| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | FAJRIYATI, ‘AFIAT | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-13T02:42:22Z | |
| dc.date.available | 2018-07-13T02:42:22Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20038 | |
| dc.description | Komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan Proram Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena Kabupaten Bantul menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Bidang pendidikan dipilih sebagai aspek yang diteliti karena berdasarkan dengan data jumlah fasilitas sekolah Kabupaten Bantul memiliki jumlah sekolah cukup banyak dari yang berstatus Negeri dan Swasta. Fokus dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana komunikasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
Proses komunikasi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan PKH tahun 2017 terjadi komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat. Bentuk komunikasi dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul secara internal dilaksanakan dengan adanya rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi DIY, rapat koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan Pendamping dan Operator PKH, dan pertemuan kelompok Pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bentuk komunikasi secara eksternal dilakukan dengan adanya Sistem Pegaduan Masyarakat (SPM) dalam PKH yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau diluar peserta PKH yang berkaitan dengan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pelaksanaan PKH. Proses komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sebagai komunikator. Masyarakat peserta PKH sebagai komunikan. Pesan disampaikan kepada KPM dengan saluran yang tersedia dan terdapat hambatan dalam proses penyampaian pesan serta mendapat umpan balik setelah pesan diterima.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam proses komunikasi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan PKH Bidang Pendidikan tahun 2017 berdasarkan indikator dalam penelitian baik berdasarkan aspek bentuk komunikasi telah dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan PKH. Berdasarkan proses komunikasi pemerintah telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik yakni dari komunikator, komunikan, pesan, saluran dan umpan balik (feedback). Berdasarkan hambatan dalam komunikasi pemerintah terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul diantaranya yaitu adanya perbedaan status dan pembatasan dalam komunikasi pemerintah. | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | Komunikasi Pemerintahan, Kemiskinan, Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan. | en_US |
| dc.title | KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
349 | en_US |
