Search
Now showing items 21-30 of 323
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PD. BPR BANK SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-13)
Kebutuhan hidup masyarakat semakin banyak dan semakin tinggi namun
tidak disertai dengan kenaikan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu fasilitas kredit dengan jaminan fidusia di Bank semakin ...
PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)
Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS RAHASIA DAGANG (STUDI DI KLINIK PERAWATAN KULIT HAYFA BEAUTY SKIN CARE SEMARANG)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)
Perlindungan hukum adalah Perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang
dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesamanya
dalam lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan ...
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN TATA GUNA TANAH DALAM PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DESA WISATA MANGUNAN DLINGO BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata guna tanah dalam mendirikan desa wisata di Desa Mangunan beserta dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan. Penelitian ini merupakan ...
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK JALAN JALUR LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
(PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK JALAN JALUR LINTAS SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, 2019)
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah saat ini begitu gencar dilaksanakan, hasil dari pengadaan tanah tersebut pemerintah mampu membangun fasilitas umum untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari itu untuk ...
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN (STUDI EMPIRIS PADA UPPD KABUPATEN KLATEN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya ...
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENEGAKAN PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN, DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)
Permasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan adanya masalah yang terjadi pada penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, masih ada beberapa pedagang yang menjual minuman beralkohol secara illegal atau tidak ...
PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan ...
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-08)
Dalam Agama Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan di awali dengan suatu ikatan suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, ikatan ini adalah ikatan ...
PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-04)
Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara
yang memiliki kedudukan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan
atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi ...