Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 391-410 of 1083
-
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA INSTAGRAM, TWITTER AND FACEBOOK ON POLITICAL KNOWLEDGE IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Social media can dominate the public space from the development of the use of social media from the community itself (Atmodjo, 2014). Nowadays, social media has an important role in influencing all aspects of life, ... -
IMPACT OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON SOCIETY WELFARE YEAR 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Born of Law Number 6 Year 2016 concerning Village is a product of the reform era has marked the begining of an era towards village independence, both in government administration and village financial management. In this ... -
THE IMPACTSOF EAST JAVA GOVERNOR CIRCULAR LETTER NUMBER 460/1647/031/2011 CONCERNING PREVENTION PROSTITUTION IN TULUNGAGUNG
(FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09)Based on East Java Governor Circular Letter Number 460/16474/031/2011 concerning prevention on women trafficking and prostitution, the purpose of this policy is to prevent women trafficking and based on the policy Tulungagung ... -
IMPLEMENTASI ADD (ALOKASI DANA DESA) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi pada bagian Pemdes Setda Kab. Bantul)
(FISIPOL UMY, 2010-03-27)Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa semua pihak pelaksana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana ... -
IMPLEMENTASI AFFIRMATIVE ACTION DALAM PROSES KANDIDASI PEREMPUAN DI DPD PARTAI GOLONGAN KARYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009
(FISIPOL UMY, 2014-04-22)Hasil penelitian bahwa partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Sehingga DPD Partai Golkar DIY juhga harus menjalankan ketentuan Affirmative Action dengan bijak dan menggunakan ... -
IMPLEMENTASI APLIKASI BUMILKU DALAM PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-09)Aplikasi pelayanan BumilKu merupakan sebuah modul smart city Kabupaten Kulon Progo merupakan pelayanan publik dibidang kesehatan yang menjadi target group nya ibu hamil. Dalam hal ini, saya mengambil studi kasus UPTD ... -
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 025/0/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010
(FISIPOL UMY, 2011-04-14)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI KEBUDAYAAN NO. 025/0/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DI KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 -
IMPLEMENTASI DANA DESA DI KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS DI DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON DAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN JETIS TAHUN 2015 - 2016)
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa pada tahun awal tahun 2015 menjadi permasalahan. Desa harus dihadapkan dengan aturan yang baku dari pemerintah agar bisa mengalokasikan dana desa dengan baik. Regulasi setiap ... -
IMPLEMENTASI E-KTP DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(FISIPOL UMY, 2013-12-17)Program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri RI adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yaitu berupa penerapan program e-KTP . Implementasi ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PEMERINTAHAN (Studi kasus Koordinasi Gubernur DIY dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)
(FISIPOL UMY, 2011-08-04)Sengketa batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul DIY khususnya di blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbaya terjadi karena adnaya tumpang tindih dalam peta desa. Faktor penyebab sengketa adalah faktor ... -
IMPLEMENTASI ISO 9001:2008 UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS TAHUN 2010 (STUDI KASUS PUSKESMAS DEPOK II CONDONG CATUR SLEMAN YOGYAKARTA)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2011-12-21)Pada saat ini sertifikasi ISO 9001:2008 dianggap penting guna peningkatan mutu suatu instansi. Sertifikat hanyalah tanda pengakuan sesaat terhadap organisasi yang dinilai memenuhi standar. Puskesmas Depok II sebagai penyedia ... -
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) (STUDI KASUS: DI PUSKESMAS KECAMATAN GAMPING TAHUN 2014)
(FISIPOL UMY, 2014-08-21)Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari program jaminan kesehatan nasional yang di jalankan di puskesmas Gamping sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, jarang adanya komplen dari masyarakat menjadi ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN BAGI DIFABEL DI YOGYAKARTA TAHUN 2015 (STUDI KASUS: GRHATAMA PUSTAKA YOGYAKARTA)
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Abstrak : Aksesibilitas bagi difabel dititikberatkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah difabel. Permasalahan yang dihadapi difabel di Indonesia antara lain, kurangnya akses informasi atau pelayanan, ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBAGUNAN DESA TAHUN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Dalam Undang-Undang No 6. Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18 mengenai kewenangan desa, pada undang-undang tersebut bahwa kewenangan desa meliputi aspek di bidang penyelenggara pemerintah, pelaksana pembagunan, pembinanaan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KLATEN
(FISIP UMY, 2017-05-12)Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang kemudian di dalamnya terdapat salah satu hak desa yaitu ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN (ADD/K) DI KELURAHAN BALAI AGUNG, KECAMATAN SEKAYU, KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2013
(FISIPOL UMY, 2014-12-24)Kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan inilah yang menjadikan Kabupaten Musi Banyuasin berkonsentrasi pada pembangunan pada masyarakat perdesaan/kelurahan .Melalui peraturan daerah Nomor ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011
(FISIPOL UMY, 2013-08-27)Pendidikan bagi setiap negara bangsa di belahan dunia ini merupakan hal yang amat penting dna fundamental. Bagaimana tidak lewat pendidikanlah maju atau mundurnya satu negara ditentukan. Pendidikan bukan saja dapat membuka ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DALAM PROGRAM PENGURANGAN ANGKA GIZI BURUK DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2014
(FISIPOL UMY, 2016)Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Program Pengurangan Angka Gizi Buruk Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014” dimana yang diketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa tetapi ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA TERKEMUKA DI ASIA TENGGARA TAHUN 2012
(FISIPOL UMY, 2013-08-28)Pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata di DIY yang tertuang dalam Perda Provinsi DIY No 1 tahun 2012 , disebutkan bahwa visi pembangunan kepariwisataan di provinsi DIY adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DALAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2011-2013
(FISIPOL UMY, 2014-04-22)Jalan dan jembatan merupakan akses utama guna memperlancar trabsportasi masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat harus diselaraskan dengan peningkatan sarana dan prasarana ...