Search
Now showing items 21-30 of 95
KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENGGELEDAHAN DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN TINDAK KEKERASAN (STUDI KASUS PENETAPAN PERKARA PRAPERADILAN NOMOR :01/Pid.Prap/2015/PN.Btl)
(FH UMY, 2016-09-07)
hukum terhadap tersangka dalam prosedur-prosedur penanganan perkara dalam penyelidikan. Di dalam perkara ini banyak sekali prosedur yang menurut penulis tidak sesuai, maka dari itu saya tertarik untuk membahasnya, yaitu ...
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI DESA DEMPEL, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN WONOSOBO
(FH UMY, 2016)
Jabatan Pembuatan Akta Tanah (PPAT) harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Adapaun tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu seperti diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1 dan 2).
Jenis penelitian ini ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)
dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, belum ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ATAS DAMPAK NEGATIF VIDEO GAME BERTEMA KEKERASAN
(FH UMY, 2016-05-28)
Memainkan video game bertema kekerasan yang biasa dimainkan anak-anak pada masa kini mempunyai dampak negatif dan menghasilkan akibat yang nyata, hal tersebut sudah cukup banyak terjadi dikalangan masyarakat belahan dunia ...
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PENIPUAN OLEH PIHAK ISTRI (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)
(FH UMY, 2016-04-23)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan dalam ...
URGENCY OF THE CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE CONSTITUTIONAL COURT IN PROTECTING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS IN INDONESIA
(FH UMY, 2016-08-19)
The protection of constitutional rights of citizens is a must for a democratic and rule of law state, inlcuding Indonesia. The violation of constitutional rights in Indonesia still exists in exercising government authories. ...
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN APOTEK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2016-08-19)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengawasan penyelenggaraan apotek oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bantul yang tugasnya diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian ...
FUNGSI REPRESENTASI ANGGOTA DPD DIY DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-05-14)
Fungsi representasi anggota DPD merupakan fungsi bahwa anggota DPD merupakan perwakilan daerah yang membawa aspirasi langsung dari daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang cukup menjanjikan terutama dalam ...
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A CIPINANG JAKARTA TIMUR
(FH UMY, 2016-09-06)
Penerapan pembinaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bertujuan untuk pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantunganterhadap narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika sebagaimana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor ...