| dc.description | Penelitian ini mendiskusikan tentang pendekatan horizontal yang dalam memformulasikan kebijakan pembangunan, masalah pelayanan, dan praktek manajemen di dalam Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang horizontal inilah yang kemudian melahirkan karakter pemerintah yang horizontal, horizontal government, dimana proses inisiasi ide formulasi pemerintahan dapat terjadi di seluruh unit struktur organisasi pemerintahan, swasta atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nonprofit. Proses yang dilaksanakan di dalam horizontal government adalah membuat konsensus dalam kolaborasi, koordinasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Implementasi horizontal government merupakan kebijakan yang mencoba meletakkan kekuasaan dalam kedudukan yang setara. Paradigma ini adalah paradigma yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah di Era Reformasi yang demokratis di Indonesia saat ini, dimana pemerintah merupakan lembaga yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah bukan lagi dipandang sebagai lembaga penguasa yang berhak memerintah dengan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah bekerjasama dengan segenap elemen masyarakat dan swasta, berusaha memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya Kabupaten Sleman mengadakan kolaborasi dalam penangan korban erupsi Merapi, bekerjasama dengan lembaga pendidikan Universitas Gadjah Mada. | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini mendiskusikan tentang pendekatan horizontal yang dalam memformulasikan kebijakan pembangunan, masalah pelayanan, dan praktek manajemen di dalam Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang horizontal inilah yang kemudian melahirkan karakter pemerintah yang horizontal, horizontal government, dimana proses inisiasi ide formulasi pemerintahan dapat terjadi di seluruh unit struktur organisasi pemerintahan, swasta atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nonprofit. Proses yang dilaksanakan di dalam horizontal government adalah membuat konsensus dalam kolaborasi, koordinasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Horizontal government akan meminimalisir anomali reformasi kinerja birokrasi. Di dalam pemerintah Orde Reformasi, perundang-undangan secara formal telah direformasi dan diimplementasikan, namun banyak ditemukan kinerja pemerintah daerah yang belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang sangat kuat, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan. Disamping itu, rendahnya kinerja juga disebabkan oleh sistem kekuasaan yang cenderung sentralistis, struktur birokrasi yang hierarkis sehingga mendorong adanya pemusatan kewenangan pada atasan. Pejabat birokrasi yang langsung berhubungan dengan para pengguna jasa sering tidak memiliki wewenang yang memadai untuk merespon dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam kasus penanganan bencana, minimnya koordinasi antar aktor pemangku kebijakan menyebabkan mitigasi bencana menjadi tidak optimal, karena tidak bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan.
Penelitian ini akan menganalisa pendekatan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang mencoba menerapkan pemerintah yang horisontal, horizontal government, dengan berlandaskan paradigma kekuasaan yang horisontal antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah yang horisontal merupakan pendekatan yang solutif dalam upaya merespon perkembangan politik dan pemerintahan di Era Reformasi, dengan melibatkan seluas-luasnya aktor non birokrasi.
Dengan mengaplikasikan teori Donal Lenihal dalam mengimplementasikan horizontal government dimana kebijakan dalam penanganan bencana memenuhi unsur yaitu: 1)Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memiliki kedudukan yang sama-sama menguntungkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diinterfensi, 2)Memilih pendekatan yang berbasis komunitas dengan partisipasi di dalam kegiatan masyarakat yang akan diinterfensi, dengan menghindari planing yang top-down dalam implementasi kegiatannya, 3) Strategi yang ingin dicapai adalah kegiatan dimana masyarakat wajib berpartisispasi di dalam implementasi kegiatan dan 4) Mengeksplorasi ketrampilan baru dalam masyarakat yang modern yang berbeda dengan sumber daya ekonomi yang telah lampau untuk menciptakan produk baru dengan menggunakan pengetahuan, pembelajaran yang inovatif.
Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik terhadap obyek studi pada suatu konteks khusus yang alamiah serta berusaha memahami fenomena sosial yaitu horizontal government dalam kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Sleman. | en_US |
