by HIV is a health issue of global concern. In Indonesia, in the first quarter of 2017, the number of HIV cases was 10,376 and AIDS cases were 673. DIY is a tourism city and student city that has a high level ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN SOCIAL CAPITAL: PERAN STAKEHOLDERS DALAM TATA KELOLA KEBENCANAAN (DISASTER MANAGEMENT) STUDI KASUS ERUPSI GUNUNG MERAPI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-24)Since the eruption in 2010, the Merapi Eruption has caused so much damage and casualties. It was noted, based on data from the National Disaster Management Agency (BNPB) dated November 27, 2010, the eruption of Mount Merapi ... -
COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT (CBNRM) HUTAN KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO
(MIP UMY, 2018-09-10)Setiap tahunnya, 450 ribu hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan. Selain memiliki angka kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia juga berada di urutan tertinggi kedua di dunia dalam peringkat kehilangan hutan yakni ... -
DAMPAK KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-20)fundamental reform in the government system is implementing decentralization and regional autonomy. Giving village funds is a form of fulfilling the village's rights to implement their own autonomy to grow and develop their ... -
DINAMIKA KEWARGAAN MULTIKULTUR (Politik Multikulturalisme Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang)
(MIP UMY, 2018-09-10)Penelitian ini merupakan respon terhadap dinamika kewargaan yang terjadi selama ini yang dialami kelompok minoritas. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat harus diidentifikasi pemerintah, dicari sebabnya dan ada upaya ... -
DINAMIKA KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-28)Penelitian ini membahas tentang konflik kepentingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan merupakan hutan Negara diarea kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ... -
DINAMIKA POLITIK KEISTIMEWAAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UU NOMOR 13 TAHUN 2012
(MIP UMY, 2016-12-26)Pada Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan DIY dinyatakan resmi berlaku. Berdasarkan Undang-undang yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut Pemerintah Pusat memberikan lima kewenangan khusus kepada Pemerintah ... -
DISCOURSE ANALYSIS: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA TAHUN 2018-2019 PASCA REFORMASI
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)Indonesia, the role of women in the political world is not statistically arguably contributing massively, due to several challenges that must be considered. Women's participation in politics should be balanced with men who ... -
EFEKTIVITAS KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH (KPPD) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
(MIP UMY, 2016-12-26)Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia. Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang ... -
EFEKTIVITAS NETWORK GOVERNANCE DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA (Studi Kasus Peraturan Daerah Khusus Tahun 2016)
(MIP UMY, 2017-08-25)Sejak diberlakukannya undang-undang Otonomi Khusus, sistem pemerintahan provinsi Papua mengalami perubahan dalam hal kelembagaan. Kehadiran lembaga MRP sangat mempengaruhi pelaksanaan Pemerintah Provinsi Papua, terutama ... -
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP MAKANAN YANG DIIMPOR OLEH PEDAGANG UMKM DI KOTA PEKANBARU
(2018)Kota Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau, yang mana disana perputaran perekonomian masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Dan juga letak Kota Pekanbaru begitu ... -
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016-2017
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-29)The effectiveness of a program is an attempt to find out how far the target has been achieved by a program both run by the government and the private sector. Rehabilitation of Unlivable Housing (RTLH) is a program carried ... -
EFEKTIVITAS STRATEGI ADVOKASI MALANG CORRUPTION WATCH DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI POLITIK DI KOTA MALANG TAHUN 2017-2019
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-06-20)In the city of Malang, there is an anti-corruption social movement based on civil society, this movement has been moving since the post-reform era to be precise in 2000 until now and has been consistently active on the ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018
(MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-28)Inclusion education is an answer to the issue of educational discrimination between regular children and disabilities, so that regular students and disabilities can learn together in one class to maximize their potential ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015-2017
(MIP UMY, 2018-09-10)Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan yang lebih. Banyaknya devisa yang diterima ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA YOGYAKARTA 2015-2016
(MIP UMY, 2018-09-10)Membahas kemiskinan artinya membahas probelematika lama yang pada umumnya dialami hampir di seluruh negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.Penanggulangan kemiskinan adalah salah ... -
EVALUASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(MIP UMY, 2016-12-26)Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang diselenggarakan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat ... -
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
(MIP UMY, 2017-01-03)Masalah pendidikan merupakan salah satu agenda besar pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu dan pelayanan terhadap pendidikan ialah menetapkan ...