Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 1055-1074 of 1083
-
TATA KELOLA ASET TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PATALAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-09)Tata Kelola sebagai suatu bentuk dari kewangan politik, ekonomi, serta administrasi untuk menata, dan dapat mengatur masalah-masalah sosialnya.Tata kelola pemerintahan desa secara umum memiliki sebuah sistem pengelolaan ... -
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI KASUS BUMDES SEJAHTERA, DESA BLEBERAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017-2018)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-28)Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu usaha yang dilakukan dan dijalankan di desa untuk meningkatkan kemandirian desa. Pembentukkan ini berdasarkan pada potensi desa dan permasalahan yang muncul dalam desa ... -
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI KASUS BUMDES SEJAHTERA, DESA BLEBERAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017-2018)
(FISIP UMY, 2020)Badan usaha milik desa (BUMDes) Sejahtera memiliki permasalahan dalam beban gaji dan biaya operasional yang terlalu tinggi. Permasalahan juga muncul dari internal perusahaan yaitu antara pengurus BUMDes dan pengelola BUMDes. ... -
TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE
(FP UMY, 2020)Provinsi Bangka Belitung terutama Kabupaten Belitung memiliki keinginan untuk mengembangkan pariwisata yang ada untuk menjadi sektor unggulan, melalui Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2015 - 2025 ... -
TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI OBYEK WISATA PUNCAK BECICI DESA MUNTUK, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017-2018
(FISIP UMY, 2019)Puncak Becici merupakan Obyek Wisata yang terdapat di Desa Muntuk Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai daya tarik wisata. Tata kelola pariwisata yang baik harus melibatkan tiga pihak ... -
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2018-05-25) -
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN DESA WISATA ALAM YANG MAJU TAHUN 2018
(FISIP UMY, 2020-01-07)Desa wisata merupakan desa yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata dalam menikmati, mengenal, menghayati, dan mempelajari ke khasan desa dengan segala daya tariknya. Tata kelola ... -
TATA KELOLA PRODUK AMDK AIRKU DI PDAM TIRTA BINANGUN DALAM UPAYA MEMPERLUAS AKSES AIR MINUM PADA MASYARAKAT KULON PROGO TAHUN 2016
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Kebutuhan air minum yang layak dan aman dikonsumsi semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang sehat semakin tinggi. Sementara ketersediaan air layak ... -
TATA KELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA GEMAHARJO KABUPATEN PACITAN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Pemerintah Desa Gemaharjo melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan ternak sapi perah. Pada pengembangan ternak sapi tersebut dilakuakan dengan ... -
TINGKAT DAYA SAING PROVIDER DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2015
(FISIP UMY, 2016-12-09)Pengadaanbarangdanjasasecaraelektronik (e-procurement) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknonologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berjalan ... -
TINGKAT KEPUASAN PUBLIK PADA IMPLEMENTASI PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012
(FISIPOL UMY, 2014-12-24)Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ... -
TRANSFORMASI RELATIF GERAKAN POLITIK MENJADI GERAKAN SOSIAL
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-13)Relawan Condongcatur atau yang sebelumnya bernama Reno Candra Center adalah gerakan yang terbentuk karena adanya pesta demokrasi di Desa Condongcatur pada tahun 2015. Gerakan politik Reno Candra Center tersebut digagas ... -
TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA WARU, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-03)Desa Waru di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah desa administratif yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah terkait dengan pemenuhan di semua sector kehidupan terkait dengan kondisi ... -
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN EPROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-13)Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Transparansi Dan Akuntabilitas E-Procurement di Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang telah dilakukan oleh UKPBJ ... -
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT (PEMBANGUNAN INFRASTRKTUR DESA BANGUNJIWO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10)Desa merupakan perangkat pemerintah di Indonesia yang paling bawah, dengan upaya pemerataan pembangunan dan kesejateraan di Indonesia, maka pembangunan harus dilakukan dari yang paling bawah yaitu Desa. Sesuai dengan ... -
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH (STUDI KASUS: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MAYANG SARI, KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10)Penelitian ini membahas tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintah, Studi Kasus Pembanguna Infrastruktur tahun 2017. Alasan peneliti melakukan penelitian ini, untuk mengukur Transparansi Penggunaan ... -
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA PAAL KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 - 2017
(FISIP UMY, 2019)Pada Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta ... -
THE TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF E-PROCUREMENT IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN 2015
(FISIPOL UMY, 2016-12-09)This research aims to describe the transparency and accountability of eprocurement in the province in 2015. The aim of this research is to analyze what has been done by the BLP and LPSE DIY particular to achieve transparency ... -
UPAYA DAYA SAING UMKM LOKAL TERHADAP E-PROCUREMENT DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2015
(FISIP UMY, 2016-12-09)Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan upaya UMKM terhadap penggunaan e-procurement di Provinsi Riau Tahun 2011- 2015 dalam rangka untuk merumuskan solusi untuk pengembangan UMKM. UMKM ...