Search
Now showing items 11-15 of 15
RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)
(Penyelenggara Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AMPPTM, 2015-05)
Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan ...
DINAMIKA KEBIJAKAN ANGGARAN PUBLIK: KONFIGURASI DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2015-05)
Anggaran publik masih meniadi
persoalan besar di Indonesia. Baik
f,SS"r1, Pendapatan dan Belanja
lIetevertl* ( APBN) yang berad" ni- Pusat maupun Ar,ggu.*n
Pendapatan dan Belanja dl"r"h
(APBD) yang berada pada ...
MUHAMMADIYAH DAN PERGERAKAN POLITIK ALIRAN
(Institut Ma’arif, 2015-07)
Muhammadiyah sebagai organisasi Isltrm yang besar sunggul-r memiliki
pengaruh yang penting cli Indonesia. Birkti penringnya Mul-rammac{iyah adalah
ketika Pemilihan Kepala Daerah, Pilil-ran Presiden rlarr Pilihan Legisiatif ...
THE POLICY IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE IN BANTUL REGENCY - YOGYAKARTA PROVINCE, INDONESIA (A CASE STUDY OF PREMIUM PAYMENT ASSISTANCE AND NON PREMIUM PAYMENT ASSISTANCE)
(Khon Kaen University – ICP, 2015-08)
Health insurance is one of the basic needs for people. Therefore, the State is required to develop
a social security system that is based on justice. In order that the right of everyone to social security can
be realized, ...
FACTORS DETERMINING THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE IN BANTUL REGENCY - YOGYAKARTA PROVINCE, INDONESIA
(Khon Kaen University – ICPA, 2015-08)
Indonesia initiated Universal Health Coverage (UHC) in January 2014 and committed to achieving
universal coverage by 2019. UHC in Indonesia known as National Health Coverage/ Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). The policy ...