| dc.contributor.author | IRIBARAM, SUPARTO | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-18T06:34:01Z | |
| dc.date.available | 2020-04-18T06:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32820 | |
| dc.description | Persoalan keterwakilan di birokrasi di Kota Jayapura menjadi titik balik keterpinggiran Muslim di pemerintahan. Di era Orde Baru, pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan dijabat oleh kombinasi Muslim-Kristen. Pada era otonomi khusus, hal tersebut terjadi sebaliknya karena hanya sedikit Muslim yang ada di jajaran pejabat setingkat kepala dinas. Fokus kajian penelitian ini diletakkan pada mengapa terjadi mis-representasi Muslim pada birokrasi pemerintahan di Kota Jayapura? Persoalan pokok ini dijawab melalui beberapa pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk keterlibatan Muslim di birokrasi pemerintah Kota Jayapura? (2) Bagaimana proses rekrutmen pejabat birokrasi di lingkup pemerintah kota Jayapura? (3) Apakah agama menjadi penentu dalam proses rekrutmen pejabat di pemerintahan Kota Jayapura, apakah agama memang diperhitungkan?
Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi difokuskan tidak hanya pada praktik-praktik birokrasi, tetapi juga pada aktivitas di lingkungan pemerintahan Kota Jayapura. Wawancara selain dilakukan terhadap beberapa pejabat Muslim, juga dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi untuk memperoleh informasi mengenai keterwakilan Muslim di birokrasi pemerintahan Kota Jayapura. Adapun studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen pemerintah kota terkait dengan kondisi pegawai dan hal-hal terkait lainnya.
Penelitian ini menegaskan bahwa (1) keterlibatan Muslim di birokrasi pemerintahan Kota Jayapura masih minim yang ditandai oleh sedikitnya pejabat dari kalangan Muslim yang menduduki jabatan strategis, (2) rekrutmen pejabat lebih didasarkan pada ikatan-ikatan primordial khususnya suku dan agama. Ini bisa dilihat dari komposisi pejabat yang ada, (3) selain persoalan etnis, agama juga memberi pengaruh terhadap penentuan pejabat di lingkungan birokrasi Kota Jayapura. Ini dapat ditemukan pada komposisi pejabat yang mayoritas non-Muslim, bahkan tidak ada satupun dari kalangan Muslim Papua. | en_US |
| dc.description.abstract | The issue of representation in the bureaucracy in Jayapura has always been related to the Muslim marginalization in the local government level. In the New Era, government officials were occupied by a combination of Muslims and Christians in a more or less equal. But, after the enactment of Papua special autonomy regulation, many Muslims were fired and only few of them remained in the bureaucracy. The focus of this research therefore lies on why the misrepresentation of Muslims in the government bureaucracy in Jayapura City happens after Papua Special Autonomy? The main issue will be answered through three questions: (1) What is the form of Muslim involvement in the bureaucracy of the Jayapura government? (2) How is the recruitment process of bureaucratic officials in Jayapura government? (3) Is religion a determinant in the recruitment process of officials in Jayapura?
This research was mainly conducted in Jayapura City. The data collection is done by observation, interview, and document studies. Observation is focused not only on bureaucratic practices, but also on activities within the Jayapura city government. Interviews conducted beside to Muslim officials, also to religious leaders, adat leaders, and academics to obtain information on the representation of Muslims in the bureaucracy of Jayapura. Document study is done by analyzing the government documents that were related to condition of employee and related matters.
This study reveals several interesting findings: (1) the involvement of Muslims in the administrative bureaucracy of Jayapura City is still minimal which is characterized by few officials from Muslim circles, (2) official recruitment is based more likely on primordial ties, especially ethnics and religions. This can be seen from the composition of existing officials, (3) in addition to ethnic issues, religion also gives influence to the determination of officials in the bureaucracy of Jayapura City. This study also found that non-Muslims are the majority in the bureaucracy although it is predominantly Muslim majority area. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Representation | en_US |
| dc.subject | Muslim | en_US |
| dc.subject | Bureaucracy | en_US |
| dc.subject | Identity | en_US |
| dc.title | KETERWAKILAN MUSLIM DALAM BIROKRASI DI PEMERINTAHAN KOTA JAYAPURA PAPUA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
