Search
Now showing items 21-30 of 282
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)
Kota Yogyakarta merupakan salah satu dari 25 kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Kota Tujuan Wisata Favorit di Indonesia. Selain itu prestasi yang membanggakan ...
PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PELAPORAN REPERTORIUM KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)
Menurut Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat serta surat-surat lainnya ke dalam buku daftar akta. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris masih tidak ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS PENCANTUMAN SERTIFIKAT HALAL PADA RESTORAN
(FH UMY, 2017)
Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan halalnya suatu produk atau makanan merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil audit LPPOM MUI. Tujuan dari adanya Sertifikat ...
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI OLEH DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)
Pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari haruslah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ...
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN NEGERI TANAH LAUT
(FH UMY, 2017)
Narkotika merupakan momok yang sangat menakutkan bagi setiap lapisan masyarakat, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih dan didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan ...
PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015
(FH UMY, 2017)
Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 berlangsung lebih demokratis serta mampu menggugah antusias masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta menjadi kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi. Pada Pemilihan Kepada ...
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)
Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris normative. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana secara realita pendidikan politik yang dilakukan oleh partai ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2017)
UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus di dalamnya. Dalam penerapannya, terdapat beberapa putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA IZIN DI BOYOLALI
(FH UMY, 2017)
Pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, sehingga pangan yang dikonsumsi sehari-hari harus sehat dan aman bagi kesehatan manusia. Dewasa ini makanan yang beredar di masyarakat sangat fariatif. Salah satunya makanan ...
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) MASYARAKAT MANADO ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT.PLN (PERSERO) SULUTTENGGO (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PDT.G/2007/PN MANADO)
(FH UMY, 2017)
Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) adalah suatu prosedur beracara
dimana seseorang atau lebih maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat
mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan ...