| dc.description | Praktik mahar politik atau pemberian suap dari kandidat kepada partai politik maupun dari partai politik yang meminta kepada kandidat agar mendapatkan dukungan, telah membuat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak menginginkan maju dalam Pilkada melalui jalur partai politik karena takut dimintai uang mahar. Akan tetapi, pada akhirnya Ahok bersedia maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan kepada Ahok tanpa mahar politik dan syarat apapun. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam penelitian ini yang membahas lebih dalam mengenai latar belakang dan konsep politik tanpa mahar yang dicetuskan oleh Partai NasDem serta bagaimana mekanisme rekrutmen politik dalam mengusung Ahok di Pilkada DKI 2017 adanya tanpa mahar tersebut.
Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif dengan narasumber dari pihak Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem DKI Jakarta, serta pihak Bawaslu DKI Jakarta dan Perludem yang pendapatnya akan dikomparasikan dengan pihak Partai NasDem.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Partai NasDem memunculkan konsep tanpa mahar politik sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang mengalami penurunan, mengurangi beban finansial kandidat sehingga tidak perlu memikirkan “balik modal” dan dapat berkonsentrasi dalam membangun daerah, serta ingin membangun kesadaran kepada partai politik lain dan masyarakat bahwa Pilkada merupakan sarana mencari pemimpin yang terbaik bukan untuk mencari keuntungan finansial. Politik tanpa mahar merupakan konsep meniadakan biaya pengusungan dukungan partai politik terhadap kandidat sehingga mendapatkan dukungan secara gratis melalui mekanisme yang sudah ditentukan oleh partai, meskipun masih ada biaya pemenangan yang harus ditanggung bersama. Implementasi konsep tersebut di Pilkada DKI yaitu dengan memberikan dukungan secara gratis kepada Ahok melalui hak prerogatif ketua umum untuk menunjuk langsung tanpa adanya tahapan seleksi dan rekrutmen seperti pada umumya terjadi di daerah lain.
Konsep politik tanpa mahar adalah konsep untuk menghilangkan biaya dukungan partai politik terhadap seseorang yang ingin maju di Pilkada, dimana konsep tersebut lahir sebagai tindak lanjut dari kegelisahan Partai NasDem melihat situasi kepartaian yang terjadi di Indonesia. | en_US |
