| dc.description.abstract | Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2017 menciptakan program Gerakan Literasi Bantul yang bertujuan menumbuhkan minat baca masyarakat serta bertujuan mengaktifkan kembali Perpustakan Desa di seluruh Kabupaten Bantul. Program Gerakan Literasi ini sesuai dengan Intruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2017, Desa diberikan kewenangan membentuk dan mengelola Perpusdes dengan anggaran dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2018 Pustaka Desa Wukirsari Imogiri mewakili Kabupaten Bantul dalam lomba Perpusdes tingkat nasional berhasil mendapatkan juara ke-tiga perpusdes terbaik di Indonesia. Perpustakaan Desa ini tidak hanya menjadi fasilitas sebagai kampanye budaya membaca tetapi sebagai program pemberdayaan bagi Desa Wukirsari. Keberhasilan Pustaka Desa adalah bagian penting dari Peran Pemerintah Desa Wukirsari dalam pengembangan dan pengelolaan yang berhasil bertahan sampai sekarang dan dapat dimanfaatkan oleh warga desanya, tetapi didalam bidang kegiatan Pustaka Desa salah satunya mendorong perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa karena nyatanya belum ada peraturan komprehensif yang masuk ke dalam RPJMDes, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana peran pemerintah dan bentuk koordinasi yang terjalin dalam pengembangan Perpustakaan Desa.
Dalam penelitian ini, analisis dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung, dokumentasi dan data yang didapatkan dilapangan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Peran dari peneliti sebelumnya Horoepoetri, Arimbi dan Santoso (2003) yang mempunyai variabel diantaranya adalah peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat sengketa, dan peran sebagai terapi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Peran ini diperkuat oleh tiga variabel diantaranya peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi dan peran sebagai komunikasi. Peran yang dilakukan dalam pengembangan Perpustakaan Desa sudah cukup optimal mulai dari terbentuknya Alokasi Dana khusus untuk pengelolaan Perpustakaan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu memanfaatkan Perpustakaan Desa, mengembangkan pojok-pojok baca disetiap Dusun, dan membuka program Public-Hearing. Selain itu terdapat beberapa kekurangan dalam indikator seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan perdes, struktur kepengurusan tidak berjalan dengan optimal, dan kurang efektifnya peran sumberdaya | en_US |
