| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | SAFITRI, APRIANI DWI | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T02:59:58Z | |
| dc.date.available | 2018-09-24T02:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21494 | |
| dc.description | Negara Indonesia telah memberikan kebebasan dalam berbagai hal kepada masyarakatnya, dimulai
dari hak bebas berpendapat, bebas memilih, bebas mengikuti suatu organisasi manapun, bebas dalam
memilih suatu kehidupan yang layak. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
yang berisi tentang kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif. Kabupaten Bantul memiliki
jumlah keterwakilan perempuan yan lebih rendah dari Kabupaten lain. Oleh karena itu penelitian ini
bertumpu kepada permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research).
Adapun data primer dari penelitian ini berumber dari KPU, DPRD Kabupaten Bantul, dan DPC
Kabupaten Bantul. Data sekunder yang diperlukan dengan mengandalkan dokumen hasil pemilu, jurnaljurnal,
dan buku yang sesuai dengan penelitian setelah mendapatkat data lalu peneliti mengabstraksikan,
mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap
penelitian.
Hasil penelitian ini adalah dalam setiap variable yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi
keterwakilan politik perempuan memiliki beberapa kelebihan serta kelemahannya. Menurut peneliti
selama melaksanakan konsep yang ada dan kemudian dituangkan kedalam aktifitas politik . faktor
pendukung dari keterwakilan politik perempuan adalah peneliti menyatakan faktor pendukun yaitu
affirmative action dan juga partai politik. Faktor penghambat yaitu hambatan sosio-ekonomi yang berasal
dari budaya patriaki masyarakat Indonesia,hambatan politis kelembagaan, serta hambatan pribadi dan
psikologis.
Peneliti memberikan masukan agar keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul dapat
meningkat yang harus dibantu oleh partai politi sebagai lembaga yang mewadahi keterwakilan perempuan
harus lebih mensiosialisasikancalon anggota legislative perempuan yang diusung agar kebijakan kuota
30% tidakhanya menjadi akesesoris politik begitu saja serta perempuan harus berani dan memiliki
ilmupolitik agar perempuan tidak tabu dalam berperan dalam ranah politik. | en_US |
| dc.description.abstract | Negara Indonesia telah memberikan kebebasan dalam berbagai hal kepada masyarakatnya, dimulai
dari hak bebas berpendapat, bebas memilih, bebas mengikuti suatu organisasi manapun, bebas dalam
memilih suatu kehidupan yang layak. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
yang berisi tentang kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif. Kabupaten Bantul memiliki
jumlah keterwakilan perempuan yan lebih rendah dari Kabupaten lain. Oleh karena itu penelitian ini
bertumpu kepada permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research).
Adapun data primer dari penelitian ini berumber dari KPU, DPRD Kabupaten Bantul, dan DPC
Kabupaten Bantul. Data sekunder yang diperlukan dengan mengandalkan dokumen hasil pemilu, jurnaljurnal,
dan buku yang sesuai dengan penelitian setelah mendapatkat data lalu peneliti mengabstraksikan,
mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap
penelitian.
Hasil penelitian ini adalah dalam setiap variable yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi
keterwakilan politik perempuan memiliki beberapa kelebihan serta kelemahannya. Menurut peneliti
selama melaksanakan konsep yang ada dan kemudian dituangkan kedalam aktifitas politik . faktor
pendukung dari keterwakilan politik perempuan adalah peneliti menyatakan faktor pendukun yaitu
affirmative action dan juga partai politik. Faktor penghambat yaitu hambatan sosio-ekonomi yang berasal
dari budaya patriaki masyarakat Indonesia,hambatan politis kelembagaan, serta hambatan pribadi dan
psikologis.
Peneliti memberikan masukan agar keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Bantul dapat
meningkat yang harus dibantu oleh partai politi sebagai lembaga yang mewadahi keterwakilan perempuan
harus lebih mensiosialisasikancalon anggota legislative perempuan yang diusung agar kebijakan kuota
30% tidakhanya menjadi akesesoris politik begitu saja serta perempuan harus berani dan memiliki
ilmupolitik agar perempuan tidak tabu dalam berperan dalam ranah politik. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Faktor-Faktor, Affirmative action, Keterwakilan | en_US |
| dc.title | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
522 | en_US |
