| dc.description.abstract | Posisi keberadaan Desa secara yuridis formal sangat diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pelaksanaan UU Desa memenjadikan Desa sebagai subjek pembangunan dan kewenangan yang luas, Desa diberikan wewenang penuh dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahannya. Melalui UU Desa, Pemerintah Pusat memberikan dana langsung dari APBN untuk Desa melalui kebijakan Dana Desa dengan 4 Prioritas Pengunaan Dana Desa Yakni : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2016 dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan berupa wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian ini menunjukan gambaran pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di Desa Tegalgubug sudah cukup baik walaupun ada beberapa masalah yang seperti terlambatnya pencairan Dana Desa yang waktu penerimaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Pemerintah Desa Tegalgubug terlambat dalam menyelesaikan APBDes sebagai salah satu syarat pencairan. Selain itu, dalam Implementasi kebijakan diatas dalam keberhasilannya ditentukan oleh Variabel Isi Kebijakan dan Variabel Lingkungan kebijakan. Variabel Isi Kebijakan antara lain mencakup Kesesuaian kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan, Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima, Derajat Perubahan, ketepatan letak kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Sumberdaya. Sedangakan, Lingkungan Kebijakan antara lain Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, Tingkat kepatuhan dan responsivitas hasil dari penelitian semua variabel diatas sangat menentukan 80 % keberhasilan dari tujuan kebijakan ini.
Faktor-Faktor lain yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah Fakot Informasi dengan indikator didalamnya antara lain Transmisi(Penyaluran Informasi), Kejelasan Informasi, Konsistensi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia dari hasil penelitian hal tersebut adanya kurang konsisten informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi faktor terkuat dalam yang membuat kurang maksimalnya pelaksanaan kebijaka ini.Saran yang diberikan penulis dari penelitian ini adalah perlu adanya adanya perbaikan komunikasi, koordinasi dan Informasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu adanya peningkatan skala intensitas pembinaan dari pemerintah Kabupaten Cirebon dan peningkatan kapasitas serta skill dari Aparatur Pemerintah Desa. Peningkatan pengawasan terhadap Pelaksanaan UU Desa dan penggunaan Dana Desa untuk mencegah kesalahan secara administratif, penyelewengan dan tindak korupsi | en_US |
