Browsing Department of Law by Author "SUNARNO"
Now showing items 1-20 of 57
-
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DEING (FH UMY, 2020)Penelitian ini memiliki tujuan yang baik dan jelas serta memiliki arah dan tujuan yang tepat berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan penerapan kewenangan pemberian ... -
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
FADHERI, FIRMANSYAH ZULKARNAIN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Semakin pesatnya pertumbuhan dan meningkatnya kepadatan Kota DKI Jakarta sehingga menimbulkan dampak sedikitnya lahan tanah yang tersedia dan menyebabkan kebutuhan penggunaan tanah semakin meningkat. Pantai merupakan sumber ... -
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN OGAN ILIR
ALAMSYAH, PUJI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun ... -
EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIC DI KABUPATEN SLEMAN
HASTUTI, KURNIA SIWI (FH UMY, 2014-04-19)Perkembangan zaman menuntut Indonesia sebagai welfare state mampu menyediakan teknologi di berbagai bidang guna mewujudkan kemakmuran rakyat, Saat ini , penggunaan internet menjadi suatu kebutuhan penting dalam banyak aspek ... -
ENDANGERED ANIMAL PROTECTION UNDER INDONESIAN LAW
IMAN, ALIFIAN FERIANTO (FH UMY, 2017-12-14)This research was aimed at finding out how Indonesian Laws protect the endangered animals and the obstacles in protecting them. The research was conducted under normative legal method in which various juridical and rules ... -
FUNGSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
HANDOKO, MULAD PURWO (FH UMY, 2014-07-19)Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul memiliki konstribusi terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya, PKB Kabupaten Bantul dialokasikan untuk PAD dengan rincian pemerintah provinsi sebesar 70% ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
SAPUTRA, FEBRI DWI (FH UMY, 2017-03-25)Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan ... -
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD. SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU
AKBAR, HIKMAH (FH UMY, 2017-07-31)Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin ... -
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI WUJUD TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL)
NURCAHYO, FREDIAN DWI (FH UMY, 2016-12-24)Fredyan Dwi Nurcahyo, 2016, Skripsi berjudul Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Wujud Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul), Fakultas Hukum, ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PANTAI PARANG NDOG KABUPATEN BANTUL
TAHIR, TEGAR PRAYUDI (FH UMY, 2017-01-05)Pantai Parang Ndog merupakan salah satu pantai sekian banyak yang berada di Indonesia. Pantai tersebut terletak dikabupaten bantul tepatnya bersebelahan dengan Pantai Parang Tritis. Namun demikian, Pantai tersebut belakangan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SLEMAN
NIKAWA, HILMY FATAHILLA (FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial ... -
JURIDICAL ANALYSIS ON KARST MINING IN GUNUNGKIDUL REGENCY OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
KURNIAWAN, DICKY (FAKULTAS HUKUM, 2016)Mining and conservation are two controversial issues related to the natural resources management as found in the case of karst mining zone at Gunungkidul regency, Yogyakarta special region. The rocky area of Gunungkidul ... -
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL
NASUTION, ALI RAHMAN (FAI UMY, 2014-08-20)Bahwa dalam melaksanakan wewenang daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari pengoptimalan peran BLH Kabupaten Bantul dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program-program seperti ... -
PELAKSANAAN APARATUR DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN WIROBRAJAN
RAHMAWATI, YULI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan. -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA
SYAHID, FATCHUROHMAN NUR (FH UMY, 2017-09-07)Seiring perkembangan zaman pembangunan nasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam meningkatkan otonomi daerah. Otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di setiap daerah untuk ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di PT. Cipta Satiti)
WARDANA, ADIKUASA HARSYA (FH UMY, 2013-12-19)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pembangunan oleh PT. Cipta Satiti, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten ... -
PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PT. TIMAH (PERSERO) TBK DI KABUPATEN BANGKA BARAT
APRILIANA, EKA SANDRA (FH UMY, 2017-05-13)Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam di Indonesia dapat dilihat dari sumber daya mineralnya yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Kepulauan Bangka ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN SERTIFIKASI TERHADAP PRODUKSI MAKANAN RINGAN BAKPIA FILIPI OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN
RATIH OKTAVIANTI, RATIH OKTAVIANTI (FH UMY, 2017-04-08)Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ... -
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN BANDARA DI KOTA LUBUK LINGGAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
ZAILANI, M. SABIQ (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-18)Tanah merupakan hal yang amat penting dan berpengaruh untuk hidup dan kehidupan. Sehingga peran tanah dalam setiap sendi dan aktifitas kehidupan menjadi faktor pendukung yang sangat kuat. Oleh sebab itu, perihal pengadaan ... -
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KABUPATEN KULON PROGO
PAMUNGKAS, PRIMANANDA RAHMAT (FH UMY, 2017-12-23)