| dc.description | Erupsi Gunung Merapi merupakan bencana yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi penduduk yang terdampak, pemerintah membuat beberapa program untuk mengatasi bencana tersebut sesuai dengan peraturan No.17/2010 tentang pedoman umum penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdapa 5 sektor yang menjadi fokus utam yaitu infratsrktur, perumahan, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Penyelenggaran rehabilitasi sudah di lakukan sejak 2010 hingga sekarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana yang sudah di bangun sejak 2010 masih memiliki kekurangan di setiap Hunian Tetap (HUNTAP) di Kecamatan Cangkringan. Serta assesment insfratruktur jalan, jembatan, dan jalur evakuasi yang berada dilingkup kawasan bencana erupsi Gunung Merapi masih dalam keadaan layak atau tidak.
Assesment kekurangan, kerusakan , dan kelengkapan sarana dan prasarana ini menggunakan data sekunder yang didapat dari survei lapangan yang telah dilakukan, dan data yang didapatkan dari Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman tentang Profil Huntap di kawasan rawan erupsi Gunung Merapi. Untuk assesment kelengkapan dan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan jalur evakuasi menggunakan data sekunder yang didapat dari survei lapangan yang telah dilakukan , mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006tentang Jalan, Peraturan Menteri PU No 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan jalan dan Penilikan Jalan, dan Undang-undang No 29 Tahun 2006 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal masih banyak kekurangan dan kerusakan yang terjadi pada setiap sarana dan prasarana pada Huntap di kawasan Cangkringan. | en_US |
