Search
Now showing items 91-100 of 204
MERANCNAG SINERGI ANTARA DPRD DAN MASYARAKAT DIFABEL DI BANTUL
(MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA, 2013)
local Legislative council is regional representative body which
have an important task to realize the rights and interests of the local
community. Disabled people are also citizens who have same right as
ordinary people. ...
DERADIKALISASI ISLAM DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA
(Prodi Tarbiyah UIN SUKA - Yogyakarta, 2013-06)
Phlical or non physical tenoritm is aform of radicalization that is consid.ered the most
extreme for applying neta methods of rektiue in radicalization religion. The ideohgical
war wlticlt is considered a tlte most ...
URGENSI TRANSFORMASI PARTAI POLITIK MENUJU PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS
(AIPPTM, 2013-06)
Proses transformasi partai politik membawa dampak yang sangat significan terhadap tatakelola pemerintahan. Oleh karena itu proses transformasi partai politik mutlak untuk dilakukan.
REKONSEPSI DAN PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN NASIONAL
(UMY, 2013-09)
Kebudayaan Nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budava
yang terdapat dalam wilayah Republik lndonesia, Tanpa budaya-budaya itu tak
ada Kebudayaan Nasilnal. Tetapi tidak berarti Kebudayaan Nasionol ...
MASYARAKAT KITAB DAN PLURALISME
(Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 2013)
Dalam konteks pembahasan di sini, penulis ingin mengulas pemahaman
tentang ahl al-Kita>b, yang oleh kebanyakan ulama dimaknai sebagai kelompok
Yahudi dan Nasrani (Shihab, 1996: 347-348). Dalam tulisan ini penulis ...
BOTTOM UP-SHARIA FORMALIZATION IN INDONESIA'S NATION STATE
(Jurnal Ilmu Studi Pemerintahan, 2013-08)
ABSTRACT
This paper describes the bottom up-Shariah formalization in the Indonesian na- tion-state. The Islamic movement has been fighting for the Islamic Sharia in the provinces of South Sulawesi, West Java, and Aceh. ...
MERANCANG SINERGISITAS ANTARA DPRD DAN MASYARAKAT DIFABEL DI BANTUL
(MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA, 2013-06-14)
GAP ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
(2013)
penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tentang penyebab terjadinya gap antara ketentuan dalam fikih munakahat dengan undang-undang perkawinan perihal perkawinan di bawah umur.