Browsing Department of Law by Title
Now showing items 297-316 of 1188
-
THE MECHANISM OF DISSOLUTION CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOS): A COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND TURKEY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)This research aims to evaluate the mechanism of dissolution of CSOs in Indonesia and another democracy state namely Turkey. The research is considered as normative legal research by implementing a qualitative approach ... -
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-18)Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang ... -
MEDIASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-18)Dalam hal ini pada perkara perdata yang dibahas oleh penulis yaitu khususnya tentang perkara perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dikarenakan permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai yang ... -
MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN PARANGTRITIS-GIRIJATI DI DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-22)Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi kerugian kepada yang berhak dengan layak dan adil atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda ... -
MONOPOLY IN THE RETAIL TRADE: AN ACQUISITION CASE OF PT ALFA RETAILINDO BY PT CARREFOUR INDONESIA
(FH UMY, 2017)Monopoly and unfair business practices often occur as a result of the acquisition of a company to expand its presence in the business world. PT Carrefour Indonesia violated Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic ... -
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2019)Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib berlaku netral. Hal ini dipertegas adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Undangundang ini ... -
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2018-05-08) -
THE NULLIFICATION OF LOCAL REGULATION FROM INDONESIAN LEGISLATION SYSTEM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)The central government through the Minister of Home Affairs has nullified 3.143 local regulations that made slow economic growth, and investment. The nullification was aimed at making easy of business and improving the ... -
OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama ini hanya sanksi penjara dan/atau sanksi denda Adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak pernah ... -
OPTIMALISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK ANGGOTA PARTAI DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)Penelitian ini berjudul Optimalisasi Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Untuk Anggota Partai Di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam melaksanakan ... -
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM E-BUDGETING UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA SURABAYA
(FH UMY, 2017-05-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran pemerintah daerah dalam sistem e-Budgeting dapat mewujudkan reformasi birokrasi di kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan di kota Surabaya dengan ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-25)Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-08)Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Daerah yang memiliki keanekaragaman potensi alam yang dapat dikatakan cukup tinggi baik kekayaan sumber daya alam, seni budaya, dan pariwisata yang telah membawa semangat nilai-nilai ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(FH UMY, 2019)Desa seberang sanglar merupakan salah satu desa di kecamatan reteh kabupaten indra girihilir, yang terletak disebelah utara sungai gansal, LS. 00.40.46.53” dan LT. 163.03.17.41”, Luas wilayah desa seberang sanglar + 5.600 ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DI NAGARI SUNGAI RUMBAI TIMUR KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-13)Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat nagari Sungai Rumbai Timur dalam penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat ... -
PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi penyandang disabilitas serta faktor yang menghambat dan mendorong terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Ruang ... -
PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KABUPATEN NGADA, FLORES, NTT
(FH UMY, 2018-04-06) -
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-04)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi publik dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak pertama yang ... -
PELAKSANAA PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM, 2016)Dari hasil penelitian di PT PLN dan PT Angkasa Puradapat di ketahui bahwa pelaksanaan pemaganganadalah kegiatan bagian dari sistem pelatihan kerja yang di selenggarakan secara terpaduantara pelatihan di lembaga pelatihan ...