Browsing Department of Law by Author "DEWATA, MUKTI FAJAR NUR"
Now showing items 1-8 of 8
-
THE DISPUTE SETTLEMENT ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION CASE OF CELLULAR OPERATOR: A CASE STUDY BETWEEN TELKOMSEL AND INDOSAT
SETIAWATI, DIANA (FH UMY, 2016-12-26)In the recent Telecommunication has become a central part in human life which thigh competition among cellular operator. Especially, in June 2016 there is a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the ... -
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI KLAUSULA BAKU PELAYANAN TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
HANAFIYAH, IMTIYAZ (FH UMY, 2017-03-16)Penelitian ini membahas mengenai kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui bagaimana kesesuaian klausula ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN (EMBUNG) DI DESA TLOGOMOJO KECAMATAN REMBANG
KURNIAWAN, HARUN MUZAQI (FH UMY, 2013-08-24)Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemeliharaan embung merupakan bentuk kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dengan CV Dwi Tunggal Jaya Kabupaten ... -
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH-PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SYA'BI, MUHAMMAD IQBALUS (FH UMY, 2014-04-17)Dasar aturan pelaksanaan kewajiban CSR oleh Group CSR Bank BPD DIY mengacu pada surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Corporate Social Responsibility, Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DARI PERUSAHAAN YANG TELAH DIPUTUSKAN PAILIT (Studi Kasus Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer)
SAFITRI, FEBRIANA NUR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Perlindungan hukum bagi karyawan terhadap perusahaan yang diputuskan pailit terdapat pada Pasal 95 ayat (4) dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) ... -
STUDI TENTANG KETENTUAN KEPAILITAN BUMN PERSERO SEBAGAI OBYEK VITAL NASIONAL
AFIFI, FAISAL (FH UMY, 2014-04-02)Perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN RETAIL TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN
SALEH, MUHAMAD (FH UMY, 2017-01-04)Semakin berkembangnya sistem perekonomian diIndonesia dan berdampak pada pesatnya perkembangan persaingan usaha, mendorong banyak berdirinya penyedia barang kebutuhan pokok bagi masyarakat diIndonesia. Perusahaan retail ... -
UNFAIR COMPETITION IN TENDER: A CASE STUDY OF DIRECT APPOINTMENT IN PROCUREMENT OF GOODS AND/OR SERVICES BY STATE OWNED ENTERPRISES
FAHLEVI, REZA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-06-03)Direct appointment is one method in the procurement of goods and/or services which is commonly used by State Owned Enterprisess. This research aimed to analyze the provision on the direct appointment by State Owned Enterprises ...