Search
Now showing items 1-4 of 4
PENERAPAN ASAS PARTISIPASI DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2013-04-04)
Dalam pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro setelah berlakunya UU Keistimewaan DIY . Bentuk pengaturan kaki lima di kawasan khusus Malioboro-A.Yani telah diatur ...
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PESISIR PANTAI PANGANDARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
(FH UMY, 2017)
Profesi sebagai pedagang pada dasarnya tidak dilarang dan juga termasuk pada hak warga negara seperti yang dicantumkan dalam Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Walaupun sebagai hak warga negara namun ...
UPAYA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PKL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI USAHA DI JALAN COLOMBO KABUPATEN SLEMAN
(UMY, 2017)
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur
kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi ...
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002
(FH UMY, 2019)
Skripsi ini membahas dan mengulas mengenai penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Untuk mengetahui penataan pedagang kakilima secara umum di Kota Yogyakarta maupun secara ...