Browsing Department of Law by Title
Now showing items 230-249 of 1188
-
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA MELALUI SARANA PENAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-25)Penyelenggaraan pondokan kian hari kian marak di Kota Yogyakarta. Hal ini memiliki dampak positif serta negatif baik bagi pemilik pondokan maupun pemondok. Oleh karena itu, menuntut Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA
(FH UMY, 2019-07-02)Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Lahan pertanian merupakan sektor yang harus dijaga keberadaannya. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Bantul akan terus mengurangi luas lahan pertanian yang sudah ada. Keberadaan lahan pertanian sangatlah penting ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA TINGKAT III GUNUNG MERAPI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA GUNUNG API
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Penelitian ini mengkaji regulasi Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pengaturan terhadap bangunan di Kawasan Rawan Bencana tingkat III Gunung Merapi. Penelitian ini mengedepankan metode empiris dan pendekatan normatif di ... -
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN APOTEK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2016-08-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengawasan penyelenggaraan apotek oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bantul yang tugasnya diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian ... -
KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2018-04-28) -
KEBIJAKAN PERIZINAN TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Perkembangan minimarket di Indonesia banyak mempengaruhi perkembangan toko kelontong. Kehadiran minimarket di Kabupaten Sleman, sudah menyebar di berbagai lokasi, hingga ke permukiman padat penduduk. Penelitian dengan judul ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME
(FH UMY, 2017-04-17)dengan pembuktian pada kasus pidana pada umumnya, tetapi dalam kasus cybercrime ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama. Kesulitan mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak ... -
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat ditinjau dari hukum waris adat Jawa di Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan bagi anak angkat ditinjau dari hukum adat Jawa di ... -
KEDUDUKAN BUMN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA NOMOR: 075 K/PDT.SUS/2007)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-20)Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan Studi Kasus Putusan Kasasi MA Nomor: 075 K/Pdt.sus/2007. Di dalam penelitian ini lebih fokus membahas dasar pemohon memohonkan Pailit PT. ... -
KEDUDUKAN DAN FATWA MUI DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-06)Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara kritis tentang Kedudukan Dan Fatwa MUI Dari Perspektif Ketatanegaraan kelembagaan negara, terdapat dua macam kelembagaan yaitu infra struktur dan supra ... -
KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-24)Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam pandangan ... -
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, ADAT DAN KUHPERDATA
(FH UMY, 2017)Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Dalam konteks kewarisan anak yang masih ... -
KEDUDUKAN HUKUM AMICUS CURIAE SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 selama ini tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Oleh karena itu, Pemohon ... -
KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG MINYAK ECERAN PERTAMINI DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK
(FH UMY, 2018-05-16)Fuel oil is a staple of people whose use is always increasing. The availability of fuel in the community is very important, considering that if there is scarcity anf price increase will affect the price of other basic need. ... -
KEDUDUKAN HUKUM PIHAK PENYEDIA JASA REKENING BERSAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI E-COMMERCE MELALUI FORUM JUAL BELI KASKUS.COM
(FH UMY, 2012-12-20)Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas, maka didapat suatu kesimpulan yaitu : Kedudukan hukum Rekening Bersama dalam perjanjian jual beli melalui kaskus.com merupakan pihak yang diikutsertakan sebagai ... -
KEDUDUKAN HUKUM PT GO-JEK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN JASA PENGANGKUTAN BARANG BERBASIS LAYANAN APLIKASI ONLINE GO-SEND DAN GO-BOX
(FH UMY, 2017)Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.PT.Go-Jek Indonesia yang menawarkan berbagai macam jasa pengangkutan melalui aplikasi online salah satunya adalah layanan ...