Browsing Department of Law by Title
Now showing items 124-143 of 1188
-
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-20)Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan ... -
FUNGSI REPRESENTASI ANGGOTA DPD DIY DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-05-14)Fungsi representasi anggota DPD merupakan fungsi bahwa anggota DPD merupakan perwakilan daerah yang membawa aspirasi langsung dari daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang cukup menjanjikan terutama dalam ... -
FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(FH UMY, 2019)Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan kesusilaan, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual diluar kemauannya. Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan dalam ... -
GAGASAN SISTEM PEMERINTAHAN WILAYAH FAQIH: TEORI DAN PRAKTIKNYA DI IRAN
(FAI UMY, 2014-08-15)Alasan diterapkannya sistem pemerintahan wilayatul faqih di Iran ialah karena sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan masyarakat tetapi hanya membuat masyarakat semakin menderita serta pemerintahan ... -
GRANTING OF THE LAND TITLE IN INVESTMENT FOR FOREIGN INVESTORS IN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-09-09)This research aims to know how is the regulation to use for granting of the land title for foreign investors, especially for granting the limitation of time of the right of exploitation and to know the procedures of granting ... -
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) MASYARAKAT MANADO ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT.PLN (PERSERO) SULUTTENGGO (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PDT.G/2007/PN MANADO)
(FH UMY, 2017)Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) adalah suatu prosedur beracara dimana seseorang atau lebih maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI WATES
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-11)Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) ... -
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA : STUDI KASUS PENANGANAN DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Kebebasan berekspresi bagi setiap individu adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah aktualisasi atas pemikiran seseorang terhadapsuatu hal yang dapat direalisasikan dengan cara demonstrasi ... -
HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01)Dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah merupakan pengingkaran sejarah ketatanegaraan bagi Daerah Istimewa Surakarta. Penghormatan Negara Indonesia terhadap keberadaan daerah istimewa diatur dalam Pasal 18 ... -
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2018-05-07) -
HAK – HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PAILIT (STUDI TENTANG PEMBERESAN HAK KARYAWAN PADA KASUS PERUSAHAAN PT. STARWIN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)PT. Starwin merupakan perusahaan penghasil sepatu Reebok. Sejak tanggak 11 Februari 2004 para karyawannya mendirikan tenda di depan pabrik mereka di Jalan Raya Serang, Kilometer 14,4, Cikupa, Tangerang. Munculnya masalah ... -
HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM KERANGKA MEA: ENFORCEMENT COOPERATION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara ... -
HEALTH CARE PROTECTION OF PRISONER IN INDONESIA : (CASE STUDY AT LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA)
(FH UMY, 2013-08-29)LAPAS Klas IIA Yogyakarta has fulfilled the standard of health care protection based on the regulation. However, lack of facilities id the main problem of management of LAPAS Klas IIA Yogyakarta in providing health care ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN PERAWATAN KAWAT GIGI (ORTHODONTIC) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-14)Hubungan hukum yang terjalin diantara dokter gigi dengan pasien perawatan orthodontic dituangkan dalam bentuk perjanjian terapeutik yang tidak tertulis dan termasuk dalam kategori perikatan jenis inspanningverbintenis yang ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB YANG BERBADAN HUKUM DI SLEMAN
(FH UMY, 2017-05-19)Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-03-25)Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-29)Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pemerintahan desa, penyelenggaran pemerintahan ... -
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(FH UMY, 2019)Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan keuangan antara ... -
HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO BARU, KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-28)Minangkabau sebagai salah satu lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki suatu ketentuan perkawinan yang telah mentradisi dalam masyarakatnya, di samping adanya ketentuan perkawinan yang telah di atur oleh perundang-undangan ...