Browsing Department of Law by Title
Now showing items 1070-1089 of 1188
-
STUDI KOMPARATIF PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM UUD 1945 DAN PIAGAM MADINAH
(FH UMY, 2014-04-22)Secara positifistik HAM dalam pengaturan Piagam Madinah yang lahir dideklarasikan pada tahun 622 M dan UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Dalam kacamata ... -
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITENGAH MASA JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (PRA DAN PASCA AMANDEMEN)
(FH UMY, 2011-07-28)Setelah melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur serta dengan nara sumber yang mempunyai keahlian dibidang yang terkait dengan judul skripsi, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan ... -
STUDI TENTANG KETENTUAN KEPAILITAN BUMN PERSERO SEBAGAI OBYEK VITAL NASIONAL
(FH UMY, 2014-04-02)Perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ... -
SUCCESSION MECHANISM OF THE HEAD OF STATE: A COMPARISON BETWEEN INDONESIAN DEMOCRATIC AND ISLAMIC SYSTEMS
(FH UMY, 2017-12-01)The research aims to compare the succession mechanism of Head of State of Indonesian democratic and Islamic systems. The research was conducted within normative legal research method which compares one legal resource with ... -
THE SUPERVISION OF COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION (KPPU) AGAINST UNFAIR BUSINESS COMPETITION TO THE TELECOMMUNICATION BUSINESS IN INDIHOME PACKAGE
(FH UMY, 2017-10-04)This research aims to make a legal analysis regarding allegation of violation by PT. Telekomunikasi Indonesia related to its unfair business competition through its product called Indihome Triple Play. In addition, the ... -
SUPERVISION OF SHARIA FINANCIAL SERVICE COOPERATIVE IN YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-31)Historically cooperatives started from the results of spontaneous small business and done by the small people. Low economic ability for small workers to escape suffering.Cooperatives is a part of the three pillars of the ... -
SYRIA CONFLICT AND THE USE OF CHEMICAL WEAPONS IN CIVIL WAR: THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(FH UMY, 2019)Chemical weapons are any chemical agents used to cause intentional death or harm through its toxic character. The impact upon the chemical weapons attack causes not only a physical harm but also psychological consequences ... -
TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT APABILA PEWARIS SEBAGAI NASABAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PN No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo PUTUSAN PT 258/PDT/2016/PT.BDG)
(FH UMY, 2017)Pemberian kredit oleh bank merupakan peran bank dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank dituntut untuk ... -
TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA BANDAR UDARA TERHADAP PERUSAHAAN PENERBANGAN AKIBAT ADANYA RETURN TO BASE DI INDONESIA
(UMY, 2017)Bandar udara merupakan aspek dan bagian yang sangat penting di dunia penerbangan dunia terutama indonesia, mengingat seluruh kegiatan penerbangan terdapat di bandar udara. berbagai peraturan perundangundangan di bidang ... -
TANGGUNG JAWAB BANK CENTRAL ASIA KC UTAMA YOGYAKARTA TERHADAP NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK LAYANAN LAKU
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-24)Dalam rangka memperluas akses jaringan layanan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Perbankan dengan membuat layanan laku pandai dimana di Bank Central Asia disebut Laku. Laku pandai atau di Bank Central ... -
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN PENYIMPANAN BARANG DI SAFE DEPOSIT BOX
(FH UMY, 2017-05-05)Safe deposit box ini merupakan suatu kotak yang terbuat dari bahan yang kokoh dan terjamin keamanannya. Namun tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang berharga ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUK TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
(FH UMY, 2019)Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan sebagai suatu badan hukum berbentuk usaha yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN RETAIL TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
(FH UMY, 2017-01-04)Semakin berkembangnya sistem perekonomian diIndonesia dan berdampak pada pesatnya perkembangan persaingan usaha, mendorong banyak berdirinya penyedia barang kebutuhan pokok bagi masyarakat diIndonesia. Perusahaan retail ... -
TANGGUNG JAWAB KANTOR BPN TERHADAP PERKARA SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KOTA TASIKMALAYA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-26)Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab dari kantor BPN terhadap perkara sertifikat tanah ganda. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui terjadinya sertifikat tanah ganda dalam kasus di kantor BPN Kota ... -
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR KEPADA PEMBERI TUGAS (PEMILIK PROYEK) AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
(FH UMY, 2017-05-12)Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia jasa dalam hal ini kontraktor harus bertanggung jawab bila mana terjadi kegagalan bangunan dan terbukti ... -
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN TERHADAP MAKANAN YANG SUDAH MELEWATI MASA KEDALUWARSA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Tulisan ini berjudul ”Tanggung Jawab Pelaku Usaha Restoran Terhadap Makanan Yang Sudah Melewati Masa Kedaluwarsa” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha restoran terhadap makanan yang sudah ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK
(FH UMY, 2018-04-28)Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak, (2) mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani ... -
TANGGUNG JAWAB PEMILIK SARANA APOTEK TERHADAP KESALAHAN APOTEKER DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK “KELUARGA”DI KABUPATEN SAMBAS
(FH UMY, 2019)Apotek dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat- alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotek karena merupakan salah satu ... -
TANGGUNG JAWAB PENERIMA DANA DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR BPLM DI KABUPATEN KULON PROGO
(FH UMY, 2016-03-10)Pinjaman Dana Bergulir adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor peternakan telah dirintis dan dilaksanakan sejak tahun 1980-an. Dalam membangun usaha para peternak kecil di Kabupaten ... -
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA TERHADAP KEMATIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Tatanan hukum positif Indonesia mengeluarkan peraturan khusus kegiatan penerbangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Materi yang diatur salah satunya tentang tanggung jawab ...