Browsing Department of Law by Title
Now showing items 211-230 of 1188
-
JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(FH UMY, 2017-02-24)Penelitian ini merupakan penelitian tentang jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam hal ini membahas mengenai apa saja norma yang ... -
JUDGES RECRUITMENT SYSTEM REFORM TO ENSURE THE INTEGRITY OF JUDGES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)The emergence of bribery cases involving Judges in Indonesia, for example the major Judges in Indonesia, namely former Chief Judge Akil Mochtar and constitutional judge Patrialis Akbar and many others, shows that there is ... -
JURIDICAL ANALYSIS ON KARST MINING IN GUNUNGKIDUL REGENCY OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(FAKULTAS HUKUM, 2016)Mining and conservation are two controversial issues related to the natural resources management as found in the case of karst mining zone at Gunungkidul regency, Yogyakarta special region. The rocky area of Gunungkidul ... -
THE JURIDICAL REVIEW ON MARRIAGE AGREEMENT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUUXIII/ 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)This research aims to determine the basic consideration of Constitutional Court judge to make marriage agreement after marriage post the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This research is normative ... -
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI CABANG BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Subyek penelitian ini adalah pihak Bank BRI Cabang Bantul ... -
KAJIAN YURIDIS ASPEK PERTANAHAN DALAM PERIJINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT WANAKILIS MANDIRI JAYA DI KABUPATEN WONOGIRI
(FH UMY, 2019)Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan ... -
KAJIAN YURIDIS ATAS PELAKSANAAN PARIWISATA HALAL DI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2020)Yogyakarta menjadi urutan nomor 6 sebagai pelopor pariwisata halal yang dilansir oleh Cheria Holiday 2015, akan tetapi penerapan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan, seperti tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah ... -
KAJIAN YURIDIS KESESUAIAN TATA GUNA TANAH DALAM PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DESA WISATA MANGUNAN DLINGO BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata guna tanah dalam mendirikan desa wisata di Desa Mangunan beserta dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan. Penelitian ini merupakan ... -
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM TERHADAP MANTAN PRESIDEN DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-20)Salah satu permasalahan yang ditimbulkan sampai saat ini karna tidak adanya aturan khusus tentang kepresidenanan yaitu banyak ketidakjelasan tentang bentuk Hak, kewajiban, dan fungsi Presiden saat masih menjabat sampai ... -
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PUBLIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPR (PASCA REFORMASI)
(FH UMY, 2019-12-26)Lembaga legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM SILANG ANTAR OPERATOR SELULER (STUDI KASUS TEMASEK HOLDINGS)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-10-21)Kepemilikan saham silang dapat dikatakan sebagai kepemilikan terafiliasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengakui adanya hubungan antar pelaku usaha yang ... -
KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-04-17)Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang , dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang melakukan ... -
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(FH UMY, 2019-11-12)Kebebasan Berekspresi di Media Sosial menurut Undang-Undang Dasar 1945, belum bisa dikatakan baik. Maka dari itu, upaya perlindungan, batasan dalam berekspresi, dan implementasi menjadi hal yang perlu diperhatikan lagi ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, belum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)Prostitusi merupakan penyakit masyrakat/penyimpangan sosial masyarakat yang dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI TINDAK KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-08)Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore ... -
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PONDOKAN DI KOTA YOGYAKARTA MELALUI SARANA PENAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-25)Penyelenggaraan pondokan kian hari kian marak di Kota Yogyakarta. Hal ini memiliki dampak positif serta negatif baik bagi pemilik pondokan maupun pemondok. Oleh karena itu, menuntut Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat ...