Browsing Department of Law by Title
Now showing items 150-169 of 1188
-
IMPLEMENTASI KONTRAK OUTSOURCING DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak outsourcing yang ada di RS PKU Muhammadiyah Bantul apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang ... -
IMPLEMENTASI LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. ... -
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD. SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU
(FH UMY, 2017-07-31)Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA DESA DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-19)Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai ... -
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-06-15)BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh ... -
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-02-23)Pengaturan pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah urusan wajib karena hal tersebut telah ... -
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI WUJUD TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL)
(FH UMY, 2016-12-24)Fredyan Dwi Nurcahyo, 2016, Skripsi berjudul Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Wujud Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul), Fakultas Hukum, ... -
IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK MAGERSARI DI ATAS TANAH SULTANAAT GROUND DI CANGKRINGAN SLEMAN
(FH UMY, 2017-08-28)Penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan (Sultan Ground) oleh penduduk harus mendapatkan ijin dari Panitikismo. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kasultanan (Sultan Ground) ... -
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
(FH UMY, 2020)Implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu, belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Maka ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN WONOSOBO
(FH UMY, 2017-12-04)Pelayanan publik yang berkualitasmerupakanhal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas pemerintah memiliki standar sebagai patokan bagaimana cara memeberikan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, belum dapat memperlihatkan penurunan yang signifikan, maka upaya pencegahan, ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATARUANG WILAYAH TAHUN 2012 – 2032
(FH UMY, 2019)Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-16)Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat padukuhan. ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN
(FH UMY, 2019)Pencemaran limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha batik sangatlah memprihatinkan. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak maksimal serta penerapan sanksi yang masih lemah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG
(FH UMY, 2019)Pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh transportai umum khususnya jenis bus masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Semarang masih sering ditemukan operator armada bus yang tidak memenuhi persyaratan operasional ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ...