Search
Now showing items 1-7 of 7
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-05-22)
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis regulasi dan pengelolaan sampah terpadu untuk kemudian dapat merumuskan konsep pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomis di Daerah Istimewa ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-04)
KUHP yang berlaku saat ini kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam UUPPLH. Sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH juga masih berorientasi pada pelaku tindak pidana tidak berorientasi ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI TEMPAT HUNIAN DAN PERHOTELAN DI YOGYAKARTA
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-08-05)
Alih fungsi lahan hampir terjadi di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tidak terkecuali lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, industri, olah raga, fasilitas ...
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DAERAH (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di DIY)
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-06)
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji serta menganalisis regulasi dan pengelolaan sampah terpadu untuk kemudian dapat merumuskan konsep pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomis di Daerah Istimewa ...
MENGGALI KEMBALI PERAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI
(APPTHI, 2017-05)
Pembangunan hukum nasional tidak berada dalam ruang kosong. Paling tidak terdapat tiga lingkungan strategis yang mempengaruhinya, yaitu lingkungan internasional, lingkungan nasional, dan tuntutan lokal. Dalam tata pergaulan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASAR POLLUTER PAYS PRINCIPLE
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, 2017-09-11)
Pengolahan sampah yang masih menganut pola “kumpul-angkut-buang” dapat merusak lingkungan. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh suatu badan usaha yang memproduksi barang-barang yang tidak bisa di daur ulang dan tidak bisa ...
ENVIRONMENT CONFLICT RESOLUTION TO THE KARST TOPOGRAPHY EXPLOITATION WITH STRICT LIABILITY PRINCIPLES
(Jindal Global University, 2017-10-28)
In conducting mining activities, the community of Gunung Kidul is less concerned about environmental aspects. There are also companies that do it with large tools, thus causing the environmental damage and also a conflict ...