Search
Now showing items 61-70 of 106
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan , pasal 4 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu pelayanan publik yang ...
EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI OBYEK WISATA BATURRADEN)
(FISIPOL UMY, 2016)
Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat ...
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN MEDIASI LEMBAGA OMBUDSMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYKARTA TAHUN 2015
(FISIPOL UMY, 2016)
Pengawasan dijadikan suatu alat untuk mengontrol pelayanan publik pengawasan sendiri diarahkan untuk menghindari pelanggaran atau penyelewengan. Definisi pengawasan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan ...
GERAKAN ANTI-TAMBANG LUMAJANG (Studi Kasus: Repertoar Perlawanan Laskar Hijau Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)
(FISIPOL UMY, 2016)
Penelitian ini menarasikan mengenai sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh Laskar Hijau dalam melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. Pertambangan selalu digambarkan dengan upaya ...
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2015 (Studi Kasus : Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara)
(FISIPOL UMY, 2016)
Pemilukada merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Hal baru yang terjadi dewasa ini adalah kebijakan pemerintah tentang pilkada yang dilakukan serentak, untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah. Sementara itu ...
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO PADA MASA KEPEMIMPINAN BUPATI HASTO WARDOYO
(FISIPOL UMY, 2016)
Dengan adanya Undang-undang nomor 18 tahun 2012 bahwa bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar ...
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) (Studi Kasus: Penanggulangan PTM Berbasis Posbindu PTM Di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016)
(FISIP UMY, 2016-01-30)
Angka kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia mengalami peningkatan.
Dari 49,9% di tahun 2001 menjadi 59,5% pada kurung waktu 2007. Kabupaten Bantul adalah salah satu
kabupaten yang ada di Indonesia ...
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
(UMY, 2016-12-01)
SINOPSIS
Setelah disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan kepastian terhadap status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 ...
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DI KECAMATAN MUARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PERIODE 2012-2014
(FISIP UMY, 2016-08-26)
Reformasi Birokrasi yang pada saat ini belum menunjukkan pada perkembangan yang baik, hal ini berdampak pada pelayanan publik yang belum seutuhnya bisa melayani kepentingan publik. Di Kecamatan Muaro Sebo Ulu permasalahan ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN PERTANIAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN (Studi Kasus di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen Tahun 2014-2015)
(FISIP UMY, 2016-08-26)
Kebutuhan pangan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap makhluk hidup di suatu wilayah. Oleh karena itu suatu wilayah yang terdapat potensi pertanian harus melakukan pembangunan pertanian untuk memenuhi ...