Browsing Faculty of Law by Issue Date
Now showing items 41-60 of 1188
-
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ... -
PELAKSANAAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(FH UMY, 2011-04-23)PELAKSANAAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA DILAKUKAN MELALUI KONTRA KERJASAMA DENGAN PERTAMINA SEBAGAI KUASA PERTAMBANGAN DI SELURUH WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA -
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2011-04-23)Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu legislatif 2009 di kecamatan semanu secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Hal ini ditinjau dari segi hasil yang telah dicapai selama proses pemilu berlangsung telah sesuai dengan ... -
ALTERNATIF SANKSI BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-29)Dari hasil penelitian yang didapat, ada tiga alasan diperlukannya alternatif sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia yaitu gagalnya sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak pelaku ... -
PENGARUH CLOSED CIRCUIT TELEVISION TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PUSAT PERBELANJAAN (Studi kasus : Malioboro Mall Yogyakarta)
(FH UMY, 2011-04-29)Pusat perbelanjaan yang banyak tersebar di Kota Yogyakarta , sering mengalami gangguan keamanaan seperti tindak pidana pencurian baik bagi para pengunjung ataupun pengelola. Sehingga dirasa sangat perlu mendapat perhatian ... -
KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-05-11)Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996 -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-06-26)Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Yogyakarta di lakukan dengan menyiapkan data yuridis meliputi pengisian formulir pendaftaran, surat kuasa apabila dikuasakan, fotocopy identitas pemohon, fotocopy akte pendirian ... -
DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(FH UMY, 2011-07-05)Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum ... -
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
(FH UMY, 2011-07-09)Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, memang beberapa implementasi telah dilakukan misalnya pemeriksaan kargo-kargo barang, namun karena lemahnya ... -
PELAKSANAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH OLEH INSPEKTOR DI PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-07-10)Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di inspektorat Kota Yogyakarta, pelaksanan pengawasan keuangan daerah oleh inspektorat DIY melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah dengan 2 jenis pengawasan, yaitu ... -
PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (blh) KABUPATEN BANTUL DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
(FH UMY, 2011-07-24)Peranan BLH Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penetapan enam program pengendalian dampak lingkungan tahun anggaran 2011 terdiri dari : Kegiatan Program Kali ... -
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(FH UMY, 2011-07-28)TERBENTUKNYA KABUPATEN KEPULAUAN DIMULAI DARI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN PEMBANGUNAN BERBASISKAN MASYARAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUPNYA -
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITENGAH MASA JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (PRA DAN PASCA AMANDEMEN)
(FH UMY, 2011-07-28)Setelah melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur serta dengan nara sumber yang mempunyai keahlian dibidang yang terkait dengan judul skripsi, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan ... -
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)
(FH UMY, 2011-07-30)PENYEBUTAN KETENTUAN DALAM PASAL 42 AYHAT 1 HURUF (h) BAHWA TUGAS DAN WEWENANG DPRD DIANTARANYA ADALAH MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM HAL INI ... -
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN BANYUWANGI
(FH UMY, 2011-08-10)BERKAITAN DENGAN SAH ATAU TIDAKNYA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN, MAKA BAIK PP NOMOR 10 TAHUN 1961 DAN PP NO 24 TAHUN 1997, JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN ITU SAH MENURUT HUKUM -
BERPERKARA DENGAN TIGA PIHAK (INTERVENSI) DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2011-08-16)Yang menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berjalan di persidangan karena para pemohon merasa sangat dirugikan dengan adanya pokok perkara antara penggugat dengan tergugat dengan tergugat adalah ... -
KEKUATAN HUKUM AKTA PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BNERSETIFIKAT DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-08-16)Notaris dapat menerima tanah yang belum bersertifikat sebagai objek Hak Tanggungan karena dibenarkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No 4 Tahun 1996, Notaris dapat membuat langsung APHT untuk jaminan tanah yang belum ... -
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA KIOS PASAR KRANGGAN DI KECAMATAN GALUR KULONPROGO
(FH UMY, 2011-08-16)Pembayaran kios dengan cara tunai yaitu pedagang membayar uang muka sebesar 30% dari harga kios atau membayar uang tanda jadi minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pedagang membayar seluruh harga kios baik pada ... -
ANALISIS TERHADAP PEMBANGUNAN TEMBOK OLEH ISRAEL BERDASARKAN PERJANJIAN PERBATASAN WILAYAH ISRAEL DAN PALESTINA
(FH UMY, 2011-08-16)Proses pembangunan tembok yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina pada dasarnya timbul karena adanya inisiatif negar Israel dalam penguasaan serta penentuan batas wilayah. Menurut perjanjian internasional, bahwa ...