Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 962-981 of 1083
-
RASIONALITAS TARUNA PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017 (STUDI PENELITIAN: SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KEMARITIMAN KOTA PANGKALPINANG)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-03)Dalam melaksanakan pemilu, partisipasi politik merupakan instumen penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemilu dilaksanakan, keikutsertaan pemilih pemula pada perspektif politik menjadi perwujudan ... -
REFORMASI BIROKRASI dan PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA di DIY (Studi Kasus : Biro Organisasi dan BKD DIY tahun 2014)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Reformasi birokrasi dan profesionalime aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan solusi untuk membenahi birokrasi agar menjadi akuntabel dan prefesional dalam ... -
REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Birokrasi merupakan sebuah unsur dalam pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan sebuah pembangunan yang ada disuatu daerah kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam sejarahnya, birokrasi ini banyak sekali perubahan-perubahan ... -
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU 2004 (STUDI KASUS DI DPD II PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2005-02-08)Runtuhnya rezim otoritarian menandai dimulainya babak baru guna membangun struktur serta sistem kekuasaan secara beradab. Sedangkan pemilihan umum diyakini sebagai jalan termurah dari pergantian kekuasaan. Sejak Indonesia ... -
REKRUTMEN PEJABAT STRUKTURAL MELALUI MODEL LELANG JABATAN DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2017-05-08)Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan aparatur yang akuntabel serta memiliki syarat kompetensi. Salah satunya yakni melalui lelang jabatan atau seleksi terbuka ... -
REKRUTMEN POLITIK CALEG PEREMPUAN DALAM MEMENUHI KUOTA 30% DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI DIY TAHUN 2019
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-04)Berangkat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 30% akan keterwakilan perempuan, kemudiam untuk merealisasikan semua itu perlu adanya suatu pola yang harus dilakukan oleh setiap partai politik. Dalam hal ini ... -
REKRUTMEN POLITIK DAN FENOMENA POILTIK KEKERABATAN DI SULAWESI SELATAN
(FISIP UMY, 2017-12-15)Skirpsi ini mengambil judul “ Rekrutmen Politik dan Fenomena Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Rekrutmen Politik DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Pemilu Legislatif 2014-2019). Sulawesi ... -
RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)
(FISIPOL UMY, 2016)Melayu dan Tionghoa merupakan masyarakat dominan dengan jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan etnis campuran lainnya. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan ... -
RELASI ANTAR ETNIS TIONGHOA DAN MELAYU DALAM PEMILUKADA TAHUN 2013 (Studi Kasus: Tanjungpandan, Belitung)
(FISIPOL UMY, 2016)Melayu dan Tionghoa merupakan masyarakat dominan dengan jumlah penduduk lebih banyak dibanding dengan etnis campuran lainnya. Pemilukada tahun 2013 menghasilkan suara berbanding tipis antara dua calon terkuat dari pasangan ... -
RELASI KUASA ANTAR AKTOR INTERMEDIARY DAN PEMERINTAH
(FISIPOL UMY, 2017-12-19)Non Government Organization is institution of intermediary non-elektoral which until now is very influenstial political life in indonesia. Satunama Yogyakarta building partnership with the Government of DIY, there are ... -
RELEVANSI TEO-DEMOKRASI ABU A’LA AL-MAUDUDI TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Dalam pemikiran politik Islam, hubungan politik dan agama (Islam) hingga kini menjadi bahan perdebatan. Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi kedalam beberapa kelompok: Pertama, tidak ... -
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-11-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi representasi prempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten ... -
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM POLITIK 2019 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FISIP UMY, 2020-01-07)Representasi perempuan dalam pemilu tahun 2019 ini mengalami peningkatan. Pada saat ini kedudukan perempuan dalam dunia perpolitikan sudah sejajar dengan laki-laki. Buktinya disetiap periode pemilu keikutsertaan perempuan ... -
RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN PABRIK SEMEN ANTARA PT. SAHABAT MULIA SAKTI DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI TAHUN 2015 (STUDI KASUS : PERAN JARINGAN MASYARAKAT PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Ancaman industrialisasi di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh PT. Sahabat Mulia Sakti untuk melakukan penambangan dan pendirian pabrik semen pada Tahun 2010, kembali menimbulkan beragam ... -
RESPONSIVENESS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH MELALUI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN UPIK) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-01-07)UPIK merupakan bentuk inovasi dalam mekanisme penanganan keluhan yang dikembangkan oleh kota Yogyakarta. Inovasi pemerintah melalui UPIK merupakan bentuk responsiveness pemerintah terhadap buruknya pelayanan publik kepada ... -
RESTRUKTURISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MENJADI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-26)Restrukturisasi pada Organisasi Perang Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu langkah pemenuhan tuntutan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Perubahan tersebut kemudian dilaksanakan pada Badan ... -
RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Kelembagaan merupakan salah satu kewenangan keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keistimewaan ini maka pemerintah DIY ... -
RESTRUKTURISASI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP MENJADI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
(FISIP UMY, 2017-08-11)Kabupaten Sleman melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah ... -
REVOLUSI DALAM PEMIKIRAN LEON TROTSKY
(FISIPOL UMY, 2012-12-22)Enam puluh tujuh tahun sudah usia RI sejak 17 Agustus 1945. Walaupun memiliki potensial produksi yang besar, Indonesia tetap terpuruk miskin dan terbelakang. Setiap tahun, defisit anggaran meningkat dua kali lipat. Mata ... -
A RISING KURDISH SEPARATIST MOVEMENT IN IRAN AS PROTECTED SOCIAL CONFLICT BETWEEN IRANIAN GOVERNMENT AND KURDISH CASE STUDY: PARTIYA JIYANA AZAD E KURDISTANE (PJAK) IN 2004
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Kurds, internationally, is recognized as one of ethnics in Middle East who has been living for a long time with their nomadic lifestyle. Kurdistan itself came as the dream of independent land for all Kurds. Unfortunately, ...