| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.advisor | DARUMURTI, AWANG | |
| dc.contributor.author | BUDHYATMA, ERLANGGA HIKMAH | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T02:41:41Z | |
| dc.date.available | 2019-02-07T02:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24251 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujaiuan untuk menemukan sejauh mana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta. di Yogyakarta. Penelitian ini mengambi tempat penelitian diwilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta .
Dengan mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta, dengan mendeskripsikan gambaran tentang pengelolaan pertanahan di DIY yang diatur dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta secara sistematis.
Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta merupakan payung hukum bagi praktek monopoli atas saumber-sumber agraria di Yogyakarta, yang dalam hal ini sumber-sumber agraria yang dimaksud adalah tanah. Penguasaan atas tanah yang sangat luas telah menyebabkan hilangnya jaminan hak rakyat atas tanah terutama dalam hal hak memiliki. Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga bertentangan dengan Undang-undang pokok agrararia yang merupakan payung hukum bagi pengelolaan sumber-sumber agraria dan juga jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujaiuan untuk menemukan sejauh mana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta. di Yogyakarta. Penelitian ini mengambi tempat penelitian diwilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta .
Dengan mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta, dengan mendeskripsikan gambaran tentang pengelolaan pertanahan di DIY yang diatur dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta secara sistematis.
Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta merupakan payung hukum bagi praktek monopoli atas saumber-sumber agraria di Yogyakarta, yang dalam hal ini sumber-sumber agraria yang dimaksud adalah tanah. Penguasaan atas tanah yang sangat luas telah menyebabkan hilangnya jaminan hak rakyat atas tanah terutama dalam hal hak memiliki. Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga bertentangan dengan Undang-undang pokok agrararia yang merupakan payung hukum bagi pengelolaan sumber-sumber agraria dan juga jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Jaminan, Undang-undang Keistimewaan, Hak rakyat, Tanah | en_US |
| dc.title | JAMINAN HAK RAKYAT ATAS TANAH PASKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (STUDY KASUS DI KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
793 | en_US |
