| dc.description | Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia. Namun pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengharuskan kepada semua sekolah baik SMP/MTS dan SMA/ MAN untuk melaksankan UNBK. Segi infrastruktur yang memadai sangat dituntut mulai dari kuantitas ruang yang digunakan, ketersediaan suplai tegangan listrik, sampai pada kebutuhan perangkat komputer yang diperlukan. Namun, kenyataannya yang terjadi di SMP/MTS di Kabupaten Bantul masih banyak yang melaksanakan UNBK dengan cara menumpang kesekolah lain. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan UNBK. Selain itu adanya kendala terkait listrik yang belum pasti, kesiapan mental siswa yang merasa takut dan tidak tenang karena UNBK ini baru pertama kali diselenggarakan di SMP/MTS di Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di kabupaten bantul pada tingkat sekolah menengah pertama tahun 2017.
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Metode ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil dan pembahasan terkait implementasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di kabupaten bantul pada tingkat sekolah menengah pertama tahun 2017 yaitu dilihat dari model Edwards sebagian besar sudah dijalankan dengan baik, seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun, system komunikasi yang dilakukan Pemerintah Pusat yang masih kurang, khususnya dalam pemberian informasi. Saran penelitian pemerintah pusat seharusnya memberikan perwakilan dari pihak Pemerintah Pusat agar dapat berdiskusi secara langsung, selain itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali daerah-daerah yang akan melaksanakan UNBK dan bagi pihak sekolah penyelenggara UNBK diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana. | en_US |
