Search
Now showing items 11-20 of 40
PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPPEDA KULON PROGO
(FH UMY, 2011-03-22)
Pengawasan melekat terhadap disiplin kerja PNS di BAPPEDA Kulon Progo keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggarakannya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CITIZENS CHARTER DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-01-25)
Citizens charter telah mencoba memperkenalkan adanya suatu proses perubahan norma atau nilai-nilai pelayanan baru kepada birokrasi dan warga pengguna layanan tentang pentingnya etika dalam pemberian pelayanan.
Citizens ...
UPAYA PENYELESAIAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-02-25)
Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi terpeutik. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik ini merupakan ...
PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAAN DI PANTAI KARTINI JEPARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
(FH UMY, 2011-01-23)
Berdasarkan uraian bab I-IV bahwa sudah jelas di cantumkan di UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir patai dan pulau kecil sudah jelas melarang bahwa di wilayah pesisir Pantai tidak diperuntukkan pemukiman ...
KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-05-11)
Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan ...
DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1929 TERHADAP IRAN
(FISIPOL UMY, 2011-04-12)
Di Iran sedang berusaha meningkatkan pengayaan uraniumnya DK PBB memutuskan sebuah resolusi berupa sanksi ekonomi dan politik, meskipun sasarannya tetap program nuklir. Resolusi yang telahj diambil pada 9 Juni 2010 DK PBB ...
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)
REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ...
ALTERNATIF SANKSI BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-29)
Dari hasil penelitian yang didapat, ada tiga alasan diperlukannya alternatif sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia yaitu gagalnya sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan terhadap anak pelaku ...
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK AGRONIAGA TBK CABANG SEMARANG
(FH UMY, 2011-03-25)
Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Argoniaga Tbk dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran hutang kreditnya yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran ...
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 1718 TAHUN 2006 DAN 1874 TAHUN 2009 TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA
(FH UMY, 2011-07-09)
Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara bisa dikatakan kurang berjalan dengan baik, memang beberapa implementasi telah dilakukan misalnya pemeriksaan kargo-kargo barang, namun karena lemahnya ...