| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.advisor | AL-HAMDI, PHIL. RIDHO | |
| dc.contributor.author | HARDIANA, DIAH RISKI | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T02:38:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-03T02:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32229 | |
| dc.description | Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari tatanan pemerintahan di Indonesia. Setiap pemerintah daerah di Indonesia mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan daerahnya serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat daerah tersebut termasuk memutuskan kebijakan publik. Dengan berpenduduk mayoritas Islam yang mana sangat berpegaruh dalam formulasi kebijakan daerah, bahkan terdapat juga kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan hukum dan norma-norma ke-Islaman. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai surat edaran tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang tahun 2016. Kebijakan publik yang berkaitan dengan norma ke-Islaman biasanya disebut dengan Perda Syariah.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota Malnag dalam menerbitkan surat edaran tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai motif terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi berupa data.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut antara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut. Selanjutnya dalam tujuan personal Anton menerapankan kebijakan tersebut yang mana diukur dengan indikator orientasi politik individu, peneliti menyimpulkan bahwa indikator tersebut juga dapat mempengaruhi Walikota Malang dalam memutuskan kebijakan tersebut. Selain itu temuan dalam tujuan personal Walikota Malang adalah untuk meningkatkan religiusitas aparatur sipil negara Kota Malang dan memakmurkan tempat ibadah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. | en_US |
| dc.description.abstract | Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari tatanan pemerintahan di Indonesia. Setiap pemerintah daerah di Indonesia mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan daerahnya serta mengurus sendiri kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat daerah tersebut termasuk memutuskan kebijakan publik. Dengan berpenduduk mayoritas Islam yang mana sangat berpegaruh dalam formulasi kebijakan daerah, bahkan terdapat juga kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan hukum dan norma-norma ke-Islaman. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai surat edaran tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang tahun 2016. Kebijakan publik yang berkaitan dengan norma ke-Islaman biasanya disebut dengan Perda Syariah.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang. Selain itu untuk mengetahui informasi tujuan personal Walikota Malnag dalam menerbitkan surat edaran tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai motif terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi berupa data.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut antara lain: riwayat pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan dua indikator lainnya yaitu relasi atau pergaulan dan faktor organisasi mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut. Selanjutnya dalam tujuan personal Anton menerapankan kebijakan tersebut yang mana diukur dengan indikator orientasi politik individu, peneliti menyimpulkan bahwa indikator tersebut juga dapat mempengaruhi Walikota Malang dalam memutuskan kebijakan tersebut. Selain itu temuan dalam tujuan personal Walikota Malang adalah untuk meningkatkan religiusitas aparatur sipil negara Kota Malang dan memakmurkan tempat ibadah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Motif Politik, Shalat Berjamaah, Surat Edaran Walikota, Kota Malang. | en_US |
| dc.title | MOTIF TERBITNYA SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 222/SE/1397/35.73.133/2016 TENTANG HIMBAUAN PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA MALANG TAHUN 2016 | en_US |
| dc.type | Thesis SKR FISIP 850 | en_US |
